UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMenurut sistem ketatanegaraan Indonesia kewenangan DPD masih sangat terbatas. Semua tugas dan wewenang DPD terbatas pada aspek-aspek yang terkait erat dengan daerah. Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya perlu dikaji peran DPD dalam sistem desentralisasi di era otonomi daerah. Sehingga mampu mendorong terwujudnya pembuatan perundang-undangan secara maksimal yang lebih memihak kepada daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah.
Dari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untuk dimaksimalkan dengan mengkaji ulang ketentuan perundang-undangan terkait DPD, kinerja DPD, transparansi aktifitas DPD, DPRD dan kepala Daerah dalam memperjuangkan kepentingan daerah, serta pengalian aspirasi rakyat di daerah dengan cara-cara yang lebih elegant dan konstitusional.
Untuk melanjutkan kajian tentang peran DPD dalam asas desentralisasi dan otonomi daerah, penelitian masa depan bisa mengeksplorasi sejauh mana efektivitas DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang yang benar-benar mendukung kepentingan daerah, sehingga masyarakat awam dapat mengukur dampak nyata kebijakan tersebut. Selain itu, studi perbandingan dengan sistem perwakilan daerah di negara lain seperti Amerika Serikat atau Australia bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana meningkatkan peran DPD agar lebih berimbang dengan DPR, mendorong transparansi dan partisipasi publik yang lebih luas. Akhirnya, penelitian empiris mengenai hubungan antara desentralisasi kekuasaan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah, melalui survei atau analisis data ekonomi sosial, akan membantu menyusun rekomendasi praktis bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem otonomi daerah. Dengan pendekatan ini, para peneliti bisa menjawab pertanyaan seperti bagaimana meningkatkan perimbangan pusat-daerah melalui reformasi DPD, apakah desentralisasi telah mempercepat pembangunan lokal, dan strategi apa yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan DPD dalam pengawasan undang-undang. Pendekatan multidisiplin, menggabungkan hukum, politik, dan ekonomi, akan membuat hasil penelitian lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pembuat kebijakan, memungkinkan masyarakat memahami kompleksitas otonomi daerah tanpa jargon rumit, sehingga mendorong dukungan publik untuk perubahan yang lebih demokratis. Penelitian ini juga bisa meneliti dampak dari perluasan wewenang DPD di masa depan, berdasarkan tren global bikameralisme, untuk memastikan bahwa daerah tidak lagi dirugikan oleh dominasi pusat.
| File size | 337.47 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Putusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-UndangPutusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang
UNRUNR Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap isu perizinan, alih fungsi lahan, pengembangan infrastruktur, serta kebijakanHasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap isu perizinan, alih fungsi lahan, pengembangan infrastruktur, serta kebijakan
DINASTIREVDINASTIREV Karena jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram dan ini harus dicegah atau ditutup (sadd adż-dżarīah). Oleh karena itu jualKarena jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram dan ini harus dicegah atau ditutup (sadd adż-dżarīah). Oleh karena itu jual
DINASTIREVDINASTIREV Akhirnya, partisipasi publik tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi yang bermakna. Hal ini disebabkan kurangnya akses publik terkait penyampaian aspirasi,Akhirnya, partisipasi publik tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi yang bermakna. Hal ini disebabkan kurangnya akses publik terkait penyampaian aspirasi,
DINASTIREVDINASTIREV Dalam proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit 5C terutama tentang colleteral atau jaminan tetapi cacat hukum pada jaminanDalam proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit 5C terutama tentang colleteral atau jaminan tetapi cacat hukum pada jaminan
DINASTIREVDINASTIREV G/2023/PA. Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan KompilasiG/2023/PA. Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi
ECOJOINECOJOIN Hasil dari penelitian ini bahwa model Altman dapat digunakan sebagai alat dalam memprediksi kecendrungan kebangkrutan perusahaan. Analisis menunjukkanHasil dari penelitian ini bahwa model Altman dapat digunakan sebagai alat dalam memprediksi kecendrungan kebangkrutan perusahaan. Analisis menunjukkan
UNPARUNPAR Penyebaran wabah dan jumlah kematian menunjukkan ketidaksiapan global serta kelemahan negara-negara dalam menghadapinya. Situasi ini menyebabkan korbanPenyebaran wabah dan jumlah kematian menunjukkan ketidaksiapan global serta kelemahan negara-negara dalam menghadapinya. Situasi ini menyebabkan korban
Useful /
MKRIMKRI Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaranSebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran
MKRIMKRI Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. MahkamahPenentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. Mahkamah
UMMUMM 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep
UKIUKI Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Hasil dan kesimpulan dari penelitian adalah masih banyak masyarakat yang membagikanMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Hasil dan kesimpulan dari penelitian adalah masih banyak masyarakat yang membagikan