UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperOmnibus law is a method or concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substance, into a large regulation that functions as a legal umbrella. The aim is to answer two things at once: legal efficiency and harmonization of the law. This paper examines the strengths and weaknesses of the omnibus law in Indonesia, highlighting its potential to overcome conflicting laws, uniform policies, and improve licensing management, while also addressing concerns about participatory drafting, environmental damage, and centralization of licensing.
The omnibus law in Indonesia offers potential benefits such as resolving legal conflicts, streamlining policies, and improving investment climates.However, concerns exist regarding the lack of public participation in drafting, potential environmental damage, and the centralization of licensing authority.A careful consideration of these strengths and weaknesses is crucial to ensure the omnibus law promotes justice and welfare for the Indonesian people.
Further research should focus on evaluating the actual impact of the omnibus law on environmental sustainability, regional autonomy, and labor rights. A comparative study with other countries that have implemented similar omnibus legislation could provide valuable insights. Additionally, research is needed to develop mechanisms for ensuring greater public participation and transparency in the legislative process, particularly when dealing with complex and potentially far-reaching reforms like the omnibus law. These studies should aim to identify best practices for balancing economic development with social and environmental protection, ultimately contributing to a more equitable and sustainable legal framework for Indonesia.
| File size | 789.83 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur apa yang termasukHasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur apa yang termasuk
FHUKIFHUKI Penelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah klausul Contestable Period sesuai dengan prinsip dan tujuan bisnis asuransi. Metode penelitian menggunakanPenelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah klausul Contestable Period sesuai dengan prinsip dan tujuan bisnis asuransi. Metode penelitian menggunakan
FHUKIFHUKI Unsur perbuatan revenge porn memenuhi ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 45 ayat (1) jo. PenegakanUnsur perbuatan revenge porn memenuhi ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 45 ayat (1) jo. Penegakan
FHUKIFHUKI 11 Tahun 2008 melindungi karya cipta digital sebagai informasi elektronik. Pemegang hak cipta dapat menggunakan berbagai upaya hukum represif seperti gugatan11 Tahun 2008 melindungi karya cipta digital sebagai informasi elektronik. Pemegang hak cipta dapat menggunakan berbagai upaya hukum represif seperti gugatan
FHUKIFHUKI This research is a normative research, and is descriptive analytical in nature which describes and analyzes a phenomenon related to the Criminal ImpositionThis research is a normative research, and is descriptive analytical in nature which describes and analyzes a phenomenon related to the Criminal Imposition
FHUKIFHUKI 11 Tahun 2020, yang selaras dengan PP No. 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta11 Tahun 2020, yang selaras dengan PP No. 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta
FHUKIFHUKI This research is a normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary book materials: Civil Code, LawThis research is a normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary book materials: Civil Code, Law
UMMUMM Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi,Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi,
Useful /
UMMUMM Penelitian ini meneliti otoritas Pemerintah Aceh dalam mengonversi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas yang patuh syariah di bawah Qanun AcehPenelitian ini meneliti otoritas Pemerintah Aceh dalam mengonversi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas yang patuh syariah di bawah Qanun Aceh
UMMUMM Oleh karena itu, penundaan pemilihan umum hanya boleh dilakukan karena kondisi darurat (hanya jika diperlukan) dengan tiga kriteria. hanya dalam waktuOleh karena itu, penundaan pemilihan umum hanya boleh dilakukan karena kondisi darurat (hanya jika diperlukan) dengan tiga kriteria. hanya dalam waktu
ISHAISHA Untuk kedepannya, pendekatan terpadu yang memprioritaskan solusi berbasis ekosistem, kolaborasi pemangku kepentingan, dan strategi manajemen adaptif diperlukan.Untuk kedepannya, pendekatan terpadu yang memprioritaskan solusi berbasis ekosistem, kolaborasi pemangku kepentingan, dan strategi manajemen adaptif diperlukan.
UMIUMI Customer Relationship Management (CRM) sangat penting untuk membina hubungan antara pelanggan dan penjual serta menyediakan informasi yang dibutuhkan pelanggan.Customer Relationship Management (CRM) sangat penting untuk membina hubungan antara pelanggan dan penjual serta menyediakan informasi yang dibutuhkan pelanggan.