UM SURABAYAUM SURABAYA
THE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAWTHE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAWThe local government is the organizer of government affairs by the local government, and performs co-administration tasks with the broadest principle of autonomy in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution. Autonomy changes many things in this country, and makes it easier to follow the era globalization evolves over time. Autonomy has a role in encouraging a culture of democracy, freedom and making things easier for a business. Representation is a mechanism for applying the normative idea that rulers must be exercised by the will of the people or the will of the people. Autonomous is independent which takes care of its own household without interference from the central government, the people themselves here play a very important role in the success or failure of an implementation of regional autonomy because everything depends on the participation of the people and also the relationship of the rulers. The power that occurs in a government will also depend on whether or not it is able to transform the peoples will as a top priority or the highest value above the wishes of a country, where the people are the priority whether the autonomous administration is carried out very well. The existence of local governments is getting stronger and has become commonplace among the people, based on qualitative methods and based on normative legal research. From the many studies on local government, there are many pluses and minuses to the legal politics of local government in this autonomous regime. And all of these rules have actually been regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which regulates many regional governments in autonomous regimes.
Historically, the regulation of regional government has undergone several changes, starting from Law No.1 of 1945 which was considered too centralized, followed by Law No.5 of 1974 before the reform era.22 of 1999 was enacted but was then replaced by Law No.32 of 2004 and finally Law No.23 of 2014, which is currently in effect.The successful implementation of regional autonomy requires the government to be responsive to the needs of the people and to foster public trust through effective public services and legal politics.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam dampak implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan model otonomi daerah di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem desentralisasi serupa, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif yang mendalam, seperti studi kasus di beberapa daerah, dapat dilakukan untuk memahami secara lebih rinci dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi otonomi daerah. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik otonomi daerah di Indonesia, serta membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
| File size | 215.88 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
ADVANCESINRESEARCHADVANCESINRESEARCH Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan motivasi kerja secara signifikan memengaruhi kinerja karyawan di Dinas Perhubungan Kota Makassar.Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan motivasi kerja secara signifikan memengaruhi kinerja karyawan di Dinas Perhubungan Kota Makassar.
UPNVJUPNVJ Artikel ini bermaksud menganalisis implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD. Berdasarkan penelitian doktrinal dengan menggunakanArtikel ini bermaksud menganalisis implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD. Berdasarkan penelitian doktrinal dengan menggunakan
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas, Bendahara, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, serta Perencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwaData diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas, Bendahara, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, serta Perencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
STIESIASTIESIA Pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Pulau Lombok perlu meningkatkan upaya evaluasi dan pengawasan agar tindakan kecurangan (fraud) dapat dicegahPemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Pulau Lombok perlu meningkatkan upaya evaluasi dan pengawasan agar tindakan kecurangan (fraud) dapat dicegah
IAIN BONEIAIN BONE Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi sistem pendidikan nasional bertujuan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola danHasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi sistem pendidikan nasional bertujuan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan
PSPPJOURNALSPSPPJOURNALS According to the research results and discussion, this study can reach a conclusion that application of the SIPD (Regional Government Information System)According to the research results and discussion, this study can reach a conclusion that application of the SIPD (Regional Government Information System)
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan secara positif dan signifikan memengaruhi niat *whistleblowing*Penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan secara positif dan signifikan memengaruhi niat *whistleblowing*
UNIRAYAUNIRAYA Dalam penelitian ini diperoleh persamaan regresi linear sederhana yaitu: Y = 8,672 0,713X. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinanDalam penelitian ini diperoleh persamaan regresi linear sederhana yaitu: Y = 8,672 0,713X. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan
Useful /
UPNVJUPNVJ Sistem ini diharapkan memperbaiki kepercayaan publik terhadap peradilan pajak dan mengurangi jumlah sengketa dengan memberikan kepastian hukum yang lebihSistem ini diharapkan memperbaiki kepercayaan publik terhadap peradilan pajak dan mengurangi jumlah sengketa dengan memberikan kepastian hukum yang lebih
IJAR IAIKAPDIJAR IAIKAPD This focused approach not only enhances the effectiveness of the aid but also contributes to more equitable and inclusive development outcomes. This studyThis focused approach not only enhances the effectiveness of the aid but also contributes to more equitable and inclusive development outcomes. This study
YBPINDOYBPINDO Kegiatan ini menunjukkan bahwa penjemputan dan pendampingan pasien secara langsung efektif dalam meningkatkan kepatuhan ibu nifas terhadap jadwal imunisasiKegiatan ini menunjukkan bahwa penjemputan dan pendampingan pasien secara langsung efektif dalam meningkatkan kepatuhan ibu nifas terhadap jadwal imunisasi
YBPINDOYBPINDO Masyarakat Tembesi mempunyai pengetahuan baru tentang cara mengklasifikasikan dan memilah sampah organik dan anorganik. Warga masyarakat Tembesi mempunyaiMasyarakat Tembesi mempunyai pengetahuan baru tentang cara mengklasifikasikan dan memilah sampah organik dan anorganik. Warga masyarakat Tembesi mempunyai