ANDREWLAWCENTER Files

/ HomeHome / University FilesUniversity Files / ANDREWLAWCENTER
JURIS Relevansi Hukum Pidana Dalam Mengakomodasi Cancel Culture Sebagai Tindak Pidana Di Media Sosial 2025More at 2025

Penegakan hukum terhadap Cancel Culture memiliki tantangan karena sifatnya yang massal dan sering dilakukan oleh akun anonim, namun kepolisian dapat melakukanPenegakan hukum terhadap Cancel Culture memiliki tantangan karena sifatnya yang massal dan sering dilakukan oleh akun anonim, namun kepolisian dapat melakukan

JURIS Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2023More at 2023

Berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur bahwa siapapun dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang denganBerdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur bahwa siapapun dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

JURIS Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2025More at 2025

Sesuai dengan amanat Pasal 64 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 dan juga rincian tugas BNN yang tertuang di Pasal 70 UndangUndang No. 35 Tahun 2009, makaSesuai dengan amanat Pasal 64 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 dan juga rincian tugas BNN yang tertuang di Pasal 70 UndangUndang No. 35 Tahun 2009, maka

JURIS Evaluasi Yuridis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin Terhadap Kemiskinan Dan Perceraian Di Kabupaten Rokan Hulu 2025More at 2025

Artinya, angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu alasan utama penyebab perceraian adalah faktorArtinya, angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu alasan utama penyebab perceraian adalah faktor

JURIS Analisis Kritis Akses dan Eksklusi dalam Regulasi Kehutanan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 2025More at 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menggunakan pendekatan teori akses yang dikembangkan olehPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menggunakan pendekatan teori akses yang dikembangkan oleh

Useful /

JURIS Tryout Uji Kompetensi Cross sectional Study pada Mahasiswa Diploma III Keperawatan di Banda Aceh 2026More at 2026

POLTEKKESACEHPOLTEKKESACEH Namun uji kompetensi pada Diploma III keperawatan masih menimbulkan pro dan kontra pada mahasiswa, dosen, pengelola dan pimpinan intitusi. Progam Uji KompetensiNamun uji kompetensi pada Diploma III keperawatan masih menimbulkan pro dan kontra pada mahasiswa, dosen, pengelola dan pimpinan intitusi. Progam Uji Kompetensi

JURIS Interaksi Sosial dalam Masa Krisis Berkomunikasi Online Selama Pandemi COVID 19 2026More at 2026

STFTKIJNESTFTKIJNE Lebih lanjut, konsep komunikasi nonverbal dalam CMC yang diaplikasikan pada masa physical distancing pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa interaksi sosialLebih lanjut, konsep komunikasi nonverbal dalam CMC yang diaplikasikan pada masa physical distancing pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa interaksi sosial

JURIS Implementation of IFRS 17 in the PSAK 108 Revision on Sharia Insurance Transactions in Indonesia 2025More at 2025

UMSUMS Sekitar 66% berpendapat bahwa implementasi IFRS 17 memiliki dampak yang tinggi, sementara responden lainnya menilai dampak tersebut rendah. Dampak implementasiSekitar 66% berpendapat bahwa implementasi IFRS 17 memiliki dampak yang tinggi, sementara responden lainnya menilai dampak tersebut rendah. Dampak implementasi

JURIS Enhaching Fraud Detection Through Auditor Religiosity Computer Assisted Audit Techniques and Task Specific Knowledge The Moderating Impact of Big Data on Auditors in BPKP Sumatera Island 2025More at 2025

UMSUMS Penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa auditor menerima pelatihan komprehensif dalam CAATs dan teknik-teknik ini diterapkan dengan benar untukPenting bagi organisasi untuk memastikan bahwa auditor menerima pelatihan komprehensif dalam CAATs dan teknik-teknik ini diterapkan dengan benar untuk

Related /

JURIS MEKANISME PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP CALON KABUPATEN KEPULAUAN SELAUT BESAR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NAD Irmayadi Sastra 2025More at 2025

UIDUID Untuk memajukan dan mengembangkan pembangunan ekonomi masyarakat maka perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang handal dan potensial dibidangnya gunaUntuk memajukan dan mengembangkan pembangunan ekonomi masyarakat maka perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang handal dan potensial dibidangnya guna

JURIS Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Judicial Activism vs Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman Judicial Review by the Constitutional Court Judicial Activism vs Judicial Res 2025More at 2025

MKRIMKRI Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan putusan MK. Hasil penelitianPenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan putusan MK. Hasil penelitian

JURIS Peran Kepemimpinan Wali Nagari Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kenagarian Pauh Duo Nan Batigo 2023More at 2023

DINASTIREVDINASTIREV Kepemimpinan Wali Nagari sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Aparat nagari harus bersosialisasi, berkomunikasi, sertaKepemimpinan Wali Nagari sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Aparat nagari harus bersosialisasi, berkomunikasi, serta

JURIS Apparatus Professionalism and Public Service Ethics 2020More at 2020

NEWINERANEWINERA The study emphasizes the importance of ethical norms for public service providers and the need for political will to implement changes that promote professionalismThe study emphasizes the importance of ethical norms for public service providers and the need for political will to implement changes that promote professionalism

Latest /

JURIS Meninjau Kembali Batas Belanja Pegawai di Pemerintah Daerah Antara Disiplin Fiskal dan Kualitas Pelayanan Publik 2026More at 2026

LANLAN Artikel ini meninjau implikasi pembatasan belanja pegawai maksimum 30 % dari total APBD yang diamanatkan oleh Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022.Artikel ini meninjau implikasi pembatasan belanja pegawai maksimum 30 % dari total APBD yang diamanatkan oleh Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022.

JURIS Artificial Intelligence Dalam Pendidikan dan Penelitian Tantangan dan Solusi Menghadapinya 2024More at 2024

UNNESUNNES Dampak AI pada pendidikan dan penelitian bersifat transformatif, menawarkan peluang baru untuk inovasi, efisiensi, dan hasil yang lebih baik. Seiring denganDampak AI pada pendidikan dan penelitian bersifat transformatif, menawarkan peluang baru untuk inovasi, efisiensi, dan hasil yang lebih baik. Seiring dengan

JURIS IHSAN Islamic Healing Self Awareness Narrative An Islamic Expressive Writing Model for Strengthening Emotional Regulation in Madrasah Adolescents 2026More at 2026

UIIDALWAUIIDALWA Menggunakan desain Research and Development yang dimodifikasi, model ini divalidasi oleh para ahli dan diimplementasikan dalam program delapan minggu yangMenggunakan desain Research and Development yang dimodifikasi, model ini divalidasi oleh para ahli dan diimplementasikan dalam program delapan minggu yang

JURIS Workshop Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif untuk Pendidikan Agama Islam Anak Usia Dini 2026More at 2026

STITMUBASTITMUBA Materi workshop mencakup konsep dasar media pembelajaran interaktif, prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini dalam perspektif Islam, karakteristikMateri workshop mencakup konsep dasar media pembelajaran interaktif, prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini dalam perspektif Islam, karakteristik

ads-block-test