BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Posisi calon anggota legislatif dalam konteks hukum Pemilu merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab yang berakibat pada status pencalonan dan keterpilihannya dalam proses tahapan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berimplikasi pada pembatalan calon anggota legislatif, baik dalam tahapan pencalonan maupun pada tahap calon terpilih. Terdapat kecenderungan meningkatnya pemberian sanksi pidana dari Pemilu ke Pemilu yang diatur dalam undang-undang, namun faktanya kasus-kasus pelanggaran pidana masih terus terjadi. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan terkait penekanan sanksi tambahan berupa pencabutan hak pilih dan dipilih.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana memiliki implikasi signifikan terhadap status calon anggota legislatif, berpotensi menyebabkan pembatalan pencalonan atau bahkan pencabutan status terpilih.Penerapan sanksi pidana dalam Pemilu bertujuan untuk menjaga integritas proses demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.Perlu adanya penegakan hukum yang kuat dan profesional untuk memastikan efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran Pemilu.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran Pemilu, termasuk analisis terhadap tingkat residivisme dan dampak psikologis terhadap pelaku. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan sistem sanksi pidana Pemilu di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran serta efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Pemilu, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia.
| File size | 452.87 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Keberadaan Kampung Adat adalah adanya kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap pembentukan kampung adat, terutama terkait dengan pemberian pengakuanKeberadaan Kampung Adat adalah adanya kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap pembentukan kampung adat, terutama terkait dengan pemberian pengakuan
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang kasus kekerasan anak, staf pelayanan, dan operator data sebagai pihak yang berperan langsung dalam prosesInforman dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang kasus kekerasan anak, staf pelayanan, dan operator data sebagai pihak yang berperan langsung dalam proses
MKRIMKRI Praktik “memborong dukungan partai oleh kandidat kuat serta dominasi elite partai mempersempit ruang kompetisi. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukanPraktik “memborong dukungan partai oleh kandidat kuat serta dominasi elite partai mempersempit ruang kompetisi. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan
DINASTIREVDINASTIREV Kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbedaKewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbeda
UMMUMM Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Islam terkait pengisian jabatan kepala daerah dan bagaimana pengisian jabatan ini dirancang untukPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Islam terkait pengisian jabatan kepala daerah dan bagaimana pengisian jabatan ini dirancang untuk
DINASTIRESDINASTIRES Sistem konstitusional Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama dengan pelaksanaan pemilihan langsung dan serentak pada era reformasi yang dimulaiSistem konstitusional Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama dengan pelaksanaan pemilihan langsung dan serentak pada era reformasi yang dimulai
MKRIMKRI Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penguatan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 dari aspek kekuatan mengikat,Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penguatan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 dari aspek kekuatan mengikat,
AKRABJUARAAKRABJUARA Metafora konseptual dalam wacana retorika politik diinterpretasikan melalui proses struktural, orientasional, dan ontologis, yang memungkinkan politisiMetafora konseptual dalam wacana retorika politik diinterpretasikan melalui proses struktural, orientasional, dan ontologis, yang memungkinkan politisi
Useful /
STIKES YRSDSSTIKES YRSDS Hasil menunjukkan sebagian besar kriteria, seperti fasilitas tempat tidur, ventilasi, pencahayaan, dan outlet oksigen telah terpenuhi. Namun, kendala masihHasil menunjukkan sebagian besar kriteria, seperti fasilitas tempat tidur, ventilasi, pencahayaan, dan outlet oksigen telah terpenuhi. Namun, kendala masih
RAHARJARAHARJA Implementasi sistem informasi pelaporan anggaran yang baik dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Namun, kendalaImplementasi sistem informasi pelaporan anggaran yang baik dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Namun, kendala
UMMUMM Kebijakan kriminalisasi ini berupaya menyeimbangkan nilai agama dengan tatanan sosial nasional. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi terkaitKebijakan kriminalisasi ini berupaya menyeimbangkan nilai agama dengan tatanan sosial nasional. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi terkait
UMMUMM Menurut hasil studi mengenai surat kredit Islam, ditemukan bahwa bank Islam menghadapi banyak risiko yang timbul dari kondisi dan kontrol yang ditetapkanMenurut hasil studi mengenai surat kredit Islam, ditemukan bahwa bank Islam menghadapi banyak risiko yang timbul dari kondisi dan kontrol yang ditetapkan