STAIBSLLGSTAIBSLLG
Prodising ISIDProdising ISIDIn Indonesia, the institution that is tasked with overseeing general elections that are national, permanent and independent in conducting elections is the General Election Commission (KPU). In carrying out its duties, the KPU is assisted by the secretariat general of the provincial KPU and the regency / city KPU respectively assisted by a secretariat. The KPU also has the authority to determine whether a candidate wins or not in a general election. In making a policy, the KPU also has the right to make a General Election Commission Regulation (PKPU) which must be obeyed because PKPU is included in the statutory hierarchy. However, what if the PKPU policy conflicts with the law as in Article 7 paragraph (1) .h PKPU Number 20 of 2018 concerning Nominations for the Peoples Representative Council, Members of Provincial Regional Peoples Representative Council, Regency / City Regional Representative Council explained that the former convict corruption may not be nominated as a member of the legislature, but in reality there are still many former corruption convicts who run for legislative membership. This paper is based on the Law literature and reading materials scattered in various relevant media. The conclusion of the PKPU policy towards ex-convicts who may not run for legislative membership is not in accordance with the legislative regulations concerning elections because it is contrary to the legislative hierarchy.
Kebijakan PKPU terhadap mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu karena bertentangan dengan Hierarki perundang-undangan.Seharusnya ada kebijakan yang lebih tegas dari pemerintahan.Perlu adanya judicial review serta diajukan ke MA supaya undang-undang yang dibuat tersebut tidak saling bertentangan.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak sosial dan politik dari kebijakan PKPU terhadap mantan narapidana korupsi, dengan fokus pada persepsi masyarakat dan partisipasi politik mereka. Kedua, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan kebijakan PKPU dengan regulasi serupa di negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik dalam membatasi hak politik mantan narapidana korupsi. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami perspektif para pemangku kepentingan, termasuk KPU, mantan narapidana korupsi, dan masyarakat sipil, mengenai implementasi dan efektivitas kebijakan PKPU, serta mengidentifikasi potensi reformasi kebijakan yang lebih adil dan transparan.
| File size | 239.45 KB |
| Pages | 6 |
| Short Link | https://juris.id/p-33D |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNIBAUNIBA Kesimpulan penelitian ini adalah lebih dari setengah responden memiliki sikap positif. Saran untuk sekolah adalah bekerja sama dengan BKKBN atau puskesmasKesimpulan penelitian ini adalah lebih dari setengah responden memiliki sikap positif. Saran untuk sekolah adalah bekerja sama dengan BKKBN atau puskesmas
UTMUTM Artikel ini mengeksplorasi pentingnya integrasi aspek-aspek multikultural dalam kurikulum pembelajaran bahasa, meliputi pemahaman budaya, toleransi, danArtikel ini mengeksplorasi pentingnya integrasi aspek-aspek multikultural dalam kurikulum pembelajaran bahasa, meliputi pemahaman budaya, toleransi, dan
ARIKESIARIKESI Gejala trauma diukur menggunakan Harvard Trauma Questionnaire (HTQ). Terdapat penurunan skor HTQ dari rata-rata 2,9 (adanya gejala PTSD) sebelum intervensiGejala trauma diukur menggunakan Harvard Trauma Questionnaire (HTQ). Terdapat penurunan skor HTQ dari rata-rata 2,9 (adanya gejala PTSD) sebelum intervensi
UPN VeteranUPN Veteran 66/2024 dan Pasal 372/2 huruf a Undang‑Undang No. Kualitas penyelenggara di tingkat paling bawah masih lemah, sehingga perlu evaluasi dan peningkatan66/2024 dan Pasal 372/2 huruf a Undang‑Undang No. Kualitas penyelenggara di tingkat paling bawah masih lemah, sehingga perlu evaluasi dan peningkatan
STAIBSLLGSTAIBSLLG Pengembangan komunitas kampus menjadi sarana publikasi untuk memperkenalkan kampus ke tingkat nasional dan internasional, dan 6. KPIB sebagai tempat aktivitasPengembangan komunitas kampus menjadi sarana publikasi untuk memperkenalkan kampus ke tingkat nasional dan internasional, dan 6. KPIB sebagai tempat aktivitas
ALJAMIAHALJAMIAH Untuk menjelaskan hal tersebut, studi ini mendasarkan pada hasil rekomendasi mereka pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama di Cirebon tahunUntuk menjelaskan hal tersebut, studi ini mendasarkan pada hasil rekomendasi mereka pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama di Cirebon tahun
ALJAMIAHALJAMIAH Mereka memiliki keterkaitan dengan para pangeran Cirebon dan dapat diangkat dengan persetujuan VOC. Selain itu, kiprah para jaksa ini dapat dilihat dariMereka memiliki keterkaitan dengan para pangeran Cirebon dan dapat diangkat dengan persetujuan VOC. Selain itu, kiprah para jaksa ini dapat dilihat dari
UINUIN Perbedaan pandangan ulama tentang kesaksian dalam Al-Quran timbul dari instrumen interpretasi dan pendekatan mereka terhadap teks versus realitas sosial.Perbedaan pandangan ulama tentang kesaksian dalam Al-Quran timbul dari instrumen interpretasi dan pendekatan mereka terhadap teks versus realitas sosial.
Useful /
ARIKESIARIKESI Penelitian ini bertujuan menelaah pengaruh pijat punggung dengan Virgin Coconut Oil (VCO) terhadap intensitas nyeri persalinan aktif fase I di PMB RestuPenelitian ini bertujuan menelaah pengaruh pijat punggung dengan Virgin Coconut Oil (VCO) terhadap intensitas nyeri persalinan aktif fase I di PMB Restu
ARIKESIARIKESI Kesehatan mental mahasiswa merupakan isu penting dalam pendidikan tinggi, namun banyak mahasiswa masih enggan memanfaatkan layanan konseling. BeberapaKesehatan mental mahasiswa merupakan isu penting dalam pendidikan tinggi, namun banyak mahasiswa masih enggan memanfaatkan layanan konseling. Beberapa
Q2LIIQ2LII Kehamilan merupakan fase penting yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan janin. Berbagai komplikasi seperti preeklamsia, perdarahan,Kehamilan merupakan fase penting yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan janin. Berbagai komplikasi seperti preeklamsia, perdarahan,
STAIBSLLGSTAIBSLLG Kontrak berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk melakukan atauKontrak berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk melakukan atau