Publisher

UADUAD

Journal http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty Abstract

Pendahuluan Masalah: Praktik hukum pidana di suatu negara harus berkembang secara teknologi, sebagaimana di Indonesia, di mana pengawasan elektronik terhadap narapidana telah diadopsi. Indonesia memiliki fasilitas pemasyarakatan yang mengalami kepadatan berlebih, yang tidak hanya menghambat rehabilitasi efektif narapidana tetapi juga membebani keuangan negara. Negara‑negara dengan biobank terorganisir baik telah menggunakan teknologi pengawasan ini untuk mencegah kegagalan tersebut.. . Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan penerapan pemantauan elektronik bagi narapidana di Indonesia sebagai amandemen potensial terhadap Undang‑Undang Pelaksanaan Sanksi Pidana dengan melakukan kajian internasional atas pengalaman praktik serupa di beberapa negara dengan sistem hukum sipil (Latvia, Islandia, Prancis, Norwegia, Kroasia, Kosovo), hukum umum (Inggris dan Wales), dan hukum campuran (Thailand).. . Metodologi/Desain: Penelitian ini mengutilisasi pendekatan kualitatif, khususnya analisis normatif hukum dan perbandingan. Data dikumpulkan melalui analisis menyeluruh dokumen hukum dari yurisdiksi berbeda yang memiliki tradisi hukum beragam, seperti negara‑negara hukum sipil Latvia, Islandia, Prancis, Norwegia, Kroasia, dan Kosovo, negara‑negara hukum umum Inggris dan Wales, serta Thailand yang memiliki sistem hukum campuran. Perbandingan sistem hukum tersebut membantu merumuskan kemungkinan integrasi sistem pengawasan elektronik ke dalam sistem hukum pidana Indonesia.. . Temuan: Penelitian menunjukkan bahwa pemantauan elektronik narapidana di Indonesia berpotensi meskipun belum ada regulasi khusus, terutama untuk narapidana berisiko rendah dan pelaku pertama kali. Ditemukan kendala seperti infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya regulasi komprehensif, dan resistensi dari berbagai pihak. Namun, manfaat yang menjanjikan—seperti pengurangan 40 % kepadatan penjara dan peningkatan tingkat rehabilitasi serta penurunan residivisme—mengatasi kekhawatiran tersebut.

Conclusion

Implementasi pengawasan elektronik dapat mengubah sistem peradilan pidana Indonesia secara signifikan dengan mengurangi kepadatan penjara dan meningkatkan efektivitas supervisi.Pemerintah harus meluncurkan pilot regional, mengubah kerangka hukum KUHP untuk menjadikan pengawasan elektronik sebagai sanksi alternatif, serta berinvestasi pada infrastruktur dan pelatihan staf.Penelitian lanjutan diperlukan untuk menilai dampak jangka panjang, sosial, dan etika dari pengawasan elektronik.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dampak pengawasan elektronik terhadap tingkat residivisme narapidana berisiko rendah di daerah perkotaan versus pedesaan dengan desain kuasi‑eksperimental, untuk memahami variasi geografis dalam efektivitasnya. Selanjutnya, penting untuk menyelidiki persepsi publik dan stigma yang muncul terhadap pelaku yang berada di bawah pengawasan elektronik di berbagai komunitas budaya Indonesia melalui survei terstruktur dan diskusi kelompok, guna mengidentifikasi faktor‑faktor sosial yang dapat mempengaruhi penerimaan program. Selain itu, diperlukan pengembangan model analisis biaya‑efektivitas yang memperhitungkan variasi ketersediaan listrik dan jaringan internet di seluruh wilayah, sehingga dapat merancang strategi skalabilitas infrastruktur pemantauan secara ekonomis dan berkelanjutan.

References

1. A theory of justice? Securing the normative foundations of EU criminal law through an integrated approach... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12442A theory of justice Securing the normative foundations of EU criminal law through an integrated approach onlinelibrary wiley doi 10 1111 eulj 12442
2. Making sure you're not a bot!. making sure re bot loading seeing set anubis protect server against... journals.openedition.org/revdh/12978Making sure youre not a bot making sure re bot loading seeing set anubis protect server against journals openedition revdh 12978
3. Normativno uređenje rada za opće dobro u izabranim jurisdikcijama: Komparativan pregle. normativno... doi.org/10.59245/ps.32.4.5Normativno urecenje rada za opNe dobro u izabranim jurisdikcijama Komparativan pregle normativno doi 10 59245 ps 32 4 5

Metadata

File size	357.18 KB
Pages	20
DMCA	Report