ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER
ANDREW Law JournalANDREW Law JournalBerdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur bahwa siapapun dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum, apalagi jika dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di depan umum. Namun, perkembangan teknologi memungkinkan perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penegakan hukum adalah suatu proses dalam menerapkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Berdasarkan Pasal 310 KUHP, setiap orang dilarang mencemarkan nama baik, namun perkembangan teknologi memungkinkan tindakan ini dilakukan melalui media sosial.Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27 Ayat (3), secara tegas melarang pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tanpa hak.Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750.
Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas penerapan UU ITE di lapangan. Salah satu arah penelitian yang menarik adalah menganalisis secara empiris faktor-faktor penghambat penegakan hukum, seperti tingkat pemahaman digital masyarakat, kapasitas penyidik dalam menangani bukti elektronik, dan pengaruh budaya lokal dalam melaporkan kasus pencemaran nama baik. Di samping itu, penting juga untuk meneliti konsistensi antara ketentuan hukum yang ada dengan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan, untuk melihat apakah terdapat kesenjangan interpretasi atau penerapan sanksi. Sebagai pengembangan, penelitian juga bisa membandingkan bagaimana kasus serupa ditangani di berbagai platform media sosial yang berbeda, misalnya Twitter versus Instagram, untuk mengetahui apakah karakteristik platform memengaruhi proses hukum. Hasil dari penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konkret bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum agar penerapan hukum menjadi lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman.
| File size | 502.45 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKKESACEHPOLTEKKESACEH Status gizi pada usia remaja akan mempengaruhi kehidupannya di masa mendatang dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya yaitu dapat menyebabkanStatus gizi pada usia remaja akan mempengaruhi kehidupannya di masa mendatang dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya yaitu dapat menyebabkan
MARQCHAINSTITUTEMARQCHAINSTITUTE Dalam menyusun laporan produksi minyak kelapa sawit pada harga pokok penjualan yang dapat dilihat secara rinci, cukup dengan memasukkan data yang diperlukan,Dalam menyusun laporan produksi minyak kelapa sawit pada harga pokok penjualan yang dapat dilihat secara rinci, cukup dengan memasukkan data yang diperlukan,
UWIKAUWIKA Metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah Normatif, yang mengacu pada Undang-Undang yang ada yaitu Undang-undang UU No. 10 Tahun 1998 tentangMetode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah Normatif, yang mengacu pada Undang-Undang yang ada yaitu Undang-undang UU No. 10 Tahun 1998 tentang
STIESIASTIESIA Semakin tinggi modal kerja menunjukkan subsidi yang semakin tinggi dan itu menandakan BUMN secara keuangan semakin tinggi kesulitan keuangannya. Ketiga,Semakin tinggi modal kerja menunjukkan subsidi yang semakin tinggi dan itu menandakan BUMN secara keuangan semakin tinggi kesulitan keuangannya. Ketiga,
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk memberi layanan yang terbaik bagi konsumennya yang membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat meningkatkanSetiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk memberi layanan yang terbaik bagi konsumennya yang membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat meningkatkan
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Berdasarkan hal tersebut perlu adanya suatu penelitian untuk pemanfaatan limbah Industri. Dari barang yang dapat merusak lingkungan, menjadi sesuatu yangBerdasarkan hal tersebut perlu adanya suatu penelitian untuk pemanfaatan limbah Industri. Dari barang yang dapat merusak lingkungan, menjadi sesuatu yang
AKRABJUARAAKRABJUARA Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka dapt ditarik beberapa kesimpulan, sebagai barikut. Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh NegaraDari uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka dapt ditarik beberapa kesimpulan, sebagai barikut. Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara
IUSIUS Pemecahan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dilakukan karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai hak atas tanahPemecahan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dilakukan karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai hak atas tanah
Useful /
STIESIASTIESIA Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kombinasi antara teori perilaku terencana dan nilai kearifan lokal terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kombinasi antara teori perilaku terencana dan nilai kearifan lokal terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
STIESIASTIESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidakamanan kerja terhadap kepuasan kerja dan keinginan berpindah. Penelitian ini dilakukan di KantorPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidakamanan kerja terhadap kepuasan kerja dan keinginan berpindah. Penelitian ini dilakukan di Kantor
STIESIASTIESIA Tingkat preferensi, kepuasan dan persepsi risiko masyarakat kota Banjarmasin terhadap produk obat tradisional sudah cukup baik karena mayoritas respondenTingkat preferensi, kepuasan dan persepsi risiko masyarakat kota Banjarmasin terhadap produk obat tradisional sudah cukup baik karena mayoritas responden
UNYUNY Rancangan penelitian berupa eksperimen semu dengan times series. Pengukuran dilakukan sebanyak empat kali secara periodik. Populasi penelitian ini adalahRancangan penelitian berupa eksperimen semu dengan times series. Pengukuran dilakukan sebanyak empat kali secara periodik. Populasi penelitian ini adalah