UNISBAUNISBA
Aktualita : Jurnal HukumAktualita : Jurnal HukumPenegakan hukum atas hak cipta dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam ranah hukum perdata. Meskipun demikian, penegakan hukum atas hak cipta juga bisa melalui pendekatan ranah hukum pidana. Pendekatan dalam ranah hukum pidana dilakukan jika terjadi tindak pidana atau pelanggaran dalam hak cipta tersebut berupa pemalsuan, penggandaan dan pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Obyek Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Secara aktual Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu sistem pemberian pengakuan, penghargaan, perlindungan hukum dan mempunyai nilai ekonomis bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas.
Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan hak cipta novel harus mencakup aspek intelektual serta kebijakan anti‑pembajakan yang komprehensif.Diperlukan pembentukan badan baru untuk menanggulangi aksi pembajakan, dengan fokus pada penindakan terhadap pelaku dan penyuluhan kepada publik.Konsep badan baru tersebut diharapkan memberikan alasan rasional serta solusi efektif dalam mengatasi persoalan pembajakan hak cipta.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Pembajakan Hak Cipta (BNPPHC) dalam menurunkan tingkat pembajakan novel di Indonesia, dengan mengukur perubahan angka pelanggaran sebelum dan sesudah badan tersebut beroperasi. Selain itu, diperlukan studi komparatif mengenai faktor‑faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang memotivasi konsumen dan pelaku pembajakan novel di berbagai wilayah, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Selanjutnya, penelitian dapat menilai dampak reformasi peradilan khusus hak cipta, termasuk keberadaan pengadilan khusus dan prosedur penyelesaian sengketa, terhadap efek jera pelaku serta persepsi publik terhadap penegakan hukum hak cipta. Dengan mengintegrasikan temuan dari tiga fokus tersebut, kebijakan anti‑pembajakan diharapkan menjadi lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan.
| File size | 756.97 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Jika diimplementasikan secara konsisten dan disertai pengawasan yang ketat, kebijakan ini berpotensi meningkatkan stabilitas ekonomi, mengurangi ketergantunganJika diimplementasikan secara konsisten dan disertai pengawasan yang ketat, kebijakan ini berpotensi meningkatkan stabilitas ekonomi, mengurangi ketergantungan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pendidikan merupakan hak dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan berkualitasPendidikan merupakan hak dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan berkualitas
STIMI BJMSTIMI BJM Keberhasilan ini diperkuat dengan capaian di mana 72% dari petani peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut dengan membuat dan mengelola akunKeberhasilan ini diperkuat dengan capaian di mana 72% dari petani peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut dengan membuat dan mengelola akun
UMBPUMBP Penilaian dengan 10 indikator memberikan skor 82,5%, menunjukkan bahwa sistem sangat layak digunakan untuk membantu pengelolaan barang, kontrol stok, prosesPenilaian dengan 10 indikator memberikan skor 82,5%, menunjukkan bahwa sistem sangat layak digunakan untuk membantu pengelolaan barang, kontrol stok, proses
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Fluktuasi minat akademik, dengan puncak pada tahun 2021 dan perlambatan pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan kebutuhan akan pengembangan lebih lanjutFluktuasi minat akademik, dengan puncak pada tahun 2021 dan perlambatan pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan kebutuhan akan pengembangan lebih lanjut
UM SURABAYAUM SURABAYA 5 of 1974 before the reform era. 22 of 1999 was enacted but was then replaced by Law No. 32 of 2004 and finally Law No. 23 of 2014, which is currently5 of 1974 before the reform era. 22 of 1999 was enacted but was then replaced by Law No. 32 of 2004 and finally Law No. 23 of 2014, which is currently
UM SURABAYAUM SURABAYA Peran Peraturan Daerah sangat penting dalam mendukung otonomi daerah. Keberadaan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum nasional.Peran Peraturan Daerah sangat penting dalam mendukung otonomi daerah. Keberadaan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum nasional.
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penentuan informan dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. DataPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penentuan informan dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data
Useful /
UNWUNW Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan moral dan etika di RA Amanah Ummah Surakarta berperan penting dalam membentuk karakter anak usiaPenelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan moral dan etika di RA Amanah Ummah Surakarta berperan penting dalam membentuk karakter anak usia
STIMI BJMSTIMI BJM Kegiatan ini dilaksanakan melalui observasi lapangan, perancangan kios dan meja jualan dengan sekat serta penutup, pelatihan digital marketing, dan pengembanganKegiatan ini dilaksanakan melalui observasi lapangan, perancangan kios dan meja jualan dengan sekat serta penutup, pelatihan digital marketing, dan pengembangan
UNWUNW Hasil menunjukkan bahwa pada post‑test, rata‑rata skor kelas eksperimen (teka‑teki) sebesar 76,13, sedangkan kelas kontrol (bermain bebas) mencapaiHasil menunjukkan bahwa pada post‑test, rata‑rata skor kelas eksperimen (teka‑teki) sebesar 76,13, sedangkan kelas kontrol (bermain bebas) mencapai
UNISSULAUNISSULA Omnibus law is a method or concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substance, into a large regulation thatOmnibus law is a method or concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substance, into a large regulation that