THE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAW Files
UM SURABAYAUM SURABAYA Hal ini merupakan bentuk respons terhadap keluhan masyarakat terhadap pemerintah daerah terkait masalah yang sedang berlangsung. Layanan umum dan produk,Hal ini merupakan bentuk respons terhadap keluhan masyarakat terhadap pemerintah daerah terkait masalah yang sedang berlangsung. Layanan umum dan produk,
UM SURABAYAUM SURABAYA 1 of 1945 which was considered too centralized, followed by Law No. 5 of 1974 before the reform era. 22 of 1999 was enacted but was then replaced by Law1 of 1945 which was considered too centralized, followed by Law No. 5 of 1974 before the reform era. 22 of 1999 was enacted but was then replaced by Law
UM SURABAYAUM SURABAYA Jika kewajiban, tugas, dan wewenang masyarakat dipenuhi dalam partisipasi, akan berdampak besar terhadap keberhasilan program sesuai yang direncanakan.Jika kewajiban, tugas, dan wewenang masyarakat dipenuhi dalam partisipasi, akan berdampak besar terhadap keberhasilan program sesuai yang direncanakan.
UM SURABAYAUM SURABAYA Peraturan Daerah memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah harus dibentuk melalui prosedurPeraturan Daerah memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah harus dibentuk melalui prosedur
UM SURABAYAUM SURABAYA 6 Tahun 2014 diharapkan membatasi pengaruh otonomi daerah yang terlalu luas, tetapi penerapannya masih kurang optimal.meskipun tujuan pemulihan kemerdekaan6 Tahun 2014 diharapkan membatasi pengaruh otonomi daerah yang terlalu luas, tetapi penerapannya masih kurang optimal.meskipun tujuan pemulihan kemerdekaan
Useful /
UNISSULAUNISSULA Presiden Joko Widodo ingin mengurangi peraturan di berbagai sektor khususnya ekonomi dan investasi melalui pendekatan omnibus law (menghapus banyak peraturanPresiden Joko Widodo ingin mengurangi peraturan di berbagai sektor khususnya ekonomi dan investasi melalui pendekatan omnibus law (menghapus banyak peraturan
UNISSULAUNISSULA Dalam penelitian ini, masalah utama adalah bagaimana Omnibus Law dilihat dari perspektif hukum progresif di Indonesia. Undang-undang omnibus adalah produkDalam penelitian ini, masalah utama adalah bagaimana Omnibus Law dilihat dari perspektif hukum progresif di Indonesia. Undang-undang omnibus adalah produk
UNISSULAUNISSULA Omnibus law is a method or concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substance, into a large regulation thatOmnibus law is a method or concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substance, into a large regulation that
UNISSULAUNISSULA Omnibus law is a method or concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substance, into a large regulation thatOmnibus law is a method or concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substance, into a large regulation that
Related /
FEB UMIFEB UMI Studi ini mengindikasikan bahwa komitmen organisasi di antara pegawai rumah sakit umum tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan kehidupan kerja, tetapiStudi ini mengindikasikan bahwa komitmen organisasi di antara pegawai rumah sakit umum tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan kehidupan kerja, tetapi
UPNVJUPNVJ Implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD adalah sebagai berikut. Pertama, UU HKPD menghadirkan nuansa reformatif dalam pengaturanImplikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD adalah sebagai berikut. Pertama, UU HKPD menghadirkan nuansa reformatif dalam pengaturan
UMMUUMMU Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian kepala daerah masih sering dipengaruhi oleh intervensi politik dan belum sepenuhnya mencerminkan asasHasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian kepala daerah masih sering dipengaruhi oleh intervensi politik dan belum sepenuhnya mencerminkan asas
UNISSULAUNISSULA Sistem kodifikasi dan omnibus law merupakan pola tertulis norma-norma yang sistematis dan terintegrasi untuk peraturan tertulis berdasarkan prinsip kedaulatanSistem kodifikasi dan omnibus law merupakan pola tertulis norma-norma yang sistematis dan terintegrasi untuk peraturan tertulis berdasarkan prinsip kedaulatan
Latest /
UIADUIAD Tafsir, sejarah, hukum, agama, filsafat, seni, kesusastraan, maupun linguistik, atau semua yang termasuk dalam ilmu-ilmu pengetahuan manusia dan ilmu-ilmuTafsir, sejarah, hukum, agama, filsafat, seni, kesusastraan, maupun linguistik, atau semua yang termasuk dalam ilmu-ilmu pengetahuan manusia dan ilmu-ilmu
DINASTIRESDINASTIRES Pengendalian internal tidak berpengaruh langsung terhadap efektivitas SIPD, sedangkan penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikanPengendalian internal tidak berpengaruh langsung terhadap efektivitas SIPD, sedangkan penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan
UMBUMB 5 (Sangat Baik). Hasil ini sejalan dengan penelitian Hartono et al. yang menyatakan bahwa media berbasis web mampu meningkatkan efektivitas layanan konseling5 (Sangat Baik). Hasil ini sejalan dengan penelitian Hartono et al. yang menyatakan bahwa media berbasis web mampu meningkatkan efektivitas layanan konseling
AKADEMITNIALAKADEMITNIAL Komunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam mendukung kelancaran operasi militer, khususnya pada operasi gabungan TNI Angkatan Laut yang seringKomunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam mendukung kelancaran operasi militer, khususnya pada operasi gabungan TNI Angkatan Laut yang sering