ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER
ANDREW Law JournalANDREW Law JournalPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menggunakan pendekatan teori akses yang dikembangkan oleh Ribot dan Peluso. Fokus kajian diarahkan pada pasal-pasal kunci yang mengatur penguasaan, klasifikasi, perizinan, dan penegakan hukum dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan teknik analisis isi terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjadi aktor legal yang mengatur akses melalui hukum, tetapi juga berperan aktif dalam memproduksi akses melalui struktur kelembagaan, prosedur administratif, serta relasi kuasa yang bersifat eksklusif. Pasal-pasal dalam UU No. 41/1999 lebih banyak memberikan kemudahan akses kepada aktor bermodal seperti korporasi dan institusi negara, sementara masyarakat adat dan lokal mengalami hambatan struktural dan legal dalam memperoleh manfaat dari sumber daya hutan. Studi ini menyimpulkan bahwa UU Kehutanan bersifat sentralistik dan kurang menjamin keadilan akses bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih inklusif dan desentralistik, serta pengakuan terhadap bentuk-bentuk akses berbasis komunitas.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merefleksikan logika kekuasaan negara yang dominan dalam mengatur akses terhadap sumber daya hutan.Negara tidak hanya menetapkan hukum formal, tetapi juga memproduksi dan mendistribusikan akses secara selektif berdasarkan kepentingan politik dan administratif.Regulasi ini belum mampu mengakomodasi keberagaman mekanisme akses aktual yang ada di lapangan, sehingga menciptakan ketimpangan dan eksklusi bagi masyarakat adat dan lokal.Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma menuju pengakuan terhadap bentuk-bentuk akses yang berbasis kemampuan aktual, partisipasi setara, dan keadilan sosial-ekologis.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model tata kelola hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat adat dan lokal di negara-negara lain, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam dinamika relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat dalam proses perizinan dan penegakan hukum kehutanan, serta dampaknya terhadap akses dan kontrol sumber daya hutan. Ketiga, penting untuk mengkaji potensi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hutan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan kehutanan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta memperkuat peran masyarakat adat dan lokal sebagai aktor kunci dalam pengelolaan sumber daya hutan.
| File size | 699.38 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Hutan harus dikelola secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah sehingga terjaga kelestariannya, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnyaHutan harus dikelola secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah sehingga terjaga kelestariannya, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnya
DINASTIREVDINASTIREV Artikel ini meneliti fungsi QRIS dalam transaksi internasional dan berargumen bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapiArtikel ini meneliti fungsi QRIS dalam transaksi internasional dan berargumen bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapi
STPMATARAMSTPMATARAM Dampak negatif tersebut meliputi munculnya problematika dan dampak terhadap lingkungan, sosial budaya, seperti pembuatan wisata tirta/kolam berenang diDampak negatif tersebut meliputi munculnya problematika dan dampak terhadap lingkungan, sosial budaya, seperti pembuatan wisata tirta/kolam berenang di
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Empirical juridical identifies and conceptualizes law as a real and functional social institution within the real-life system. The output of this researchEmpirical juridical identifies and conceptualizes law as a real and functional social institution within the real-life system. The output of this research
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Output penelitian ini adalah berkontribusi pada pemikiran hukum dan pengetahuan bagi masyarakat Kabupaten Waropen mengenai peran Kepala Kampung WaropenOutput penelitian ini adalah berkontribusi pada pemikiran hukum dan pengetahuan bagi masyarakat Kabupaten Waropen mengenai peran Kepala Kampung Waropen
OJS INDONESIAOJS INDONESIA 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dapat mengisi kekosongan hukum ketika hukum positif1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dapat mengisi kekosongan hukum ketika hukum positif
UNIPASUNIPAS KUH Perdata memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menerima atau menolak warisan dengan tujuan melindungi individu dari beban utang pewaris yangKUH Perdata memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menerima atau menolak warisan dengan tujuan melindungi individu dari beban utang pewaris yang
UMPRUMPR (2). Adapun dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam rapat damai di desa Tumbang Anoi seperti: rakyat sendiri.(2). Adapun dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam rapat damai di desa Tumbang Anoi seperti: rakyat sendiri.
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya manusia, kerusakan sarana prasarana, minimnya sosialisasi, terbatasnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat,Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya manusia, kerusakan sarana prasarana, minimnya sosialisasi, terbatasnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat,
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Narkotika disatu segi dijadikan obat yang bermanfaat bagi kesehatan tertentu, namun disegi yang lain narkotika sangat berbahaya sehingga narkotika hanyaNarkotika disatu segi dijadikan obat yang bermanfaat bagi kesehatan tertentu, namun disegi yang lain narkotika sangat berbahaya sehingga narkotika hanya
PELITA BANGSAPELITA BANGSA Group-based lending fosters social solidarity, reducing default rates and promoting financial sustainability. In the long run, Amarthas approach contributesGroup-based lending fosters social solidarity, reducing default rates and promoting financial sustainability. In the long run, Amarthas approach contributes
UMSUMS Hasil penelitian berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa di PTMA di Jawa Tengah dan Yogyakarta menunjukkan variabel motivasi,Hasil penelitian berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa di PTMA di Jawa Tengah dan Yogyakarta menunjukkan variabel motivasi,