UMMUUMMU
JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMJUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMPengaturan frasa perbuatan tercela dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 10/2016) tidak disertai dengan makna tegas ihwal apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela, serta model penegakkan yang tidak terukur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi calon anggota kepolisian yang sedang mengikuti seleksi ataupun bagi pihak kepolisian yang melakukan seleksi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Penulis menawarkan dalam rangka memberikan kepastian hukum maka pengaturan perbuatan tercela dalam Perkap 10/2016 diperlukan perbaikan pengaturan, khususnya adalah menyangkut jangkauan frasa perbuatan tercela meliputi apa saja, serta mekanisme yang terukur dalam penegakan dugaan perbuatan tercela tersebut. Penulis berpandangan bahwa didalam pengaturan frasa perbuatan tercela harus terdapat prinsip norma hukum yang jelas, terukur dan adil, bukan hanya mampu memiliki materi yang jelas antara batasan dan luasan makna, namun juga memuat prosedur yang terukur dan berimbang sehingga dapat ditegakkan secara adil.
Pengaturan perbuatan tercela dalam Perkap 10/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum dan memerlukan perbaikan.Perbaikan tersebut harus mencakup definisi yang jelas mengenai jangkauan frasa perbuatan tercela serta mekanisme penegakan yang terukur.Prinsip norma hukum yang jelas, terukur, dan adil harus diterapkan dalam pengaturan perbuatan tercela untuk menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas implementasi Perkap 10/2016 setelah dilakukan perbaikan pengaturan terkait perbuatan tercela, dengan fokus pada bagaimana perbaikan tersebut memengaruhi proses seleksi calon anggota Polri dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan pengaturan perbuatan tercela dalam proses seleksi calon anggota Polri dengan proses seleksi pada lembaga pemerintahan atau organisasi lain, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan. Ketiga, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dapat dilakukan untuk menggali pengalaman dan persepsi calon anggota Polri serta pihak kepolisian terkait dengan interpretasi dan penerapan konsep perbuatan tercela, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam mewujudkan proses seleksi yang adil dan transparan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas dan integritas proses seleksi calon anggota Polri, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.
| File size | 245.75 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkan bahwa koperasi wajib memenuhi13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkan bahwa koperasi wajib memenuhi
DINASTIREVDINASTIREV Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam proses pidana di Indonesia berlandaskan aturan yang tegas, yaitu harus ada bukti permulaan yang memadai sesuaiPenetapan seseorang sebagai tersangka dalam proses pidana di Indonesia berlandaskan aturan yang tegas, yaitu harus ada bukti permulaan yang memadai sesuai
STMIK DCISTMIK DCI Penelitian ini mencakup perancangan dalam implementasi sistem, mulai dari pengumpulan data penyakit dan gejala kambing hingga pengujian sistem menggunakanPenelitian ini mencakup perancangan dalam implementasi sistem, mulai dari pengumpulan data penyakit dan gejala kambing hingga pengujian sistem menggunakan
UMMUUMMU Namun, tekanan politik lokal, kepentingan elit, dan lemahnya sistem pengawasan internal sering memicu praktik korupsi yang menggerogoti integritas birokratNamun, tekanan politik lokal, kepentingan elit, dan lemahnya sistem pengawasan internal sering memicu praktik korupsi yang menggerogoti integritas birokrat
UMMUUMMU Konsep ini selaras dengan nilai‑nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, serta mendukung keadilan restoratif, namun memerlukan batasan dan pedomanKonsep ini selaras dengan nilai‑nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, serta mendukung keadilan restoratif, namun memerlukan batasan dan pedoman
DINASTIREVDINASTIREV Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan putusan nomor 70/Pdt. p/2018/PN Banyumas adalah berdasarkan fakta hukum yangPertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan putusan nomor 70/Pdt. p/2018/PN Banyumas adalah berdasarkan fakta hukum yang
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan persoalan baru dalamDisahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan persoalan baru dalam
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Proses penegakan hukum sebagai suatu wacana dalam masyarakat kembali menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan penegakan hukum tersebut adalah masalahProses penegakan hukum sebagai suatu wacana dalam masyarakat kembali menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan penegakan hukum tersebut adalah masalah
Useful /
UMMUUMMU Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Maluku Utara menghadirkan dinamika penting dalam perbincangan mengenai integritas penyelenggara pemilu di tingkat lokal.Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Maluku Utara menghadirkan dinamika penting dalam perbincangan mengenai integritas penyelenggara pemilu di tingkat lokal.
STAIALANWARSTAIALANWAR Istilah ini tidak hanya berfungsi sebagai terjemahan literal, tetapi juga sebagai representasi dari realitas sosial dan budaya masyarakat lokal. DenganIstilah ini tidak hanya berfungsi sebagai terjemahan literal, tetapi juga sebagai representasi dari realitas sosial dan budaya masyarakat lokal. Dengan
KEMENSOSKEMENSOS Penelitian ini merekomendasikan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mengurangi gejala stres. Keluarga dapat melakukan ini dengan melakukan interaksiPenelitian ini merekomendasikan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mengurangi gejala stres. Keluarga dapat melakukan ini dengan melakukan interaksi
KEMENSOSKEMENSOS Tata kelola kolaboratif yang inovatif dalam penerapan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dibutuhkan mengingat tersedianya ruang kreatif bagi berbagaiTata kelola kolaboratif yang inovatif dalam penerapan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dibutuhkan mengingat tersedianya ruang kreatif bagi berbagai