UNKAUNKA
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas SintangFOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas SintangDi Indonesia, perjalanan demokrasi telah mengalami kemajuan signifikan, dengan kepercayaan rakyat terhadap elit politik mendorong penerapan demokrasi langsung, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung merupakan fenomena kenegaraan baru di Indonesia yang dilaksanakan secara serentak, sehingga aspek-aspek pendukungnya perlu dikaji secara mendalam. Partisipasi politik masyarakat dalam konteks ini mencakup hubungan antara negara dan rakyat dalam bingkai demokrasi lokal, asas desentralisasi, serta keterlibatan masyarakat. Kabupaten Sintang menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi pada tahun 2020. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020, yang kemudian diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 terkait pelaksanaan pemilihan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang mencapai 82,75% dari total pemilih. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut meliputi perangsang politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan keadaan politik.
Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang telah direvisi melalui PKPU Nomor 10 dan Nomor 13 Tahun 2020 terkait pelaksanaan pemilihan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19.Partisipasi politik masyarakat mencapai 82,75%, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2015 dan melampaui target nasional, meskipun digelar di tengah pandemi.Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi meliputi perangsang politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan keadaan politik.
Pertama, perlu penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi efektivitas pendidikan politik berbasis komunitas dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di daerah terdampak pandemi, dengan fokus pada pendekatan lokal yang melibatkan tokoh agama dan adat. Kedua, perlu dikaji bagaimana kampanye digital selama pemilihan di masa pandemi memengaruhi persepsi dan keputusan politik masyarakat, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas seperti Kabupaten Sintang. Ketiga, penting untuk mengevaluasi dampak protokol kesehatan ketat terhadap partisipasi pemilih rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, serta merancang model pemungutan suara inklusif yang tetap menjaga keselamatan kesehatan tanpa mengorbankan hak politik. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi temuan kertas kerja dengan wawasan praktis dan empiris untuk memperkuat demokrasi lokal di masa krisis.
| File size | 69.38 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UPN VeteranUPN Veteran Dalam melakukan tinjauan secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan Netralitas ASN pada Pilkada 2020 diperlukan penegakan atas etika administrasi yang meliputiDalam melakukan tinjauan secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan Netralitas ASN pada Pilkada 2020 diperlukan penegakan atas etika administrasi yang meliputi
UADUAD 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan
UADUAD Akan tetapi, perusahaan ini tidak memberi rincian penyelesaian yang dilakukan atau lokasi lahan yang dituntut. Konflik ini memunculkan pertanyaan yangAkan tetapi, perusahaan ini tidak memberi rincian penyelesaian yang dilakukan atau lokasi lahan yang dituntut. Konflik ini memunculkan pertanyaan yang
UADUAD Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.
UADUAD Hal ini dapat dilihat dari biasnya bangunan presidensialisme di Indonesia serta tidak jelasnya sistem kamar parlemen yang diterapkan di Indonesia, apakahHal ini dapat dilihat dari biasnya bangunan presidensialisme di Indonesia serta tidak jelasnya sistem kamar parlemen yang diterapkan di Indonesia, apakah
UADUAD 10/2016 menimbulkan problematika hukum karena sekaligus melindungi demokrasi dengan mencegah penyalahgunaan jabatan incumbent, namun juga menghambat pelaksanaan10/2016 menimbulkan problematika hukum karena sekaligus melindungi demokrasi dengan mencegah penyalahgunaan jabatan incumbent, namun juga menghambat pelaksanaan
UADUAD Mengenai keabsahan batasan waktu wakaf dengan objek hak cipta, para ulama (responden) membolehkan wakaf dengan batasan waktu. Hal ini sesuai dengan kemanfaatanMengenai keabsahan batasan waktu wakaf dengan objek hak cipta, para ulama (responden) membolehkan wakaf dengan batasan waktu. Hal ini sesuai dengan kemanfaatan
UADUAD Kesimpulan saya dalam tulisan ini adalah bahwa fatwa di Indonesia lebih beragam pada sisi konten dan otoritas pemberinya dibandingkan di negara Islam yangKesimpulan saya dalam tulisan ini adalah bahwa fatwa di Indonesia lebih beragam pada sisi konten dan otoritas pemberinya dibandingkan di negara Islam yang
Useful /
UPN VeteranUPN Veteran Berdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perisidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atauBerdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perisidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atau
UNKAUNKA Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang diketahui bahwa dengan keluarnya Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 4Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang diketahui bahwa dengan keluarnya Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 4
UNKAUNKA Masyarakat berhak menerima pelayanan publik, yang dalam Negara Republik Indonesia diatur secara khusus melalui undang-undang dan peraturan. PemerintahMasyarakat berhak menerima pelayanan publik, yang dalam Negara Republik Indonesia diatur secara khusus melalui undang-undang dan peraturan. Pemerintah
UNKAUNKA Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa