UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaPenelitian ini berjudul, “. Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah Penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana sebagai upaya mewujudkan restoratif justice dan Faktor-faktor yang menghambat penerapan mediasi oleh kepolisian dalam upaya mewujudkan restoratif justice. Metode penulisan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana sebagai upaya mewujudkan restoratif justice. Penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana kepolisian. Peroses mediasi ini dilakukan oleh penyidik kepolisian agar terjadi pemecahan atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga kedua belah pihak merasa mendapatkan keadilan yang diinginkannya., Faktor penghambat penerapan perisip restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana adalah: Tidak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, kewenangan diskresi yang dimiliki aparat kepolisian dalam mengambil langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan, aparat penegak hukum terkadang selalu berpegang teguh pada asas legalistik formal sehingga aparat kepolisian yakni penyidik mengesampingkan rasa keadilan serta kemanfaatan yang ada di masyarakat.
Mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana mewujudkan Penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana kepolisian, pada praktiknya sebelum melimpahan berkas perkara pada tahap selanjutnya yakni tingkat kejaksaan, terlebih dahulu melakukan upaya yakni proses mediasi antara kedua belah pihak.ini dilakukan oleh penyidik kepolisian agar atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga kedua belah pihak merasa mendapatkan keadilan yang diinginkannya., Faktor penghambat penerapan perisip dalam restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana adalah.Pertama, Tidak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga penyidik harus menjalankan kewenangan kepolisian ada yang yaitu kewenangan diskresi.Kedua, diskresi aparat kepolisian dalam mengambil langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan, hal ini dikarenakan kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh penyidik kepolisian diamana dapat digunakan secara ekslusif oleh aparat dalam menangani perkara yang telah menemukan kata damai.Ketiga, aparat penegak hukum terkadang selalu berpegang teguh pada asas legalistik formal sehingga aparat kepolisian yakni penyidik mengesampingkan rasa keadilan serta kemanfaatan yang ada di masyarakat.
Polri seharusnya menekankan hukum progresif dengan menerapkan restorative justice melalui kewenagan diskeresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Penyidik sebisa mungkin melakukan mediasi dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terlibat sehingga proses penyelesaian perkara pidana pada dapat terlaksana sebelum lanjut pada tahap peradilan selanjutnya. Perlu adanya penyesuaian persepsi antara sub system peradilan pidana dalam menjalankan prinsip restorative justice dengan sarana mediasi antar pihak-pihak yang berpekara. Hal ini di perlukan agar penerapan prinsip restorative tidak dijalankan pada hanya tahap penyidikan di kepolisian saja, akan tetapi pada tahap peradilan selanjutnya seperti tingkat kejaksaan dan pengadilan. Perlu yang mangatur mengenai penyelesaian perkara pidana. Sehingga penyidik kepolisian mempunyai dasar atau landasan pijak dalam menjalankan tindakannya apabila terjadi perdamaian sehingga terjadi pencabutan pelaporan yang menyatakan berahirnya proses penangan perkara pidana.
| File size | 264.95 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan restoratif yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai pelaku perundunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan restoratif yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dengan demikian, integrasi prinsip keadilan restoratif dalam hukum keluarga perlu diformalkan melalui harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindunganDengan demikian, integrasi prinsip keadilan restoratif dalam hukum keluarga perlu diformalkan melalui harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindungan
DAARULHUDADAARULHUDA Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji asas hukum, sistematika,Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji asas hukum, sistematika,
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Salah satu bentuk pembaruan yang ada adalah pengaturan tentang hukum Pidana dalam pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelahSalah satu bentuk pembaruan yang ada adalah pengaturan tentang hukum Pidana dalam pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah
UNBARIUNBARI Perkembangan system pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelakuPerkembangan system pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku
UNHASUNHAS Pemerintah perlu menetapkan kerangka kompensasi standar dan proses klaim yang transparan guna meningkatkan kepercayaan konsumen. Reformasi hukum ini jugaPemerintah perlu menetapkan kerangka kompensasi standar dan proses klaim yang transparan guna meningkatkan kepercayaan konsumen. Reformasi hukum ini juga
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Hal ini merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka kewenangan Diskresi KepolisianHal ini merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka kewenangan Diskresi Kepolisian
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Artikel ini membahas konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penambangan pasir, yang bertujuan untuk memenuhi keadilan restoratifArtikel ini membahas konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penambangan pasir, yang bertujuan untuk memenuhi keadilan restoratif
Useful /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Namun segala hal pasti memiliki resiko, termasuk penggunaan layanan pinjaman online tersebut, dimana tetap adanya resiko gagal bayar yang memungkinkanNamun segala hal pasti memiliki resiko, termasuk penggunaan layanan pinjaman online tersebut, dimana tetap adanya resiko gagal bayar yang memungkinkan
UMTUMT Konsisten dengan Teori Institusional, temuan ini menunjukkan bahwa kerangka kerja institusional dan mekanisme pengawasan seperti audit forensik pentingKonsisten dengan Teori Institusional, temuan ini menunjukkan bahwa kerangka kerja institusional dan mekanisme pengawasan seperti audit forensik penting
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Dalam pengembangan SDM, Godhong Ku aktif keikutsertaannya dalam pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan teknis. Terakhir, dampingan PGN StasiunDalam pengembangan SDM, Godhong Ku aktif keikutsertaannya dalam pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan teknis. Terakhir, dampingan PGN Stasiun
TEKNOKRATTEKNOKRAT Sistem digital mempercepat pencarian dan pencatatan surat masuk serta keluar, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas kerja.meskipun memungkinkanSistem digital mempercepat pencarian dan pencatatan surat masuk serta keluar, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas kerja.meskipun memungkinkan