UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPerlindungan hukum bagi keselamatan kerja dokter selama pandemik Covid-19 belum mendapatkan tindakan pencegahan optimal dari pemerintah, dengan data menunjukkan bahwa kematian tenaga kesehatan di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia. Studi ini bertujuan untuk membahas konsep perlindungan hukum bagi keselamatan kerja dokter dalam menangani kasus Covid-19 berdasarkan Saddu al-Dzariah. Sumber data utama untuk metodologi yuridis-normatif studi ini terdiri dari data sekunder dari bahan hukum tertulis yang diperiksa secara kuantitatif untuk memberikan data deskriptif analitis. Hasil menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi keselamatan dokter dalam menangani kasus Covid-19 tidak dapat diimplementasikan sebagaimana yang diperlukan dan benar dalam undang-undang; pada kenyataannya hak-hak dokter masih diabaikan dan tidak terpenuhi. Kegagalan pemerintah untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menawarkan perlindungan hukum bagi dokter berarti bahwa mafsadat (cedera) dalam mengelola kasus C-19 tetap berlanjut, yang juga dibuktikan oleh jumlah dokter yang meninggal karena C-19. Temuan kami menunjukkan pentingnya memiliki konsep perlindungan hukum bagi dokter dalam menangani kasus Covid-19 berdasarkan Saddu al-Dzariah agar dokter mendapatkan perlindungan menyeluruh.
Konsep perlindungan hukum bagi keselamatan kerja dokter berdasarkan Saddu al-Dzariah penting untuk memberikan rasa aman, seperti peralatan medis yang baik.Pemenuhan hak dokter dalam menangani Covid-19 memerlukan lebih dari standar operasional, tetapi juga rasa aman secara psikologis.Jika rasa aman ini ada, dokter dapat resilien dan produktif di tengah pandemi.Pemerintah perlu segera memberikan perlindungan pencegahan untuk mencegah kerugian bagi dokter sebagai tenaga medis garis depan.
Berdasarkan latar belakang pandemi Covid-19 yang menyebabkan kematian tinggi di kalangan dokter di Indonesia, metode hukum yuridis-normatif yang mengandalkan data sekunder, hasil penelitian yang menunjukkan perlindungan hukum belum optimal, dan kurangnya saran lanjutan eksplisit, penelitian lanjutan dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan perluasan studi komparatif antara konsep Saddu al-Dzariah dengan kondisi sebenarnya di rumah sakit, seperti bagaimana langgam-langkah pencegahan dalam teori ini diterapkan pada penyediaan APD dan insentif bagi dokter untuk mencegah burnout. Saran lain adalah melakukan penelitian empiris lapangan untuk mengukur efektivitas kebijakan pemerintah saat ini terhadap tenaga kesehatan, misalnya melalui survei kepada dokter yang masih bertugas, guna mengidentifikasi hambatan hukum yang belum teratasi dalam praktik. Selain itu, studi lanjutan bisa mengeksplorasi integrasi konsep Saddu al-Dzariah dengan pendekatan hukum internasional, seperti ratifikasi konvensi kesehatan global, untuk menciptakan model perlindungan yang lebih komprehensif bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu pemerintah mengembangkan kebijakan yang lebih proaktif, mengurangi risiko kesehatan bagi dokter, dan memperkuat peran medis dalam menangani pandemi serupa, sambil meminimalkan kerugian baik fisik maupun psikologis yang dialami oleh para profesional kesehatan.
- Legal Protection of Health Workers in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 from a... doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1826Legal Protection of Health Workers in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid 19 from a doi 10 36312 jisip v5i2 1826
- Islamic Law as A Value to Solve The Humanitarian Crisis: Lessons from Indonesia - EUDL. islamic value... eudl.eu/doi/10.4108/eai.1-7-2020.2303662Islamic Law as A Value to Solve The Humanitarian Crisis Lessons from Indonesia EUDL islamic value eudl eu doi 10 4108 eai 1 7 2020 2303662
- The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law: An Indonesian Case | Lentera Hukum. impact covid... doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.18983The Impact of COVID 19 Through the Lens of Islamic Law An Indonesian Case Lentera Hukum impact covid doi 10 19184 ejlh v7i3 18983
- GOVERNMENT LEGAL ACT COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND SOUTH KOREA IN HANDLING COVID-19 PANDEMIC | Susanto... doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4415GOVERNMENT LEGAL ACT COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND SOUTH KOREA IN HANDLING COVID 19 PANDEMIC Susanto doi 10 31000 ijlp v2i1 4415
| File size | 357.96 KB |
| Pages | 15 |
| Short Link | https://juris.id/p-7q |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Kuatnya nilai hadis tentang ini menegaskan bahwa niat perlu dilakukan untuk setiap perbuatan yang mengandung nilai ibadah, termasuk dalam hal belajar.Kuatnya nilai hadis tentang ini menegaskan bahwa niat perlu dilakukan untuk setiap perbuatan yang mengandung nilai ibadah, termasuk dalam hal belajar.
YWNRYWNR Temuan ini memberikan implikasi teoritis dan praktis bagi lembaga pendidikan tinggi, regulator, dan penyedia layanan keuangan untuk memperkuat pendidikanTemuan ini memberikan implikasi teoritis dan praktis bagi lembaga pendidikan tinggi, regulator, dan penyedia layanan keuangan untuk memperkuat pendidikan
UNUSAUNUSA Bahan yang digunakan adalah protease kasar yang berasal dari S. hominis yang dikultur dalam Skim Milk Broth. Berbagai tes, termasuk tes rutin darah, tesBahan yang digunakan adalah protease kasar yang berasal dari S. hominis yang dikultur dalam Skim Milk Broth. Berbagai tes, termasuk tes rutin darah, tes
UPI YAIUPI YAI Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis satu yang menunjukkan bahwa Jam Kerja dengan Kinerja menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,584Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis satu yang menunjukkan bahwa Jam Kerja dengan Kinerja menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,584
AFEBIAFEBI (2) Untuk memulihkan kinerja UMKM di Kota Pangkalpinang yang mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19, pemerintah pusat dan daerah, khususnya(2) Untuk memulihkan kinerja UMKM di Kota Pangkalpinang yang mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19, pemerintah pusat dan daerah, khususnya
UMMUMM Dengan metode yuridis normatif, teknik preskriptif digunakan untuk menganalisis lebih lanjut masalah dan menemukan konsep baru konstruksi dasar hukum yangDengan metode yuridis normatif, teknik preskriptif digunakan untuk menganalisis lebih lanjut masalah dan menemukan konsep baru konstruksi dasar hukum yang
UMMUMM Pendekatan ini harus bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai agen perdamaian di komunitas mereka. Selain itu, partisipasi perempuan dalam prosesPendekatan ini harus bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai agen perdamaian di komunitas mereka. Selain itu, partisipasi perempuan dalam proses
UMMUMM Muharabah, atau pembiayaan dengan konsep bagi hasil (PLS), adalah salah satu jenis pembiayaan yang sesuai dengan syariah di perbankan syariah. Sebelumnya,Muharabah, atau pembiayaan dengan konsep bagi hasil (PLS), adalah salah satu jenis pembiayaan yang sesuai dengan syariah di perbankan syariah. Sebelumnya,
Useful /
POLTEKKESBENGKULUPOLTEKKESBENGKULU Dengan kata lain, perempuan selama kehamilannya meminum pil tambah darah cenderung menderita anemia 0,126 lebih tinggi daripada mereka tak meminumnya.Dengan kata lain, perempuan selama kehamilannya meminum pil tambah darah cenderung menderita anemia 0,126 lebih tinggi daripada mereka tak meminumnya.
POLTEKKESBENGKULUPOLTEKKESBENGKULU Pasien pasca apendiktomy sering masih merasakan nyeri akibat proses peradangan dan tindakan pembedahan. Meski anestesi Sub-Arachnoid Block (SAB) efektifPasien pasca apendiktomy sering masih merasakan nyeri akibat proses peradangan dan tindakan pembedahan. Meski anestesi Sub-Arachnoid Block (SAB) efektif
STITAW BINJAISTITAW BINJAI Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan Ibu Eka Sapitri, S. Sos selaku guru BK di SMPN 1 Sungai Batang, dapat disimpulkan bahwaBerdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan Ibu Eka Sapitri, S. Sos selaku guru BK di SMPN 1 Sungai Batang, dapat disimpulkan bahwa
UMMUMM Namun, pemerintah belum memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas.Namun, pemerintah belum memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas.