Publisher

UMMUUMMU

Journal JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMJUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUM Abstract

Era demokrasi langsung di Indonesia pascareformasi telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya melalui mekanisme ini pemilihan kepala daerah secara langsung menimbulkan problematika baru terkait mekanisme pemberhentian kepala daerah yang sering kali menimbulkan perdebatan antara aspek hukum, politik, dan etika pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum, prosedur, dan implikasi pemberhentian kepala daerah terhadap prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta data empiris dari beberapa kasus pemberhentian kepala daerah periode 2015–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian kepala daerah masih sering dipengaruhi oleh intervensi politik dan belum sepenuhnya mencerminkan asas rule of law serta kehendak rakyat yang memilih secara langsung. Selain itu, terdapat ketegangan struktural antara kewenangan pemerintah pusat dan hak politik masyarakat daerah, yang berpotensi melemahkan semangat otonomi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan berbasis transparansi publik, serta penerapan prinsip akuntabilitas hukum yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi langsung. Dengan demikian, sistem pemberhentian kepala daerah harus diarahkan untuk menjamin keseimbangan antara legitimasi politik dan supremasi hukum dalam kerangka negara demokrasi konstitusional.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian kepala daerah di era demokrasi langsung mencerminkan ketegangan antara legitimasi politik hasil pilihan rakyat dengan supremasi hukum serta intervensi administratif pusat.Proses pemberhentian sering dipengaruhi oleh politik dan konflik kepentingan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan asas due process of law.Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu memperkuat keseimbangan antara otonomi daerah, demokrasi partisipatif, dan akuntabilitas pemerintahan.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat menyelidiki bagaimana penyusunan regulasi yang lebih jelas tentang kriteria pemberhentian kepala daerah dapat mengurangi politisasi; misalnya dengan menguji dampak standar etik dan administratif yang terperinci terhadap keputusan pemberhentian di berbagai provinsi. Selanjutnya, studi komparatif antara mekanisme yudisial independen di Indonesia dan negara‑negara yang menerapkan recall election dapat menilai efektivitas peran Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dalam memastikan due process of law pada kasus pemberhentian. Ketiga, penelitian empiris tentang partisipasi publik, seperti penggunaan public hearing atau citizen review board, dapat mengukur sejauh mana transparansi dan keterlibatan warga meningkatkan legitimasi keputusan pemberhentian serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal. Dengan menggabungkan analisis regulasi, evaluasi yudisial, dan pengukuran partisipasi, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki tata kelola pemberhentian kepala daerah secara adil, akuntabel, dan sesuai dengan aspirasi rakyat.

References

1. Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia | Rechtsnormen: Journal... doi.org/10.70177/rjl.v3i2.2095Empirical Legal Research Methods Applications in Legal Research in Indonesia Rechtsnormen Journal doi 10 70177 rjl v3i2 2095
2. Reformasi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah dalam Peraturan Pemerintah Daerah Indonesia | Jurnal Ilmu... dinastirev.org/JIHHP/article/view/3809Reformasi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah dalam Peraturan Pemerintah Daerah Indonesia Jurnal Ilmu dinastirev JIHHP article view 3809
3. Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches | Audito Comparative Law Journal... doi.org/10.22219/ACLJ.V4I1.24855Normative Legal Research in Indonesia Its Originis and Approaches Audito Comparative Law Journal doi 10 22219 ACLJ V4I1 24855
4. Regional head elections, high-cost politics, and corruption in Indonesia | Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan.... doi.org/10.26618/ojip.v13i1.8438Regional head elections high cost politics and corruption in Indonesia Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan doi 10 26618 ojip v13i1 8438
5. PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM MASA JABATANNYA | Jurnal Jendela Hukum. kepala daerah jabatannya jurnal... ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1553PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM MASA JABATANNYA Jurnal Jendela Hukum kepala daerah jabatannya jurnal ejournalwiraraja index php FH article view 1553

Metadata

File size	458.3 KB
Pages	22
DMCA	Report