UMMUUMMU
JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMJUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMPenelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap pengaruh peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan program listrik prabayar (token listrik) bagi masyarakat di lingkungan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kairatu. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik dan perlindungan konsumen, serta melihat implementasi dan dampaknya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan, yang mencakup kemudahan informasi, dan kecepatan penanganan masalah, memiliki akses, signifikansi yuridis dalam memastikan hak-hak konsumen listrik prabayar terpenuhi sesuai regulasi ketenagalistrikan. Secara khusus, tinjauan yuridis menyoroti kepatuhan PLN Kairatu terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah dan dampaknya terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan kerangka hukum dan peningkatan mekanisme pengawasan agar kualitas pelayanan program listrik prabayar dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen.
Kualitas pelayanan program listrik prabayar di PT.PLN (Persero) UP3 Kairatu secara umum dinilai cukup baik oleh masyarakat, terutama pada dimensi Bukti Fisik (Tangible) dan Keandalan (Reliability).
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana penerapan sistem informasi digital dalam layanan PLN prabayar mempengaruhi transparansi serta kecepatan penanganan keluhan konsumen, dengan menguji efektivitas platform daring dalam mengurangi waktu respons. Selain itu, studi komparatif antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat menilai sejauh mana mekanisme penegakan regulasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) berkontribusi pada kepuasan konsumen, mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang memperkuat atau melemahkan kepatuhan regulasi. Selanjutnya, penelitian dapat menyelidiki potensi model bisnis alternatif, seperti aplikasi mobile berbasis prabayar, untuk mengatasi kendala ketersediaan meter dan keterlambatan pemasangan, serta menilai dampaknya terhadap persepsi keadilan dan loyalitas pelanggan.
| File size | 413.41 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
STIEMULIA SINGKAWANGSTIEMULIA SINGKAWANG Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan data sekunder. Analisis yang diterapkanMetode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan data sekunder. Analisis yang diterapkan
DHSJOURNALDHSJOURNAL Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana sistem pengendalian internal (SIP) diterapkan pada proses penerimaan kas di Masjid Assalam Purimas Surabaya,Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana sistem pengendalian internal (SIP) diterapkan pada proses penerimaan kas di Masjid Assalam Purimas Surabaya,
UNISBA BLITARUNISBA BLITAR Sampah organik seringkali belum diolah dengan baik, terutama di daerah perkotaan. Oleh karena itu, budidaya maggot BSF (Black Soldier Fly) sebagai penguraiSampah organik seringkali belum diolah dengan baik, terutama di daerah perkotaan. Oleh karena itu, budidaya maggot BSF (Black Soldier Fly) sebagai pengurai
IPTRISAKTIIPTRISAKTI Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan serta keputusan berkunjung di Rumah Makan Surabi 74, baik secara langsungKualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan serta keputusan berkunjung di Rumah Makan Surabi 74, baik secara langsung
YMPAIYMPAI Mayoritas responden menilai baik reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, sementara tangible masih kurang, namun kepuasan pasien secara keseluruhanMayoritas responden menilai baik reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, sementara tangible masih kurang, namun kepuasan pasien secara keseluruhan
FHUKIFHUKI Mrn, dikonfirmasi bahwa kasus KDRT telah terjadi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputiMrn, dikonfirmasi bahwa kasus KDRT telah terjadi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Madinatul Ulum Merangin telah menerapkan strategi bauran pemasaran jasa pendidikan yang cukup baik untukPenelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Madinatul Ulum Merangin telah menerapkan strategi bauran pemasaran jasa pendidikan yang cukup baik untuk
UNTAGUNTAG Kesimpulan dari Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, meliputi lima pembahasan. (1) Pelaksanaan pelayananKesimpulan dari Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, meliputi lima pembahasan. (1) Pelaksanaan pelayanan
Useful /
UMMUUMMU Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi dan analisis wacana. Temuan menunjukkan bahwa integritas penyelenggara pemiluPenelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi dan analisis wacana. Temuan menunjukkan bahwa integritas penyelenggara pemilu
UMMUUMMU Akses informasi merupakan fondasi penting bagi partisipasi demokratis, dan transformasi digital menawarkan peluang reorientasi birokrasi, namun memerlukanAkses informasi merupakan fondasi penting bagi partisipasi demokratis, dan transformasi digital menawarkan peluang reorientasi birokrasi, namun memerlukan
UMMUUMMU Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat membimbing birokrat dalam pengambilanHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat membimbing birokrat dalam pengambilan
UMMUUMMU Konsep ini selaras dengan nilai‑nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, serta mendukung keadilan restoratif, namun memerlukan batasan dan pedomanKonsep ini selaras dengan nilai‑nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, serta mendukung keadilan restoratif, namun memerlukan batasan dan pedoman