UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperOmnibus law is a method or concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substance, into a large regulation that functions as a legal umbrella. The aim is to answer two things at once: legal efficiency and harmonization of the law. This paper examines the strengths and weaknesses of the omnibus law in Indonesia, highlighting its potential to overcome conflicting laws, uniform policies, and improve licensing management, while also addressing concerns about participatory drafting, environmental damage, and centralization of licensing.
The omnibus law in Indonesia offers potential benefits such as resolving legal conflicts, streamlining policies, and improving investment climates.However, concerns exist regarding the lack of public participation in drafting, potential environmental damage, and the centralization of licensing authority.A careful consideration of these strengths and weaknesses is crucial to ensure the omnibus law promotes justice and welfare for the Indonesian people.
Further research should focus on evaluating the actual impact of the omnibus law on environmental sustainability, regional autonomy, and labor rights. A comparative study with other countries that have implemented similar omnibus legislation could provide valuable insights. Additionally, research is needed to develop mechanisms for ensuring greater public participation and transparency in the legislative process, particularly when dealing with complex and potentially far-reaching reforms like the omnibus law. These studies should aim to identify best practices for balancing economic development with social and environmental protection, ultimately contributing to a more equitable and sustainable legal framework for Indonesia.
| File size | 789.83 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian atau luka berat. Namun,Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian atau luka berat. Namun,
DINASTIREVDINASTIREV Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, mengetahui pelaksanaan, dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian olehTujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, mengetahui pelaksanaan, dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian oleh
DINASTIREVDINASTIREV Pertama, dari aspek komunikasi: komunikasi masih bersifat informal melalui WhatsApp dan telepon, serta kurangnya pemahaman wali murid terhadap mekanismePertama, dari aspek komunikasi: komunikasi masih bersifat informal melalui WhatsApp dan telepon, serta kurangnya pemahaman wali murid terhadap mekanisme
DINASTIREVDINASTIREV Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan mekanisme pengawasan yang diwadahi melalui Dewan Pengawas BPJS, DewanHasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan mekanisme pengawasan yang diwadahi melalui Dewan Pengawas BPJS, Dewan
DINASTIREVDINASTIREV Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas cakupan praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, sehingga setiap subjek yang mengajukanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas cakupan praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, sehingga setiap subjek yang mengajukan
DINASTIREVDINASTIREV Dalam konteks ini, investasi asing sering kali memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika perekonomian, sedangkan investasi domestik cenderungDalam konteks ini, investasi asing sering kali memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika perekonomian, sedangkan investasi domestik cenderung
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini mempunyai sifat mengikat layaknya undang-undang apabila ia memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase, juga dikaitkan dengan asas pactaHal ini mempunyai sifat mengikat layaknya undang-undang apabila ia memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase, juga dikaitkan dengan asas pacta
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintahan desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia yang berperan dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaanPemerintahan desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia yang berperan dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV js. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum responsif digital dapat diimplementasikan melalui aplikasi LINDAA yang memiliki fitur form pelaporanjs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum responsif digital dapat diimplementasikan melalui aplikasi LINDAA yang memiliki fitur form pelaporan
DINASTIREVDINASTIREV Dengan metode yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, ditemukan tiga faktor utama: biaya yang lebih murah, proses yang sederhanaDengan metode yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, ditemukan tiga faktor utama: biaya yang lebih murah, proses yang sederhana
DINASTIREVDINASTIREV Sng membuktikan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 jo. 51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP. Namun,Sng membuktikan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 jo. 51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP. Namun,
UMIUMI Penelitian merancang aplikasi e‑ticket berbasis mobile menggunakan PHP dan MySQL serta mengintegrasikan konsep Customer Relationship Management (CRM)Penelitian merancang aplikasi e‑ticket berbasis mobile menggunakan PHP dan MySQL serta mengintegrasikan konsep Customer Relationship Management (CRM)