UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenduduk Aceh menolak kapal yang membawa lebih dari 200 migran Rohingya pada awal 2024; oleh karena itu, UNHCR meminta otoritas Indonesia agar mengizinkan mereka turun. Laporan UNHCR menyatakan bahwa saat ini terdapat 1.608 pengungsi di Aceh, termasuk 140 penyintas dari tahun sebelumnya. Kekhawatiran meningkat terkait dampak signifikan dari gelombang masuknya Rohingya di Aceh. Penerimaan Indonesia terhadap mereka yang mencari keselamatan atas alasan kemanusiaan telah memengaruhi populasi Aceh secara signifikan. Indonesia berada di bawah tekanan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya meskipun tidak menjadi pihak penandatangan Konvensi Pengungsi. Masalah yang dibahas adalah apakah Indonesia secara hukum wajib membantu pengungsi Rohingya berdasarkan Konvensi Pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu analisis dokumen kualitatif terhadap data sekunder seperti buku, makalah, dan perjanjian, khususnya Konvensi Pengungsi 1951. Hasil menunjukkan bahwa karena Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi, negara tersebut tidak memiliki kewajiban hukum untuk membantu pengungsi Rohingya di Aceh berdasarkan konvensi tersebut. Namun, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Indonesia belum menandatangani atau meratifikasi Konvensi Pengungsi, namun tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap pengungsi Rohingya karena merupakan pihak pada UDHR.Regulasi nasional tentang pengungsi masih tidak jelas dan kurang memadai, sehingga diperlukan regulasi yang lebih transparan dan kuat, termasuk pertimbangan apakah Indonesia akan bergabung dengan Konvensi Pengungsi.Tindakan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan serta mendorong negara‑negara penandatangan Konvensi untuk menerima Rohingya merupakan pemenuhan kewajiban berdasarkan UDHR.
Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan analisis komparatif antara implementasi prinsip non‑refoulement dalam kebijakan Indonesia dan standar internasional, khususnya pada praktik di provinsi Aceh, untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum serta potensi perbaikan. Selanjutnya, diperlukan studi empiris yang mengkaji dampak sosial‑ekonomi penambahan pengungsi Rohingya terhadap komunitas lokal di Aceh, termasuk persepsi keamanan, perubahan demografis, dan tingkat integrasi budaya, guna memberikan dasar kebijakan yang responsif. Terakhir, kajian kebijakan mengenai kemungkinan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 oleh Indonesia perlu dilakukan, dengan menilai implikasi terhadap kedaulatan nasional, penyesuaian regulasi domestik, serta konsekuensi bagi sistem perlindungan hak asasi manusia di negara tersebut. Dengan menjawab tiga pertanyaan penelitian tersebut, diharapkan dapat memperjelas peran Indonesia dalam kerangka hukum internasional, meningkatkan efektivitas perlindungan pengungsi, serta menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan dengan kepentingan nasional.
| File size | 291.48 KB |
| Pages | 13 |
| Short Link | https://juris.id/p-9E |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana denganPemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan
UMMUMM untuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakan hukum di ZEE tersebut, pemerintahan Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zonauntuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakan hukum di ZEE tersebut, pemerintahan Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona
UMMUMM Beberapa parameter dapat digunakan untuk menelaah hubungan antara hak asasi manusia dan kekayaan intelektual. Pembaharuan sistem paten obat diperlukanBeberapa parameter dapat digunakan untuk menelaah hubungan antara hak asasi manusia dan kekayaan intelektual. Pembaharuan sistem paten obat diperlukan
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan studi literatur untuk mengumpulkan bahan hukum. Temuan menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan studi literatur untuk mengumpulkan bahan hukum. Temuan menunjukkan bahwa
UMMUMM TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata, sedangkan petani menggunakannya untuk menanam tanaman guna mendukung keluarga. KeduaTNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata, sedangkan petani menggunakannya untuk menanam tanaman guna mendukung keluarga. Kedua
UMMUMM Artikel ini membahas rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah serta implikasi putusan tersebut terhadapArtikel ini membahas rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah serta implikasi putusan tersebut terhadap
UMMUMM Pemilu di Indonesia diharapkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun skenario perselisihan elektoral tetap berlanjut di setiap pelaksanaannya.Pemilu di Indonesia diharapkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun skenario perselisihan elektoral tetap berlanjut di setiap pelaksanaannya.
ITBITB Antena yang diusulkan memiliki gain tinggi 12,56 dB dengan efisiensi radiasi 94 persen, bandwidth ultra-lebar 15,83 GHz, dan return loss -47,52 dB padaAntena yang diusulkan memiliki gain tinggi 12,56 dB dengan efisiensi radiasi 94 persen, bandwidth ultra-lebar 15,83 GHz, dan return loss -47,52 dB pada
Useful /
UMMUMM Dari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untukDari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untuk
UMMUMM Berdasarkan temuan WWF Indonesia bahwa setidaknya terdapat 10 juta ekor hiu ditangkap di perairan Indonesia setiap tahunnya untuk keperluan komersial.Berdasarkan temuan WWF Indonesia bahwa setidaknya terdapat 10 juta ekor hiu ditangkap di perairan Indonesia setiap tahunnya untuk keperluan komersial.
UMMUMM Masyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. PerananMasyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. Peranan
UNILAUNILA Penelitian ini dilakukan di Hutan Tanaman Rakyat di Desa Ngambur Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Lampung Barat selama 2 bulan yaitu bulan April--MeiPenelitian ini dilakukan di Hutan Tanaman Rakyat di Desa Ngambur Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Lampung Barat selama 2 bulan yaitu bulan April--Mei