BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiSejak resmi dinyatakan sebagai pandemi, Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia sehingga membuat Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya mencegah perluasan penyebaran COVID-19. Adanya kondisi ini memaksa beberapa tahapan Pilkada serentak tahun 2020 harus diundur mengingat situasi nasional yang tidak mendukung, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada dilanjutkan dengan beberapa ketentuan teknis yang mengaturnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian dilandasi oleh Teori Demokrasi dan Teori Kepastian Hukum serta Teori Penyakit Menular. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020 wajib menerapkan Protokol COVID-19 dalam semua tahapan, mulai pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih.
Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 berbeda dari pelaksanaan sebelumnya.Pilkada tahun 2020 wajib menerapkan protokol COVID-19 dalam semua tahapan, mulai dari pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih.Prinsip kesehatan dan keselamatan wajib diterapkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pilkada, termasuk penyelenggara, peserta, dan pemilih.
Pertama, perlu penelitian tentang efektivitas kampanye digital dalam meningkatkan partisipasi pemilih selama masa pandemi, mengingat keterbatasan kampanye tatap muka yang berdampak pada minimnya interaksi antara calon dan masyarakat. Kedua, perlu kajian tentang dampak penerapan protokol kesehatan terhadap integritas penyelenggaraan Pilkada, termasuk bagaimana sanksi pelanggaran protokol diterapkan secara konsisten tanpa mengganggu prinsip keadilan proses pemilu. Ketiga, penting untuk meneliti hubungan antara tingkat penyebaran COVID-19 di suatu daerah dengan angka partisipasi pemilih, guna memahami faktor risiko kesehatan masyarakat yang paling berpengaruh terhadap minat politik warga. Penelitian-penelitian ini dapat mengisi celah dalam kebijakan penyelenggaraan pemilu di masa krisis kesehatan, memberikan dasar ilmiah bagi inovasi sistem demokrasi yang lebih tangguh. Dengan memahami pola perilaku pemilih di tengah pandemi, penyelenggara pemilu dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran. Studi tentang pelanggaran protokol juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Sementara itu, analisis spasial penyebaran virus dan partisipasi bisa menjadi alat prediktif bagi penjadwalan pemilu ke depan. Semua ini perlu dilakukan secara terpadu agar demokrasi tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan rakyat. Penelitian lanjutan harus fokus pada keseimbangan antara kesehatan publik dan kualitas proses demokrasi. Temuan dari studi-studi tersebut dapat menjadi panduan nasional dalam menghadapi krisis serupa di masa depan. Dengan pendekatan ilmiah yang sistematis, Indonesia bisa menjadi contoh negara yang mampu menyelenggarakan demokrasi secara aman dalam situasi kedaruratan.
| File size | 441.56 KB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-33I |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Model yang dihasilkan dalam penelitian ini dipresentasikan sebagai “Kalkulator yang dapat dioperasikan. model tersebut dapat dipakai untuk menetapkanModel yang dihasilkan dalam penelitian ini dipresentasikan sebagai “Kalkulator yang dapat dioperasikan. model tersebut dapat dipakai untuk menetapkan
AKABAAKABA Gugatan cerai ghoib merupakan jalur hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk mengakhiri perkawinan dengan suami yang tidak diketahui keberadaannya, terutamaGugatan cerai ghoib merupakan jalur hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk mengakhiri perkawinan dengan suami yang tidak diketahui keberadaannya, terutama
UNISUNIS Rendahnya kesadaran dan penegakan hukum terhadap aborsi, minimnya data dan penelitian mengenai aborsi, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenaiRendahnya kesadaran dan penegakan hukum terhadap aborsi, minimnya data dan penelitian mengenai aborsi, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Putusan Nomor 798/Pid. Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative danAdapun hal-hal yang meringankan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Putusan Nomor 798/Pid. Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative dan
STIA LK DUMAISTIA LK DUMAI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pasal 5 menjelaskan bahwa seluruh kegiatan yang sifatnya menghimpun dan menyalurkanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pasal 5 menjelaskan bahwa seluruh kegiatan yang sifatnya menghimpun dan menyalurkan
UNIGHAUNIGHA Setelah adanya putusan tersebut, anak juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologis atau dibuktikan melaluiSetelah adanya putusan tersebut, anak juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologis atau dibuktikan melalui
UNISMAUNISMA Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sering menimbulkan permasalahan yuridis dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukumImplementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sering menimbulkan permasalahan yuridis dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum
UNISMAUNISMA 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Untuk pelaksanaan eksekusi, peradilan agama mengacu pada HIR dan RBg. Pengadilan14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Untuk pelaksanaan eksekusi, peradilan agama mengacu pada HIR dan RBg. Pengadilan
Useful /
Q2LIIQ2LII Kesimpulan dari kajian menunjukkan bahwa perawatan ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) perlu dilakukan secara komprehensif melalui intervensiKesimpulan dari kajian menunjukkan bahwa perawatan ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) perlu dilakukan secara komprehensif melalui intervensi
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Jenis kedua, philias atau cinta persahabatan, digambarkan dalam interaksi Marianne, Connell, Joanna, dan Niall. Jenis terakhir, eros atau cinta romantis,Jenis kedua, philias atau cinta persahabatan, digambarkan dalam interaksi Marianne, Connell, Joanna, dan Niall. Jenis terakhir, eros atau cinta romantis,
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Pewarisan nilai budaya Minangkabau dilakukan melalui acara adat seperti alek batagak penghulu, batamat kaji/Khatam Quran, dan doa bajamba. KeterlibatanPewarisan nilai budaya Minangkabau dilakukan melalui acara adat seperti alek batagak penghulu, batamat kaji/Khatam Quran, dan doa bajamba. Keterlibatan
BAWASLUBAWASLU Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan