UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaKekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Adapun kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisonal (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis. Beberapa kekayaan intelektual milik Negara Indonesia sering diakui oleh negara lain, terutama yang menyangkut warisan budaya seperti tari-tarian tradisional. Salah satu kekayaan intelektual komunal milik Negara Indonesia yang pernah di klaim oleh negara lain adalah Tari Pendet asal Provinsi Bali pada tahun 2009 pernah diklaim oleh Negara Malaysia. Maka dari itu untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual komunal milik Indonesia dibutuhkan perlindungan hukum dan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kembali klaim atas kekayaan intelektual kominal milik Negara Indonsesia.
Di Indonesia, perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual komunal belum diatur secara khusus, meskipun telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan sejak tahun 1982.Kekayaan intelektual komunal milik masyarakat Hindu di Bali, seperti Tari Pendet, rentan terhadap klaim negara lain karena kurangnya pengaturan perlindungan yang tegas.Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui pendaftaran kekayaan intelektual, penyusunan peraturan gubernur, serta pembentukan organisasi perangkat daerah khusus untuk mengelola dan melindungi kekayaan intelektual komunal.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2018 dalam melindungi kekayaan intelektual komunal, khususnya dalam konteks pendaftaran dan pengakuan hukum atas ekspresi budaya tradisional. Kedua, penting untuk mengkaji bagaimana sistem pendaftaran kekayaan intelektual di tingkat lokal dapat diintegrasikan dengan sistem nasional agar perlindungan menjadi lebih terkoordinasi dan mudah diakses oleh komunitas adat. Ketiga, diperlukan penelitian mengenai mekanisme royalti dan distribusi manfaat ekonomi dari komersialisasi kekayaan intelektual komunal kepada masyarakat adat, sehingga hasil ekonomi yang diperoleh benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemilik tradisi tersebut. Penelitian-penelitian ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berbentuk aturan, tetapi juga memberikan dampak nyata dan adil bagi masyarakat pemilik budaya. Selain itu, integrasi antara sistem lokal dan nasional akan memperkuat posisi hukum Indonesia dalam sengketa internasional terkait klaim budaya. Dengan sistem royalti yang transparan dan adil, masyarakat lokal akan lebih termotivasi untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya secara berkelanjutan.
| File size | 259.3 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
IRPIIRPI Salah satu fasilitas yang digunakan untuk mendistribusikan bahan bakar minyak kepada masyarakat adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kegiatan operasionalSalah satu fasilitas yang digunakan untuk mendistribusikan bahan bakar minyak kepada masyarakat adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kegiatan operasional
YASIN ALSYSYASIN ALSYS Pengembangan industri pertahanan merupakan instrumen strategis bagi negara berkembang seperti Indonesia dan India untuk memperkuat kemandirian dan mengurangiPengembangan industri pertahanan merupakan instrumen strategis bagi negara berkembang seperti Indonesia dan India untuk memperkuat kemandirian dan mengurangi
UPIUPI Pluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannyaPluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannya
NINETYJOURNALNINETYJOURNAL Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bisnis utama DPMPTSPNAKER meliputi perizinan berusaha dan non-berusaha, pengawasan pelaku usaha, ketenagakerjaan,Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bisnis utama DPMPTSPNAKER meliputi perizinan berusaha dan non-berusaha, pengawasan pelaku usaha, ketenagakerjaan,
AFEBIAFEBI Hubungan-hubungan ini membentuk fondasi untuk kerangka kerja terintegrasi yang menghubungkan indikator kesehatan organisasi dengan hasil pengembangan modalHubungan-hubungan ini membentuk fondasi untuk kerangka kerja terintegrasi yang menghubungkan indikator kesehatan organisasi dengan hasil pengembangan modal
ILOMATAILOMATA Temuan analisis moderasi menunjukkan bahwa GCG memperkuat hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Namun, GCG gagal memoderasi hubungan antaraTemuan analisis moderasi menunjukkan bahwa GCG memperkuat hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Namun, GCG gagal memoderasi hubungan antara
DINASTIPUBDINASTIPUB Kapitalisasi pasar bank milik negara dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan faktor internal seperti BOPO serta Loan at RiskKapitalisasi pasar bank milik negara dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan faktor internal seperti BOPO serta Loan at Risk
UNHASUNHAS Temuan ini tidak hanya memperluas teori institusional dalam menjelaskan efek diferensial bagi pelaku baru, tetapi juga mengungkap bagaimana investor asingTemuan ini tidak hanya memperluas teori institusional dalam menjelaskan efek diferensial bagi pelaku baru, tetapi juga mengungkap bagaimana investor asing
Useful /
UMDUMD Metode penulisan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana sebagaiMetode penulisan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana sebagai
UMDUMD Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaanUpaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan
UPIUPI Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sumber tahun ajaran 2022/2023, dengan sampel terdiri dari dua kelas yang dipilih secaraPopulasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sumber tahun ajaran 2022/2023, dengan sampel terdiri dari dua kelas yang dipilih secara
UPIUPI Pola spasial masing‑masing jenis fasilitas perbelanjaan dan layanan pariwisata selama delapan tahun bersifat terpusat (clustered). Pada 2018 terdapatPola spasial masing‑masing jenis fasilitas perbelanjaan dan layanan pariwisata selama delapan tahun bersifat terpusat (clustered). Pada 2018 terdapat