STAIBSLLGSTAIBSLLG
Prodising ISIDProdising ISIDIn Indonesia, the institution that is tasked with overseeing general elections that are national, permanent and independent in conducting elections is the General Election Commission (KPU). In carrying out its duties, the KPU is assisted by the secretariat general of the provincial KPU and the regency / city KPU respectively assisted by a secretariat. The KPU also has the authority to determine whether a candidate wins or not in a general election. In making a policy, the KPU also has the right to make a General Election Commission Regulation (PKPU) which must be obeyed because PKPU is included in the statutory hierarchy. However, what if the PKPU policy conflicts with the law as in Article 7 paragraph (1) .h PKPU Number 20 of 2018 concerning Nominations for the Peoples Representative Council, Members of Provincial Regional Peoples Representative Council, Regency / City Regional Representative Council explained that the former convict corruption may not be nominated as a member of the legislature, but in reality there are still many former corruption convicts who run for legislative membership. This paper is based on the Law literature and reading materials scattered in various relevant media. The conclusion of the PKPU policy towards ex-convicts who may not run for legislative membership is not in accordance with the legislative regulations concerning elections because it is contrary to the legislative hierarchy.
Kebijakan PKPU terhadap mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu karena bertentangan dengan Hierarki perundang-undangan.Seharusnya ada kebijakan yang lebih tegas dari pemerintahan.Perlu adanya judicial review serta diajukan ke MA supaya undang-undang yang dibuat tersebut tidak saling bertentangan.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak sosial dan politik dari kebijakan PKPU terhadap mantan narapidana korupsi, dengan fokus pada persepsi masyarakat dan partisipasi politik mereka. Kedua, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan kebijakan PKPU dengan regulasi serupa di negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik dalam membatasi hak politik mantan narapidana korupsi. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami perspektif para pemangku kepentingan, termasuk KPU, mantan narapidana korupsi, dan masyarakat sipil, mengenai implementasi dan efektivitas kebijakan PKPU, serta mengidentifikasi potensi reformasi kebijakan yang lebih adil dan transparan.
| File size | 239.45 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALSAINSJURNALSAINS Studi ini mengeksplorasi teori militer modern untuk memahami lebih lanjut mengenai revolusi media sosial dalam menentukan narasi untuk memenangkan perangStudi ini mengeksplorasi teori militer modern untuk memahami lebih lanjut mengenai revolusi media sosial dalam menentukan narasi untuk memenangkan perang
STIHALBANNASTIHALBANNA 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang berwenang mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pengadilan Hak Asasi39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang berwenang mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pengadilan Hak Asasi
STAIBSLLGSTAIBSLLG Selain itu, keberhasilan benchmarking strategis dilakukan sebagai upaya peningkatan profesionalisme kepala madrasah, yaitu dengan komitmen aktif dalamSelain itu, keberhasilan benchmarking strategis dilakukan sebagai upaya peningkatan profesionalisme kepala madrasah, yaitu dengan komitmen aktif dalam
STAIBSLLGSTAIBSLLG Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami tanggung jawab terkait hijab agar anak-anak sepenuhnya siap menjalani hidup di Jalan Allah (SWT).Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami tanggung jawab terkait hijab agar anak-anak sepenuhnya siap menjalani hidup di Jalan Allah (SWT).
STAIBSLLGSTAIBSLLG Temuan menunjukkan teori diplomasi multitrack karya Diamond dan McDonald, khususnya jalur kelima tentang diplomasi melalui pendidikan dan pelatihan, menjadiTemuan menunjukkan teori diplomasi multitrack karya Diamond dan McDonald, khususnya jalur kelima tentang diplomasi melalui pendidikan dan pelatihan, menjadi
STAIBSLLGSTAIBSLLG Penerapan syariat Islam harus mampu memberikan jawaban rasional terhadap problem-problem kekinian. Sumber daya umat Islam harus mampu mendefinisikan bahwaPenerapan syariat Islam harus mampu memberikan jawaban rasional terhadap problem-problem kekinian. Sumber daya umat Islam harus mampu mendefinisikan bahwa
STAIBSLLGSTAIBSLLG Abstrak ini membahas bagaimana konsep silaturahmi dapat diterapkan dalam diplomasi di dunia Muslim dan non-Muslim. Dengan mengusulkan untuk memasukkanAbstrak ini membahas bagaimana konsep silaturahmi dapat diterapkan dalam diplomasi di dunia Muslim dan non-Muslim. Dengan mengusulkan untuk memasukkan
ALJAMIAHALJAMIAH Namun, masalah hubungan internal dalam komunitas Muslim, seperti perbedaan faksi, praktik halal, dan kurangnya kohesi sosial, tetap menjadi tantangan yangNamun, masalah hubungan internal dalam komunitas Muslim, seperti perbedaan faksi, praktik halal, dan kurangnya kohesi sosial, tetap menjadi tantangan yang
Useful /
STIATA BALONGSTIATA BALONG Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan yang berjumlah 5 orang. Teknik analisis data yang digunakanTeknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan yang berjumlah 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan
JOURNALCENTERJOURNALCENTER Implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM di Jakarta masih bersifat parsial, dengan tiga tantangan utama. (1) literasi akad syariah yangImplementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM di Jakarta masih bersifat parsial, dengan tiga tantangan utama. (1) literasi akad syariah yang
ALJAMIAHALJAMIAH Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor yang membuat gerakan mereka memungkinkanDengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor yang membuat gerakan mereka memungkinkan
ALJAMIAHALJAMIAH Percampuran pelbagai unsur budaya dan tradisi akibat adanya dinamika politik dan kekuasaan dalam perjalanan bangsa, membuat hukum di Indonesia menjadiPercampuran pelbagai unsur budaya dan tradisi akibat adanya dinamika politik dan kekuasaan dalam perjalanan bangsa, membuat hukum di Indonesia menjadi