UMMUUMMU
JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMJUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMPembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan nasional. Salah satu konsep baru yang menonjol adalah judicial pardon, yakni kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah. Konsep ini menunjukkan pergeseran dari sistem pemidanaan retributif menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari penerapan judicial pardon dalam KUHP baru serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial pardon mencerminkan pengakuan terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan antara kepastian hukum dengan nurani keadilan hakim. Namun, konsep ini juga menimbulkan tantangan implementatif, terutama dalam menjaga konsistensi penerapan dan menghindari penyalahgunaan wewenang hakim.
Konsep judicial pardon dalam KUHP baru menandai pergeseran penting dari paradigma hukum retributif ke paradigma yang lebih humanis dan berkeadilan substantif, memperluas peran hakim untuk mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan.Konsep ini selaras dengan nilai‑nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, serta mendukung keadilan restoratif, namun memerlukan batasan dan pedoman yang jelas guna mencegah ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi.Keberhasilan penerapan judicial pardon sangat bergantung pada adanya panduan implementatif, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta pengawasan etik yang kuat untuk memastikan wewenang tidak disalahgunakan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana hakim menerapkan judicial pardon dalam praktik peradilan, dengan mengumpulkan data kasus nyata untuk menilai konsistensi dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan. Selanjutnya, studi perbandingan internasional antara judicial pardon di Indonesia dan mekanisme serupa di sistem hukum Belanda maupun negara lain dapat memberikan insight tentang standar prosedural yang efektif dan mengidentifikasi potensi adaptasi kebijakan. Terakhir, penelitian tentang dampak judicial pardon terhadap tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan dapat mengevaluasi kontribusinya dalam mengurangi overpopulasi penjara serta mengukur implikasi sosial‑ekonomi dari alternatif hukuman non‑penjara.
| File size | 246.91 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan bahwa PHK yang dilakukan tanpa prosedur yang sah serta tanpa pemenuhan hak-hak normatif pekerja merupakanPutusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan bahwa PHK yang dilakukan tanpa prosedur yang sah serta tanpa pemenuhan hak-hak normatif pekerja merupakan
DINASTIREVDINASTIREV Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilanStudi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilan
UMMUUMMU Penulis berpandangan bahwa didalam pengaturan frasa perbuatan tercela harus terdapat prinsip norma hukum yang jelas, terukur dan adil, bukan hanya mampuPenulis berpandangan bahwa didalam pengaturan frasa perbuatan tercela harus terdapat prinsip norma hukum yang jelas, terukur dan adil, bukan hanya mampu
UMMUUMMU Penelitian ini menelaah dinamika politik, praktik korupsi, dan penerapan prinsip-prinsip hukum transendental sebagai “nurani hukum dalam birokrasi daerah.Penelitian ini menelaah dinamika politik, praktik korupsi, dan penerapan prinsip-prinsip hukum transendental sebagai “nurani hukum dalam birokrasi daerah.
DINASTIREVDINASTIREV Penulisan artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang di bawah pengampuan dengan mengambil studi kasus pada putusanPenulisan artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang di bawah pengampuan dengan mengambil studi kasus pada putusan
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Harga juga tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian mobil Brio di Kecamatan Telagasari Karawang. Gaya hidup berpengaruh secara parsialHarga juga tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian mobil Brio di Kecamatan Telagasari Karawang. Gaya hidup berpengaruh secara parsial
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menunjukkan adanya kekosongan normatif terkait pengaturan sanksi pidana dan perdata terhadapKajian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menunjukkan adanya kekosongan normatif terkait pengaturan sanksi pidana dan perdata terhadap
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Panitera memiliki peran penting dalam Pengadilan Agama sebagai tulang punggung organisasi, karena fungsi administrasi dan pengambilan keputusan tidak dapatPanitera memiliki peran penting dalam Pengadilan Agama sebagai tulang punggung organisasi, karena fungsi administrasi dan pengambilan keputusan tidak dapat
Useful /
KEMENSOSKEMENSOS Hasil uji hubungan menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan dan tingkat stres, semakin tinggi pula strategi koping. Keluarga korban bencana disarankanHasil uji hubungan menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan dan tingkat stres, semakin tinggi pula strategi koping. Keluarga korban bencana disarankan
KEMENSOSKEMENSOS Inovasi sosial, dalam hal ini model BAAS Kecamatan Tambakdahan menjadi solusi efektif dalam membantu Pemerintah Daerah menurunkan angka prevalensi stunting.Inovasi sosial, dalam hal ini model BAAS Kecamatan Tambakdahan menjadi solusi efektif dalam membantu Pemerintah Daerah menurunkan angka prevalensi stunting.
DESAIN INDONESIADESAIN INDONESIA Dengan adanya perubahan karakter dan perilaku masyarakat pada generasi Millennial, maka dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai wadah beraktifitas di ruangDengan adanya perubahan karakter dan perilaku masyarakat pada generasi Millennial, maka dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai wadah beraktifitas di ruang
DESAIN INDONESIADESAIN INDONESIA 0, yaitu pemahaman konsep, berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi, serta berpikir kreatif.meski teknologi memungkinkan produksi tanda baru, pendidikan0, yaitu pemahaman konsep, berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi, serta berpikir kreatif.meski teknologi memungkinkan produksi tanda baru, pendidikan