UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMenurut sistem ketatanegaraan Indonesia kewenangan DPD masih sangat terbatas. Semua tugas dan wewenang DPD terbatas pada aspek-aspek yang terkait erat dengan daerah. Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya perlu dikaji peran DPD dalam sistem desentralisasi di era otonomi daerah. Sehingga mampu mendorong terwujudnya pembuatan perundang-undangan secara maksimal yang lebih memihak kepada daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah.
Dari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untuk dimaksimalkan dengan mengkaji ulang ketentuan perundang-undangan terkait DPD, kinerja DPD, transparansi aktifitas DPD, DPRD dan kepala Daerah dalam memperjuangkan kepentingan daerah, serta pengalian aspirasi rakyat di daerah dengan cara-cara yang lebih elegant dan konstitusional.
Untuk melanjutkan kajian tentang peran DPD dalam asas desentralisasi dan otonomi daerah, penelitian masa depan bisa mengeksplorasi sejauh mana efektivitas DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang yang benar-benar mendukung kepentingan daerah, sehingga masyarakat awam dapat mengukur dampak nyata kebijakan tersebut. Selain itu, studi perbandingan dengan sistem perwakilan daerah di negara lain seperti Amerika Serikat atau Australia bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana meningkatkan peran DPD agar lebih berimbang dengan DPR, mendorong transparansi dan partisipasi publik yang lebih luas. Akhirnya, penelitian empiris mengenai hubungan antara desentralisasi kekuasaan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah, melalui survei atau analisis data ekonomi sosial, akan membantu menyusun rekomendasi praktis bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem otonomi daerah. Dengan pendekatan ini, para peneliti bisa menjawab pertanyaan seperti bagaimana meningkatkan perimbangan pusat-daerah melalui reformasi DPD, apakah desentralisasi telah mempercepat pembangunan lokal, dan strategi apa yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan DPD dalam pengawasan undang-undang. Pendekatan multidisiplin, menggabungkan hukum, politik, dan ekonomi, akan membuat hasil penelitian lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pembuat kebijakan, memungkinkan masyarakat memahami kompleksitas otonomi daerah tanpa jargon rumit, sehingga mendorong dukungan publik untuk perubahan yang lebih demokratis. Penelitian ini juga bisa meneliti dampak dari perluasan wewenang DPD di masa depan, berdasarkan tren global bikameralisme, untuk memastikan bahwa daerah tidak lagi dirugikan oleh dominasi pusat.
| File size | 337.47 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Pengaturan hak berdaulat yang terdapat pada UNCLOS pada pasal 56 menyebutkan bahwa secara umum negara pantai memiliki hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban-kewajibanPengaturan hak berdaulat yang terdapat pada UNCLOS pada pasal 56 menyebutkan bahwa secara umum negara pantai memiliki hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
UntikaUntika Berlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidanaBerlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana
UntikaUntika Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah NomorPenelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor
UntikaUntika Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. TanahPerjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. Tanah
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memperluas akses pencalonan bagi partai politik non-parlemen, tetapi juga meningkatkanHasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memperluas akses pencalonan bagi partai politik non-parlemen, tetapi juga meningkatkan
IPBIPB Salah satu tantangan manajemen dalam budidaya skala perkebunan nanas di Indonesia adalah masih adanya disparitas produksi di berbagai lahan, meskipun praktikSalah satu tantangan manajemen dalam budidaya skala perkebunan nanas di Indonesia adalah masih adanya disparitas produksi di berbagai lahan, meskipun praktik
UMAUMA Dari aspek fleksibilitas belum cukup fleksibel karena masih terdapat aturan main tentang pajak dan retribusi daerah yang mengacu pada Undang-undang yangDari aspek fleksibilitas belum cukup fleksibel karena masih terdapat aturan main tentang pajak dan retribusi daerah yang mengacu pada Undang-undang yang
Useful /
UMSBUMSB Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data dari aplikasi IMA PT. Indonesia Indicator dan teori analisis wacana kritis.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data dari aplikasi IMA PT. Indonesia Indicator dan teori analisis wacana kritis.
UMSBUMSB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan e-government dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasiDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan e-government dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi
UNYUNY Studi ini menggunakan data deskriptif untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan penelitian inovatif di Kazakhstan, sekaligus memberikan wawasanStudi ini menggunakan data deskriptif untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan penelitian inovatif di Kazakhstan, sekaligus memberikan wawasan
UNYUNY Analisis data menggunakan KMO (Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) dan Uji Sferisitas Bartlett.metode ekstraksi yang digunakan adalah PrincipalAnalisis data menggunakan KMO (Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) dan Uji Sferisitas Bartlett.metode ekstraksi yang digunakan adalah Principal