ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER
ANDREW Law JournalANDREW Law JournalPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menggunakan pendekatan teori akses yang dikembangkan oleh Ribot dan Peluso. Fokus kajian diarahkan pada pasal-pasal kunci yang mengatur penguasaan, klasifikasi, perizinan, dan penegakan hukum dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan teknik analisis isi terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjadi aktor legal yang mengatur akses melalui hukum, tetapi juga berperan aktif dalam memproduksi akses melalui struktur kelembagaan, prosedur administratif, serta relasi kuasa yang bersifat eksklusif. Pasal-pasal dalam UU No. 41/1999 lebih banyak memberikan kemudahan akses kepada aktor bermodal seperti korporasi dan institusi negara, sementara masyarakat adat dan lokal mengalami hambatan struktural dan legal dalam memperoleh manfaat dari sumber daya hutan. Studi ini menyimpulkan bahwa UU Kehutanan bersifat sentralistik dan kurang menjamin keadilan akses bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih inklusif dan desentralistik, serta pengakuan terhadap bentuk-bentuk akses berbasis komunitas.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merefleksikan logika kekuasaan negara yang dominan dalam mengatur akses terhadap sumber daya hutan.Negara tidak hanya menetapkan hukum formal, tetapi juga memproduksi dan mendistribusikan akses secara selektif berdasarkan kepentingan politik dan administratif.Regulasi ini belum mampu mengakomodasi keberagaman mekanisme akses aktual yang ada di lapangan, sehingga menciptakan ketimpangan dan eksklusi bagi masyarakat adat dan lokal.Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma menuju pengakuan terhadap bentuk-bentuk akses yang berbasis kemampuan aktual, partisipasi setara, dan keadilan sosial-ekologis.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model tata kelola hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat adat dan lokal di negara-negara lain, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam dinamika relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat dalam proses perizinan dan penegakan hukum kehutanan, serta dampaknya terhadap akses dan kontrol sumber daya hutan. Ketiga, penting untuk mengkaji potensi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hutan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan kehutanan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta memperkuat peran masyarakat adat dan lokal sebagai aktor kunci dalam pengelolaan sumber daya hutan.
| File size | 699.38 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
ISTEKICSADABJNISTEKICSADABJN Perkembangan telemedicine berbasis aplikasi digital telah mengubah struktur relasi layanan kesehatan dari model konvensional berbasis fasilitas pelayananPerkembangan telemedicine berbasis aplikasi digital telah mengubah struktur relasi layanan kesehatan dari model konvensional berbasis fasilitas pelayanan
ASHAPUBLISHINGASHAPUBLISHING It is true that laws are for the judiciary to make and interpret, but laws and policies affecting land are also matters in which profession Estate surveyorsIt is true that laws are for the judiciary to make and interpret, but laws and policies affecting land are also matters in which profession Estate surveyors
UIDUID Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah serta mencakup faktor kemampuan ekonomi,Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah serta mencakup faktor kemampuan ekonomi,
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Sesuai dengan amanat Pasal 64 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 dan juga rincian tugas BNN yang tertuang di Pasal 70 UndangUndang No. 35 Tahun 2009, makaSesuai dengan amanat Pasal 64 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 dan juga rincian tugas BNN yang tertuang di Pasal 70 UndangUndang No. 35 Tahun 2009, maka
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Hukum Pidana dapat mengakomodasi Cancel Culture sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang InformasiHukum Pidana dapat mengakomodasi Cancel Culture sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Evaluasi yuridis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentangMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Evaluasi yuridis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang
SINTHOPSINTHOP Temuan mengungkapkan bahwa perubahan praktik pertanian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman buruk yang berasal dari tindakan penegakanTemuan mengungkapkan bahwa perubahan praktik pertanian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman buruk yang berasal dari tindakan penegakan
UNTRIMBALIUNTRIMBALI Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Citeras memberikan pelayanan medis yang baik. Namun, terdapat kendala yang menurunkan kualitas layanan, antaraHasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Citeras memberikan pelayanan medis yang baik. Namun, terdapat kendala yang menurunkan kualitas layanan, antara
Useful /
ISTEKICSADABJNISTEKICSADABJN Tujuan penelitian ini adalah mengetahui korelasi calgary family intervention dengan fungsi kesehatan keluarga di Desa Pagerwesi Trucuk Bojonegoro. BerdasarkanTujuan penelitian ini adalah mengetahui korelasi calgary family intervention dengan fungsi kesehatan keluarga di Desa Pagerwesi Trucuk Bojonegoro. Berdasarkan
UIDUID Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28
UIDUID Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan dengan metode wawancara. Jenis bahanPendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan dengan metode wawancara. Jenis bahan
UIDUID Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian,Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian,