BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Posisi calon anggota legislatif dalam konteks hukum Pemilu merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab yang berakibat pada status pencalonan dan keterpilihannya dalam proses tahapan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berimplikasi pada pembatalan calon anggota legislatif, baik dalam tahapan pencalonan maupun pada tahap calon terpilih. Terdapat kecenderungan meningkatnya pemberian sanksi pidana dari Pemilu ke Pemilu yang diatur dalam undang-undang, namun faktanya kasus-kasus pelanggaran pidana masih terus terjadi. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan terkait penekanan sanksi tambahan berupa pencabutan hak pilih dan dipilih.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana memiliki implikasi signifikan terhadap status calon anggota legislatif, berpotensi menyebabkan pembatalan pencalonan atau bahkan pencabutan status terpilih.Penerapan sanksi pidana dalam Pemilu bertujuan untuk menjaga integritas proses demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.Perlu adanya penegakan hukum yang kuat dan profesional untuk memastikan efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran Pemilu.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran Pemilu, termasuk analisis terhadap tingkat residivisme dan dampak psikologis terhadap pelaku. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan sistem sanksi pidana Pemilu di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran serta efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Pemilu, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia.
| File size | 452.87 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
KPUKPU Dengan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa setidaknya terdapat 8 jenis logistik berbahanDengan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa setidaknya terdapat 8 jenis logistik berbahan
DINASTIREVDINASTIREV Sejak 2015, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setiap lima tahun, dengan pemilihan serentak pada 2024, menandakan kemajuan menuju demokrasiSejak 2015, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setiap lima tahun, dengan pemilihan serentak pada 2024, menandakan kemajuan menuju demokrasi
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal calon tunggal konstitusional; namun, legitimasi substantifnya patut dipertanyakan karena terbatasnya pilihanHasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal calon tunggal konstitusional; namun, legitimasi substantifnya patut dipertanyakan karena terbatasnya pilihan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ulama, sebagai tokoh agama yang terpercaya, menyampaikan pesan politik melalui forum agama tradisional seperti majelisHasil penelitian mengungkapkan bahwa ulama, sebagai tokoh agama yang terpercaya, menyampaikan pesan politik melalui forum agama tradisional seperti majelis
JURNALEQUIVALENTJURNALEQUIVALENT Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih untuk memperoleh data melalui wawancara dengan tim kampanye dan analisis konten mediaMetode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih untuk memperoleh data melalui wawancara dengan tim kampanye dan analisis konten media
INTEKOMINTEKOM Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KonvensiArtikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi
CASSRCASSR Dengan menggunakan perspektif negara-masyarakat, artikel ini berargumen bahwa pemilihan kepala daerah telah melihat munculnya dinamika politik baru danDengan menggunakan perspektif negara-masyarakat, artikel ini berargumen bahwa pemilihan kepala daerah telah melihat munculnya dinamika politik baru dan
AKRABJUARAAKRABJUARA Metafora konseptual dalam wacana retorika politik diinterpretasikan melalui proses struktural, orientasional, dan ontologis, yang memungkinkan politisiMetafora konseptual dalam wacana retorika politik diinterpretasikan melalui proses struktural, orientasional, dan ontologis, yang memungkinkan politisi
Useful /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Akuntabilitas dalam inovasi BUMDes merupakan elemen fundamental dalam mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat di Desa Panggungharjo,Akuntabilitas dalam inovasi BUMDes merupakan elemen fundamental dalam mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat di Desa Panggungharjo,
DINASTIREVDINASTIREV Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi hukum yang membantu meningkatkan perlindungan hak cipta bagi UMKM. Menggunakan metode penelitian normatifTujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi hukum yang membantu meningkatkan perlindungan hak cipta bagi UMKM. Menggunakan metode penelitian normatif
DINASTIREVDINASTIREV Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdiri sebagai otoritas tertinggi dalam tata kelola perusahaan, dengan kekuasaan yang melebihi yang dipegang oleh DewanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdiri sebagai otoritas tertinggi dalam tata kelola perusahaan, dengan kekuasaan yang melebihi yang dipegang oleh Dewan
DINASTIRESDINASTIRES Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual dalam proses paten menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum menghormati hakPenerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual dalam proses paten menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum menghormati hak