UMMUUMMU
JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMJUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMPembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan nasional. Salah satu konsep baru yang menonjol adalah judicial pardon, yakni kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah. Konsep ini menunjukkan pergeseran dari sistem pemidanaan retributif menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari penerapan judicial pardon dalam KUHP baru serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial pardon mencerminkan pengakuan terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan antara kepastian hukum dengan nurani keadilan hakim. Namun, konsep ini juga menimbulkan tantangan implementatif, terutama dalam menjaga konsistensi penerapan dan menghindari penyalahgunaan wewenang hakim.
Konsep judicial pardon dalam KUHP baru menandai pergeseran penting dari paradigma hukum retributif ke paradigma yang lebih humanis dan berkeadilan substantif, memperluas peran hakim untuk mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan.Konsep ini selaras dengan nilai‑nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, serta mendukung keadilan restoratif, namun memerlukan batasan dan pedoman yang jelas guna mencegah ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi.Keberhasilan penerapan judicial pardon sangat bergantung pada adanya panduan implementatif, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta pengawasan etik yang kuat untuk memastikan wewenang tidak disalahgunakan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana hakim menerapkan judicial pardon dalam praktik peradilan, dengan mengumpulkan data kasus nyata untuk menilai konsistensi dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan. Selanjutnya, studi perbandingan internasional antara judicial pardon di Indonesia dan mekanisme serupa di sistem hukum Belanda maupun negara lain dapat memberikan insight tentang standar prosedural yang efektif dan mengidentifikasi potensi adaptasi kebijakan. Terakhir, penelitian tentang dampak judicial pardon terhadap tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan dapat mengevaluasi kontribusinya dalam mengurangi overpopulasi penjara serta mengukur implikasi sosial‑ekonomi dari alternatif hukuman non‑penjara.
| File size | 246.91 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Sus-PHI/2024, dapat disimpulkan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketika hubungan kerja terbentuk secara nyata melalui perjanjianSus-PHI/2024, dapat disimpulkan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketika hubungan kerja terbentuk secara nyata melalui perjanjian
UNIKSUNIKS Adapun pembelajaran PAI yang diajarkan di Madrasah terdiri dari: Al Quran Hadits, Akida Akhlak, Fiqih dan Tarekh. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan,Adapun pembelajaran PAI yang diajarkan di Madrasah terdiri dari: Al Quran Hadits, Akida Akhlak, Fiqih dan Tarekh. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan,
UMMUMM Strategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifanStrategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifan
NEWINERANEWINERA Pemerintah juga dapat menuai beberapa manfaat dari hal ini, sehingga ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Karena alasan sederhana bahwa hal ituPemerintah juga dapat menuai beberapa manfaat dari hal ini, sehingga ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Karena alasan sederhana bahwa hal itu
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan secara lengkap. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatanRumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan secara lengkap. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran material padatan tersuspensi di Delta Wulan menggunakan metode pengindraan jauh. Hasil analisisTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran material padatan tersuspensi di Delta Wulan menggunakan metode pengindraan jauh. Hasil analisis
NEWINERANEWINERA Secara umum, tidak diperlukan izin untuk menggunakan tindakan darurat, namun hal ini tidak berlaku bagi aborsi yang dilakukan atas dasar keadaan daruratSecara umum, tidak diperlukan izin untuk menggunakan tindakan darurat, namun hal ini tidak berlaku bagi aborsi yang dilakukan atas dasar keadaan darurat
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, dapat diambil kesimpulan. Pemaknaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup Rejang LebongDari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, dapat diambil kesimpulan. Pemaknaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup Rejang Lebong
Useful /
UMMUMM Konsep ideal mengenai penundaan pemilihan umum di Indonesia adalah bahwa pengaturan harus diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 memegang otoritas tertinggi danKonsep ideal mengenai penundaan pemilihan umum di Indonesia adalah bahwa pengaturan harus diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan
UNIKSUNIKS Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak remaja dan mengembangkan strategi efektif untuk meningkatkan kesadaranPenelitian ini merekomendasikan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak remaja dan mengembangkan strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran
UNIKSUNIKS Guru memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menghargai, dan memperhatikan kebutuhan individual siswa. Penelitian iniGuru memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menghargai, dan memperhatikan kebutuhan individual siswa. Penelitian ini
UNIKSUNIKS Pentingnya profesionalisme guru di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan sangatlah krusial. Guru profesional dituntut memiliki empat kompetensiPentingnya profesionalisme guru di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan sangatlah krusial. Guru profesional dituntut memiliki empat kompetensi