BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Posisi calon anggota legislatif dalam konteks hukum Pemilu merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab yang berakibat pada status pencalonan dan keterpilihannya dalam proses tahapan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berimplikasi pada pembatalan calon anggota legislatif, baik dalam tahapan pencalonan maupun pada tahap calon terpilih. Terdapat kecenderungan meningkatnya pemberian sanksi pidana dari Pemilu ke Pemilu yang diatur dalam undang-undang, namun faktanya kasus-kasus pelanggaran pidana masih terus terjadi. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan terkait penekanan sanksi tambahan berupa pencabutan hak pilih dan dipilih.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana memiliki implikasi signifikan terhadap status calon anggota legislatif, berpotensi menyebabkan pembatalan pencalonan atau bahkan pencabutan status terpilih.Penerapan sanksi pidana dalam Pemilu bertujuan untuk menjaga integritas proses demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.Perlu adanya penegakan hukum yang kuat dan profesional untuk memastikan efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran Pemilu.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran Pemilu, termasuk analisis terhadap tingkat residivisme dan dampak psikologis terhadap pelaku. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan sistem sanksi pidana Pemilu di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran serta efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Pemilu, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia.
| File size | 452.87 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Pembentuk undang-undang berangkat dari paradigma bahwa hak tersebut harus dibatasi, termasuk dengan menggunakan alasan-alasan objektif demi menghasilkanPembentuk undang-undang berangkat dari paradigma bahwa hak tersebut harus dibatasi, termasuk dengan menggunakan alasan-alasan objektif demi menghasilkan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini juga menyoroti risiko polarisasi sosial ketika ulama bertindak sebagai tokoh partisan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yangPenelitian ini juga menyoroti risiko polarisasi sosial ketika ulama bertindak sebagai tokoh partisan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang
UMMUMM Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknyaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknya
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Dengan menangani masalah ini secara efektif, Indonesia dapat memperkuat institusi demokrasi, memulihkan kepercayaan publik, dan meningkatkan keterlibatanDengan menangani masalah ini secara efektif, Indonesia dapat memperkuat institusi demokrasi, memulihkan kepercayaan publik, dan meningkatkan keterlibatan
UNUSIAUNUSIA Selama ini Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselesihan hasil pemilu mengedapankan kebenaran formil dengan cara menegakkan aturan yang bersifatSelama ini Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselesihan hasil pemilu mengedapankan kebenaran formil dengan cara menegakkan aturan yang bersifat
UPN VeteranUPN Veteran Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa kualitas netralitas ASN dalam Pilkada 2020 lalu masih belum memenuhi aspek etikaBerdasarkan penelitian yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa kualitas netralitas ASN dalam Pilkada 2020 lalu masih belum memenuhi aspek etika
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Analisis profil pencapaian SDG Kota Serang berdasarkan Dokumen KLJDD KLHS menunjukkan masih terdapat 92 indikator (50,27%) yang belum tercapai. PenelitianAnalisis profil pencapaian SDG Kota Serang berdasarkan Dokumen KLJDD KLHS menunjukkan masih terdapat 92 indikator (50,27%) yang belum tercapai. Penelitian
UADUAD 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Gerakan ini berkontribusi signifikan terhadap proses demokratisasi Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur hukumGerakan ini berkontribusi signifikan terhadap proses demokratisasi Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur hukum
UMMUMM Dinas Pariwisata dan Perhutani telah memulai keterlibatan pemangku kepentingan, program sosialisasi, dan sesi pelatihan untuk mengatasi masalah ini. Namun,Dinas Pariwisata dan Perhutani telah memulai keterlibatan pemangku kepentingan, program sosialisasi, dan sesi pelatihan untuk mengatasi masalah ini. Namun,
UMMUMM Integrasi ADR dengan mekanisme adat terbukti memperkuat pluralisme hukum dan menyediakan alternatif yang lebih sesuai daripada litigasi di masyarakat pedesaanIntegrasi ADR dengan mekanisme adat terbukti memperkuat pluralisme hukum dan menyediakan alternatif yang lebih sesuai daripada litigasi di masyarakat pedesaan
BAWASLUBAWASLU Sistem Proporsional Representatif terbuka memberikan kesempatan yang sama untuk tiap-tiap kandidat baik pria maupun perempuan, pemberian sanksi kepadaSistem Proporsional Representatif terbuka memberikan kesempatan yang sama untuk tiap-tiap kandidat baik pria maupun perempuan, pemberian sanksi kepada