UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumLaut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu, sarana pertahanan dan keamanan serta yang paling utama sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan sebuah negara karena adanya potensi sumber daya laut tersebut. Secara geografis Indonesia dapat disebut sebagai negara maritim. Indonesia memiliki wilayah laut terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayahnya merupakan perairan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayah laut yang memiliki potensi kekayaan terbesar. untuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakan hukum di ZEE tersebut, pemerintahan Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Di dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan tentang hak berdaulat (souvereign right) sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan UNCLOS (United Nations Convention On The Law Of The Sea). Hak tersebut merupakan hak istimewa untuk melakukan eskplorasi, eksploitasi dan konservasi terhadap sumber daya lautnya. Untuk itu, hak tersebut hendaknya dapat digunakan secara optimal dalam rangka memanfaatkan sekaligus melindungi sumberdaya laut dari pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang selama ini sering terjadi sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Pengaturan hak berdaulat yang terdapat pada UNCLOS pada pasal 56 menyebutkan bahwa secara umum negara pantai memiliki hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif, yaitu hak-hak berdaulat (souvereign rights) untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairannya.Adanya pengaturan tentang hak berdaulat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu UU No 5 tahun 1983 yang menyatakan hak Negara pantai atas ekploitasi, eksplorasi dan konservasi sumber kekayaan laut tersebut, maka berdasarkan hak berdaulat tersebut, Indonesia yang memiliki potensi laut yang sangat luas dapat memanfaatkan dan menikmati sumber kekayan alam laut tersebut dalam rangka menunjang hidup dan kehidupan masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi canggih seperti sistem pemantauan satelit dapat diintegrasikan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing di ZEE Indonesia, sehingga memberikan data empiris tentang efektivitas hak berdaulat dalam melindungi sumber daya alam laut. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak ekonomi dari penerapan ketat kesepakatan internasional atas eksploitasi sumber daya hayati dan non-hayati, agar memberikan wawasan baru tentang keseimbangan antara kedaulatan negara dan kerjasama global di perairan laut yang luas. Kemudian, riset lanjutan bisa meneliti strategi pengelolaan bersama antara Indonesia dengan negara-tetangga untuk konservasi ekosistem laut, dengan mengkaji kasus-kasus pelanggaran yang sering terjadi untuk menghasilkan model kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini harus mempertimbangkan tantangan praktis seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur agar dapat mengembangkan pendekatan inovatif yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif di lapangan. Dengan menggabungkan analisis hukum internasional dan data lapangan, studi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang mendukung penguatan hak berdaulat Indonesia tanpa mengganggu hubungan diplomatik dengan negara lain. Pada akhirnya, penelitian semacam ini akan membantu memahami sejauh mana implementasi UU No 5 Tahun 1983 dapat ditingkatkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan laut secara maksimal dan bertanggung jawab.
| File size | 162.63 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di IndonesiaDimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini merupakan sebuah kemajuan peradaban manusia yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, termasukKemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini merupakan sebuah kemajuan peradaban manusia yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, termasuk
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini menemukan bahwa konflik kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut disebabkan oleh tumpang tindih peraturan perundang-undangan,Penelitian ini menemukan bahwa konflik kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut disebabkan oleh tumpang tindih peraturan perundang-undangan,
DINASTIREVDINASTIREV Dalam proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit 5C terutama tentang colleteral atau jaminan tetapi cacat hukum pada jaminanDalam proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit 5C terutama tentang colleteral atau jaminan tetapi cacat hukum pada jaminan
DINASTIREVDINASTIREV Majelis hakim sebagai perwakilan negara mendapatkan wewenang dan kekuasaan memutus perkara, apakah menolak gugatan perceraian, atau mengabulkan gugatanMajelis hakim sebagai perwakilan negara mendapatkan wewenang dan kekuasaan memutus perkara, apakah menolak gugatan perceraian, atau mengabulkan gugatan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Adapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentukAdapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentuk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan oleh nasabah penyimpan. Dengan demikian, peran OJK48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan oleh nasabah penyimpan. Dengan demikian, peran OJK
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Direkomendasikan kepada masyarakat nelayan Kota Sibolga dalam melakukan jual-beli kapal berbobot, sebaiknya menggunakan jasa notaris agar dapat melindungiDirekomendasikan kepada masyarakat nelayan Kota Sibolga dalam melakukan jual-beli kapal berbobot, sebaiknya menggunakan jasa notaris agar dapat melindungi
Useful /
UMMUMM Dari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untukDari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untuk
UMMUMM Kabupaten Malang telah memiliki institusi pendukung seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Bapas untuk mendukungKabupaten Malang telah memiliki institusi pendukung seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Bapas untuk mendukung
UMMUMM Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dengan memberi sanksi yang sangat berat kepada pelaku penangcap ikan hiu dan ikan pari. Upaya preventifUpaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dengan memberi sanksi yang sangat berat kepada pelaku penangcap ikan hiu dan ikan pari. Upaya preventif
YRPIPKUYRPIPKU ICAO memimpin pekerjaannya melalui CAEP untuk menyelesaikan standar emisi COâ‚‚ pertama untuk pesawat baru pada 2016. Industri penerbangan memiliki peranICAO memimpin pekerjaannya melalui CAEP untuk menyelesaikan standar emisi COâ‚‚ pertama untuk pesawat baru pada 2016. Industri penerbangan memiliki peran