Publisher

UMMUUMMU

Journal JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMJUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUM Abstract

Pilkada Serentak 2024 merupakan bagian penting dari demokrasi elektoral di Indonesia, karena menentukan kepemimpinan di tingkat lokal. Provinsi Maluku Utara menarik untuk ditelaah karena memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik lokal yang kompleks, termasuk potensi konflik, praktik politik uang, dan lemahnya pengawasan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan merefleksikan integritas penyelenggara pemilu dalam Pilkada Serentak 2024 di Maluku Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi dan analisis wacana. Temuan menunjukkan bahwa integritas penyelenggara pemilu di Maluku Utara masih menghadapi tantangan seperti intervensi politik lokal, lemahnya penegakan kode etik, dan keterbatasan transparansi informasi publik. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan yang lebih mendalam, penguatan kapasitas pengawasan internal, serta peningkatan literasi publik untuk mendorong partisipasi warga dalam mengawal proses pemilu yang lebih jujur dan adil.

Conclusion

Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Maluku Utara menghadirkan dinamika penting dalam perbincangan mengenai integritas penyelenggara pemilu di tingkat lokal.Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia secara kelembagaan telah mengadopsi sistem penyelenggara pemilu yang independen, praktik di lapangan masih diwarnai oleh tantangan-tantangan serius, terutama dalam tiga dimensi utama integritas.Temuan utama yang dihasilkan dari studi ini adalah netralitas penyelenggara seringkali terancam oleh intervensi elit politik lokal, transparansi informasi publik masih belum optimal, terutama di tingkat teknis dan dalam konteks geografis yang sulit dijangkau, serta akuntabilitas kelembagaan belum berjalan efektif, terlihat dari lemahnya tindak lanjut atas laporan pelanggaran dan inkonsistensi dalam penegakan kode etik.Untuk memperkuat integritas penyelenggara pemilu di masa depan, khususnya dalam konteks lokal seperti Maluku Utara, penelitian merekomendasikan reformasi sistem rekrutmen penyelenggara ad hoc agar lebih transparan dan bebas dari intervensi politik, penguatan kapasitas internal KPU dan Bawaslu terutama dalam aspek etik, manajemen konflik, dan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, peningkatan pengawasan publik melalui partisipasi masyarakat sipil, media independen, dan pendidikan politik warga, evaluasi menyeluruh oleh DKPP dan lembaga pengawasan lainnya terhadap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelanggaran etik, serta pemanfaatan teknologi informasi secara lebih inklusif untuk membuka akses data dan informasi pemilu secara real-time dan akurat, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas.

Future Research

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan adalah: Pertama, perlu dilakukan studi komparatif antara daerah-daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan sosial-politik yang serupa dengan Maluku Utara, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi integritas penyelenggara pemilu dan mengembangkan strategi intervensi yang efektif. Kedua, penelitian kualitatif mendalam yang berfokus pada persepsi dan pengalaman warga dalam proses pemilu, terutama di daerah terpencil atau kurang terlayani media, untuk memahami bagaimana mereka mengevaluasi integritas penyelenggara dan bagaimana informasi tentang pemilu disampaikan kepada mereka. Ketiga, penelitian yang mengeksplorasi peran media lokal dan media sosial dalam membentuk narasi publik tentang integritas pemilu, serta bagaimana media dapat menjadi jembatan antara penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

References

1. Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia: A Substantive Justice Perspective... jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1441Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia A Substantive Justice Perspective jurnalius ac ojs index php jurnalIUS article view 1441
2. Ensuring Electoral Integrity Through Professional and Ethical Election Organizers | Indonesian Journal... doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1420Ensuring Electoral Integrity Through Professional and Ethical Election Organizers Indonesian Journal doi 10 21070 ijppr v25i3 1420
3. Project MUSE -- Verification required!. project muse verification required order better serve keep site... doi.org/10.1353/jod.2022.0009Project MUSE Verification required project muse verification required order better serve keep site doi 10 1353 jod 2022 0009

Metadata

File size	383.91 KB
Pages	36
DMCA	Report