UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaPenelitian ini berjudul, “. Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah Penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana sebagai upaya mewujudkan restoratif justice dan Faktor-faktor yang menghambat penerapan mediasi oleh kepolisian dalam upaya mewujudkan restoratif justice. Metode penulisan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana sebagai upaya mewujudkan restoratif justice. Penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana kepolisian. Peroses mediasi ini dilakukan oleh penyidik kepolisian agar terjadi pemecahan atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga kedua belah pihak merasa mendapatkan keadilan yang diinginkannya., Faktor penghambat penerapan perisip restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana adalah: Tidak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, kewenangan diskresi yang dimiliki aparat kepolisian dalam mengambil langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan, aparat penegak hukum terkadang selalu berpegang teguh pada asas legalistik formal sehingga aparat kepolisian yakni penyidik mengesampingkan rasa keadilan serta kemanfaatan yang ada di masyarakat.
Mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana mewujudkan Penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana kepolisian, pada praktiknya sebelum melimpahan berkas perkara pada tahap selanjutnya yakni tingkat kejaksaan, terlebih dahulu melakukan upaya yakni proses mediasi antara kedua belah pihak.ini dilakukan oleh penyidik kepolisian agar atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga kedua belah pihak merasa mendapatkan keadilan yang diinginkannya., Faktor penghambat penerapan perisip dalam restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana adalah.Pertama, Tidak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga penyidik harus menjalankan kewenangan kepolisian ada yang yaitu kewenangan diskresi.Kedua, diskresi aparat kepolisian dalam mengambil langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan, hal ini dikarenakan kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh penyidik kepolisian diamana dapat digunakan secara ekslusif oleh aparat dalam menangani perkara yang telah menemukan kata damai.Ketiga, aparat penegak hukum terkadang selalu berpegang teguh pada asas legalistik formal sehingga aparat kepolisian yakni penyidik mengesampingkan rasa keadilan serta kemanfaatan yang ada di masyarakat.
Polri seharusnya menekankan hukum progresif dengan menerapkan restorative justice melalui kewenagan diskeresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Penyidik sebisa mungkin melakukan mediasi dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terlibat sehingga proses penyelesaian perkara pidana pada dapat terlaksana sebelum lanjut pada tahap peradilan selanjutnya. Perlu adanya penyesuaian persepsi antara sub system peradilan pidana dalam menjalankan prinsip restorative justice dengan sarana mediasi antar pihak-pihak yang berpekara. Hal ini di perlukan agar penerapan prinsip restorative tidak dijalankan pada hanya tahap penyidikan di kepolisian saja, akan tetapi pada tahap peradilan selanjutnya seperti tingkat kejaksaan dan pengadilan. Perlu yang mangatur mengenai penyelesaian perkara pidana. Sehingga penyidik kepolisian mempunyai dasar atau landasan pijak dalam menjalankan tindakannya apabila terjadi perdamaian sehingga terjadi pencabutan pelaporan yang menyatakan berahirnya proses penangan perkara pidana.
| File size | 264.95 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Kebijakan otonomi daerah bertujuan menjaga pemerintahan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mendorong kemampuan prakarsa danKebijakan otonomi daerah bertujuan menjaga pemerintahan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mendorong kemampuan prakarsa dan
UMDUMD Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitanMetode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dengan demikian, integrasi prinsip keadilan restoratif dalam hukum keluarga perlu diformalkan melalui harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindunganDengan demikian, integrasi prinsip keadilan restoratif dalam hukum keluarga perlu diformalkan melalui harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindungan
DAARULHUDADAARULHUDA Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, terutama pasca diberlakukannyaPerkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, terutama pasca diberlakukannya
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan sistem Restorative Justice melibatkan pertemuan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku,Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan sistem Restorative Justice melibatkan pertemuan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku,
UNBARIUNBARI Efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk mengurangi residivisme dan mempromosikan hasil positif bagi pelaku dan korban telah menjadiEfektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk mengurangi residivisme dan mempromosikan hasil positif bagi pelaku dan korban telah menjadi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Diskresi ini memiliki otoritas penuh terhadap segala tugas dan wewenang Kepolisian termasuk menangani perkara tindak pidana ringan dengan cara mediasiDiskresi ini memiliki otoritas penuh terhadap segala tugas dan wewenang Kepolisian termasuk menangani perkara tindak pidana ringan dengan cara mediasi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Artikel ini membahas konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penambangan pasir, yang bertujuan untuk memenuhi keadilan restoratifArtikel ini membahas konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penambangan pasir, yang bertujuan untuk memenuhi keadilan restoratif
Useful /
UMDUMD 1) perlindungan hukum terhadap penyedia jasa transportasi berbasis online di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya1) perlindungan hukum terhadap penyedia jasa transportasi berbasis online di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya
UMDUMD Dari kendala tersebut upaya untuk menangani kasus unjuk rasa yang anarkis yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali adalah upaya preventifDari kendala tersebut upaya untuk menangani kasus unjuk rasa yang anarkis yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali adalah upaya preventif
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Permasalahan yang diangkat dalam studi kasus ini mencerminkan bahwa pengaruh gaya hidup rutinitas seseorang dalam menjalani hidupnya mampu memotivasi seseorangPermasalahan yang diangkat dalam studi kasus ini mencerminkan bahwa pengaruh gaya hidup rutinitas seseorang dalam menjalani hidupnya mampu memotivasi seseorang
ITSPKUITSPKU Tidak terdapat hubungan antara kecerdasan spiritual dengan perilaku caring perawat di Ruang Intensive Care Unit (ICU). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipunTidak terdapat hubungan antara kecerdasan spiritual dengan perilaku caring perawat di Ruang Intensive Care Unit (ICU). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun