BAWASLUBAWASLU

Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Posisi calon anggota legislatif dalam konteks hukum Pemilu merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab yang berakibat pada status pencalonan dan keterpilihannya dalam proses tahapan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berimplikasi pada pembatalan calon anggota legislatif, baik dalam tahapan pencalonan maupun pada tahap calon terpilih. Terdapat kecenderungan meningkatnya pemberian sanksi pidana dari Pemilu ke Pemilu yang diatur dalam undang-undang, namun faktanya kasus-kasus pelanggaran pidana masih terus terjadi. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan terkait penekanan sanksi tambahan berupa pencabutan hak pilih dan dipilih.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana memiliki implikasi signifikan terhadap status calon anggota legislatif, berpotensi menyebabkan pembatalan pencalonan atau bahkan pencabutan status terpilih.Penerapan sanksi pidana dalam Pemilu bertujuan untuk menjaga integritas proses demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.Perlu adanya penegakan hukum yang kuat dan profesional untuk memastikan efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran Pemilu, termasuk analisis terhadap tingkat residivisme dan dampak psikologis terhadap pelaku. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan sistem sanksi pidana Pemilu di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran serta efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Pemilu, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia.

  1. #undang nomor#undang nomor
  2. #penyelesaian sengketa#penyelesaian sengketa
Read online
File size452.87 KB
Pages17
Short Linkhttps://juris.id/p-33J
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test