BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Posisi calon anggota legislatif dalam konteks hukum Pemilu merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab yang berakibat pada status pencalonan dan keterpilihannya dalam proses tahapan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berimplikasi pada pembatalan calon anggota legislatif, baik dalam tahapan pencalonan maupun pada tahap calon terpilih. Terdapat kecenderungan meningkatnya pemberian sanksi pidana dari Pemilu ke Pemilu yang diatur dalam undang-undang, namun faktanya kasus-kasus pelanggaran pidana masih terus terjadi. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan terkait penekanan sanksi tambahan berupa pencabutan hak pilih dan dipilih.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana memiliki implikasi signifikan terhadap status calon anggota legislatif, berpotensi menyebabkan pembatalan pencalonan atau bahkan pencabutan status terpilih.Penerapan sanksi pidana dalam Pemilu bertujuan untuk menjaga integritas proses demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.Perlu adanya penegakan hukum yang kuat dan profesional untuk memastikan efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran Pemilu.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran Pemilu, termasuk analisis terhadap tingkat residivisme dan dampak psikologis terhadap pelaku. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan sistem sanksi pidana Pemilu di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran serta efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Pemilu, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia.
| File size | 452.87 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasanHak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan
UMMUMM Perkembangan jurisprudensial ini menggarisbawahi pendekatan hukum pragmatis untuk mendorong inklusivitas dalam partisipasi politik dan meningkatkan kesetaraanPerkembangan jurisprudensial ini menggarisbawahi pendekatan hukum pragmatis untuk mendorong inklusivitas dalam partisipasi politik dan meningkatkan kesetaraan
UMMUMM Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Politik uang merusak institusi demokrasi, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat partisipasi warga negara dalam proses pemilihan umum. Dengan menanganiPolitik uang merusak institusi demokrasi, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat partisipasi warga negara dalam proses pemilihan umum. Dengan menangani
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan dua hal: terdapat tiga aspek perbedaan dalam proses pengisian penjabat kepala daerah, yaitu alasan pengisian, mekanisme danHasil penelitian menunjukkan dua hal: terdapat tiga aspek perbedaan dalam proses pengisian penjabat kepala daerah, yaitu alasan pengisian, mekanisme dan
UADUAD Eksekusi terhadap terpidana kebiri dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui dokter kepolisian (dokpol), dengan pertanggungjawaban kepada negara,Eksekusi terhadap terpidana kebiri dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui dokter kepolisian (dokpol), dengan pertanggungjawaban kepada negara,
UADUAD Selain itu juga untuk menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT AraraSelain itu juga untuk menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara
UADUAD Kompetensi PTUN mengalami perluasan signifikan dalam UU No 30 Tahun 2014, yang memungkinkan pengadilan untuk memutus adanya penyalahgunaan wewenang dalamKompetensi PTUN mengalami perluasan signifikan dalam UU No 30 Tahun 2014, yang memungkinkan pengadilan untuk memutus adanya penyalahgunaan wewenang dalam
Useful /
Q2LIIQ2LII Implementasi perawatan berbasis bukti dapat mengurangi risiko komplikasi kehamilan, meningkatkan kesehatan ibu, serta mendukung keberhasilan persalinanImplementasi perawatan berbasis bukti dapat mengurangi risiko komplikasi kehamilan, meningkatkan kesehatan ibu, serta mendukung keberhasilan persalinan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Dari segi pengetahuan, sebagian besar mahasiswa percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Project-Based Learning namun hanya sedikit yang dapatDari segi pengetahuan, sebagian besar mahasiswa percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Project-Based Learning namun hanya sedikit yang dapat
BAWASLUBAWASLU Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatiff-empiris, dengan pendekatan teori Negara Hukum, Teori Kedaulatan Rakyat, dan Teori KewenanganPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatiff-empiris, dengan pendekatan teori Negara Hukum, Teori Kedaulatan Rakyat, dan Teori Kewenangan
STAIBSLLGSTAIBSLLG Kebijakan PKPU terhadap mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif tidak sesuai dengan peraturan perundang-undanganKebijakan PKPU terhadap mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan