UM SURABAYAUM SURABAYA
THE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAWTHE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAWThe local government is the organizer of government affairs by the local government, and performs co-administration tasks with the broadest principle of autonomy in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution. Autonomy changes many things in this country, and makes it easier to follow the era globalization evolves over time. Autonomy has a role in encouraging a culture of democracy, freedom and making things easier for a business. Representation is a mechanism for applying the normative idea that rulers must be exercised by the will of the people or the will of the people. Autonomous is independent which takes care of its own household without interference from the central government, the people themselves here play a very important role in the success or failure of an implementation of regional autonomy because everything depends on the participation of the people and also the relationship of the rulers. The power that occurs in a government will also depend on whether or not it is able to transform the peoples will as a top priority or the highest value above the wishes of a country, where the people are the priority whether the autonomous administration is carried out very well. The existence of local governments is getting stronger and has become commonplace among the people, based on qualitative methods and based on normative legal research. From the many studies on local government, there are many pluses and minuses to the legal politics of local government in this autonomous regime. And all of these rules have actually been regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which regulates many regional governments in autonomous regimes.
Historically, the regulation of regional government has undergone several changes, starting from Law No.1 of 1945 which was considered too centralized, followed by Law No.5 of 1974 before the reform era.22 of 1999 was enacted but was then replaced by Law No.32 of 2004 and finally Law No.23 of 2014, which is currently in effect.The successful implementation of regional autonomy requires the government to be responsive to the needs of the people and to foster public trust through effective public services and legal politics.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam dampak implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan model otonomi daerah di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem desentralisasi serupa, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif yang mendalam, seperti studi kasus di beberapa daerah, dapat dilakukan untuk memahami secara lebih rinci dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi otonomi daerah. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik otonomi daerah di Indonesia, serta membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
| File size | 215.88 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
BALIMEDICALJOURNALBALIMEDICALJOURNAL 660), ferritin (p = 0. 706), and hemoglobin (p = 0. 525). Despite adequate nutritional status in most participants, suboptimal vitamin D levels were prevalent.660), ferritin (p = 0. 706), and hemoglobin (p = 0. 525). Despite adequate nutritional status in most participants, suboptimal vitamin D levels were prevalent.
UMBPUMBP Kemudian setelah sistem dioperasikan dan dilakukan penilaian menggunakan 10 indikator diperoleh nilai 33 dari total maksimal 40, dengan kata lain 82,5%Kemudian setelah sistem dioperasikan dan dilakukan penilaian menggunakan 10 indikator diperoleh nilai 33 dari total maksimal 40, dengan kata lain 82,5%
UM SURABAYAUM SURABAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi LAZNAS Dewan Dakwah dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah mencakup elemenBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi LAZNAS Dewan Dakwah dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah mencakup elemen
UM SURABAYAUM SURABAYA Dalam era globalisasi dan pertumbuhan cepat industri pariwisata, strategi pengembangan pariwisata halal menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong ekonomiDalam era globalisasi dan pertumbuhan cepat industri pariwisata, strategi pengembangan pariwisata halal menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong ekonomi
UM SURABAYAUM SURABAYA This study employs a qualitative research method, focusing on understanding daily life phenomena. The study concludes that the halal certificate processingThis study employs a qualitative research method, focusing on understanding daily life phenomena. The study concludes that the halal certificate processing
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan literatur terkait penerapan prinsip syariah di Pengadilan Agama Indonesia, terutama dalam penentuan ganti rugiPenelitian ini mengidentifikasi kesenjangan literatur terkait penerapan prinsip syariah di Pengadilan Agama Indonesia, terutama dalam penentuan ganti rugi
UNESAUNESA Ekofeminisme di Madura memiliki karakteristik unik. Kondisi pesisir di Telaga Biru mencerminkan lingkungan yang berpusat pada laut, berbeda dengan ekofeminismeEkofeminisme di Madura memiliki karakteristik unik. Kondisi pesisir di Telaga Biru mencerminkan lingkungan yang berpusat pada laut, berbeda dengan ekofeminisme
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini menunjukkan bahwa peran LPH LPPOM MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online, melalui skema self-declarePenelitian ini menunjukkan bahwa peran LPH LPPOM MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online, melalui skema self-declare
Useful /
UNESAUNESA The studys findings underscore the need for effective preventive strategies and comprehensive healing methods for victims of domestic violence, emphasizingThe studys findings underscore the need for effective preventive strategies and comprehensive healing methods for victims of domestic violence, emphasizing
ORLIORLI Jangka waktu pengukuran perbaikan pendengaran yaitu antara 6 hari hingga 1 tahun. Sebagian besar studi setuju bahwa tindakan penutupan tingkap bulat memilikiJangka waktu pengukuran perbaikan pendengaran yaitu antara 6 hari hingga 1 tahun. Sebagian besar studi setuju bahwa tindakan penutupan tingkap bulat memiliki
UM SURABAYAUM SURABAYA Pelaksanaan P2P Lending sama dengan transaksi utang piutang seperti jaman dulu, yaitu melalui pertemuan tatap muka. Maka satu-satunya pembeda terletakPelaksanaan P2P Lending sama dengan transaksi utang piutang seperti jaman dulu, yaitu melalui pertemuan tatap muka. Maka satu-satunya pembeda terletak
UM SURABAYAUM SURABAYA Namun, di era ekonomi ultramodern, kriptografi seperti Bitcoin muncul sebagai alat pembayaran, pengakuan kekayaan, dan pengukuran nilai. Meskipun memilikiNamun, di era ekonomi ultramodern, kriptografi seperti Bitcoin muncul sebagai alat pembayaran, pengakuan kekayaan, dan pengukuran nilai. Meskipun memiliki