UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenduduk Aceh menolak kapal yang membawa lebih dari 200 migran Rohingya pada awal 2024; oleh karena itu, UNHCR meminta otoritas Indonesia agar mengizinkan mereka turun. Laporan UNHCR menyatakan bahwa saat ini terdapat 1.608 pengungsi di Aceh, termasuk 140 penyintas dari tahun sebelumnya. Kekhawatiran meningkat terkait dampak signifikan dari gelombang masuknya Rohingya di Aceh. Penerimaan Indonesia terhadap mereka yang mencari keselamatan atas alasan kemanusiaan telah memengaruhi populasi Aceh secara signifikan. Indonesia berada di bawah tekanan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya meskipun tidak menjadi pihak penandatangan Konvensi Pengungsi. Masalah yang dibahas adalah apakah Indonesia secara hukum wajib membantu pengungsi Rohingya berdasarkan Konvensi Pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu analisis dokumen kualitatif terhadap data sekunder seperti buku, makalah, dan perjanjian, khususnya Konvensi Pengungsi 1951. Hasil menunjukkan bahwa karena Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi, negara tersebut tidak memiliki kewajiban hukum untuk membantu pengungsi Rohingya di Aceh berdasarkan konvensi tersebut. Namun, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Indonesia belum menandatangani atau meratifikasi Konvensi Pengungsi, namun tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap pengungsi Rohingya karena merupakan pihak pada UDHR.Regulasi nasional tentang pengungsi masih tidak jelas dan kurang memadai, sehingga diperlukan regulasi yang lebih transparan dan kuat, termasuk pertimbangan apakah Indonesia akan bergabung dengan Konvensi Pengungsi.Tindakan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan serta mendorong negara‑negara penandatangan Konvensi untuk menerima Rohingya merupakan pemenuhan kewajiban berdasarkan UDHR.
Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan analisis komparatif antara implementasi prinsip non‑refoulement dalam kebijakan Indonesia dan standar internasional, khususnya pada praktik di provinsi Aceh, untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum serta potensi perbaikan. Selanjutnya, diperlukan studi empiris yang mengkaji dampak sosial‑ekonomi penambahan pengungsi Rohingya terhadap komunitas lokal di Aceh, termasuk persepsi keamanan, perubahan demografis, dan tingkat integrasi budaya, guna memberikan dasar kebijakan yang responsif. Terakhir, kajian kebijakan mengenai kemungkinan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 oleh Indonesia perlu dilakukan, dengan menilai implikasi terhadap kedaulatan nasional, penyesuaian regulasi domestik, serta konsekuensi bagi sistem perlindungan hak asasi manusia di negara tersebut. Dengan menjawab tiga pertanyaan penelitian tersebut, diharapkan dapat memperjelas peran Indonesia dalam kerangka hukum internasional, meningkatkan efektivitas perlindungan pengungsi, serta menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan dengan kepentingan nasional.
| File size | 291.48 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Penelitian ini mengeksplorasi potensi reforma agraria di lingkungan perkotaan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalamPenelitian ini mengeksplorasi potensi reforma agraria di lingkungan perkotaan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam
UMMUMM Kewenangan pembatalan peraturan daerah kini sepenuhnya dikembalikan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. MahkamahKewenangan pembatalan peraturan daerah kini sepenuhnya dikembalikan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Mahkamah
UMMUMM Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kebijakan saat ini dan dampaknya terhadap industri perbankan di Indonesia. PemilihanSecara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kebijakan saat ini dan dampaknya terhadap industri perbankan di Indonesia. Pemilihan
UNUSAUNUSA Data disajikan secara deskriptif dan statistik untuk melihat hubungan antara pekerjaan dan kejadian infeksi Hepatitis B. Hasil yang diperoleh sebanyakData disajikan secara deskriptif dan statistik untuk melihat hubungan antara pekerjaan dan kejadian infeksi Hepatitis B. Hasil yang diperoleh sebanyak
Useful /
UMMUMM Status kepemilikan tanah yang tidak jelas menjadi akar permasalahan utama, sehingga pemerintah bersama kedua pihak mendorong pendaftaran tanah untuk memberikanStatus kepemilikan tanah yang tidak jelas menjadi akar permasalahan utama, sehingga pemerintah bersama kedua pihak mendorong pendaftaran tanah untuk memberikan
UNIMALUNIMAL Dalam simulasi, data berupa dua tegangan versus waktu dengan perbedaan sudut fase tertentu, kemudian dengan menggunakan rumus trigonometri dalam programDalam simulasi, data berupa dua tegangan versus waktu dengan perbedaan sudut fase tertentu, kemudian dengan menggunakan rumus trigonometri dalam program
UNUSAUNUSA Penelitian ini menyelidiki efek kombinasi lycopene dan metformin terhadap kadar glukosa darah puasa (GDP) dan jumlah neutrofil. Tikus dibagi secara acakPenelitian ini menyelidiki efek kombinasi lycopene dan metformin terhadap kadar glukosa darah puasa (GDP) dan jumlah neutrofil. Tikus dibagi secara acak
UNILAUNILA Perlakuan yang digunakan adalah perendaman pangkal setek pucuk dengan berbagai konsentrasi Rootone-F, yaitu 0 ppm, 100 ppm, 200 ppm, dan 300 ppm. VariabelPerlakuan yang digunakan adalah perendaman pangkal setek pucuk dengan berbagai konsentrasi Rootone-F, yaitu 0 ppm, 100 ppm, 200 ppm, dan 300 ppm. Variabel