ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER
ANDREW Law JournalANDREW Law JournalNarkotika disatu segi dijadikan obat yang bermanfaat bagi kesehatan tertentu, namun disegi yang lain narkotika sangat berbahaya sehingga narkotika hanya bisa diaplikasikan dalam dunia medis serta riset science dan teknologi. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat disangkakan sebagai perilaku pidana. Bagaimanakah peran BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkotika menurut UndangUndang No.35 Tahun 2009? Prosedur yang dipakai pada riset ini bernama riset legal normatif yang berlandaskan peraturan. Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 mengamanatkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, maka dirikanlah BNN. Tugas utama BNN itu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan amanat Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 dan juga rincian tugas BNN yang tertuang di Pasal 70 UndangUndang No.35 Tahun 2009, maka diketahui bahwa BNN punya peran yang vital dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Mencegah penyalahgunaan narkotika berarti menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran sentral dalam menegakkan Pasal 64 dan Pasal 70 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika.Implementasi tugas BNN secara konsisten dapat berkontribusi signifikan terhadap perlindungan masa depan bangsa Indonesia dari dampak negatif narkotika.Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi antara BNN, kepolisian, dan lembaga rehabilitasi menjadi kunci keberhasilan strategi pencegahan.
Bagaimana efektivitas program‑program pencegahan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika di wilayah perkotaan dan pedesaan dapat diteliti dengan pendekatan evaluasi longitudinal? Penelitian komparatif antara BNN dengan lembaga penegak hukum narkotika di negara lain, misalnya di Thailand atau Filipina, dapat mengungkap praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kebijakan Indonesia. Selain itu, studi tentang dampak intervensi berbasis komunitas yang melibatkan BNN, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan dalam menyebarkan edukasi narkotika dapat memberikan wawasan tentang mekanisme pencegahan yang lebih inklusif. Metode campuran antara survei kuantitatif, wawancara mendalam, serta analisis kebijakan diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor‑faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar‑lembaga serta menyesuaikan strategi BNN dengan kondisi sosial‑ekonomi lokal. Dengan demikian, kebijakan pencegahan narkotika dapat menjadi lebih responsif, berkelanjutan, dan relevan bagi generasi muda Indonesia.
| File size | 480.35 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UHBUHB Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, kebijakan desentralisasi ini berpengaruh pula terhadap proses pembentukan hukum, di manaIndonesia merupakan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, kebijakan desentralisasi ini berpengaruh pula terhadap proses pembentukan hukum, di mana
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasiAnalisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasi
UIDUID Pemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratanPemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan
DINASTIREVDINASTIREV Meskipun secara normatif regulasi telah mengakomodasi asas demokratis dalam pembentukan peraturan daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanyaMeskipun secara normatif regulasi telah mengakomodasi asas demokratis dalam pembentukan peraturan daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya
UNISMAUNISMA Partai Aceh telah mendominasi peran tersebut dibandingkan partai politik nasional, khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan. Penelitian ini menekankanPartai Aceh telah mendominasi peran tersebut dibandingkan partai politik nasional, khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan. Penelitian ini menekankan
UGMUGM sebaliknya, mereka menjadi lebih kuat di tengah persaingan sengit. 3) Keterlibatan NU memungkinkan penjelasan yang lebih nuansa tentang dinamika politiksebaliknya, mereka menjadi lebih kuat di tengah persaingan sengit. 3) Keterlibatan NU memungkinkan penjelasan yang lebih nuansa tentang dinamika politik
UIBUIB Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang mengatur urusan pemerintahan di wilayah tertentu berdasarkan otonomi daerah, dengan kedudukan hukumPeraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang mengatur urusan pemerintahan di wilayah tertentu berdasarkan otonomi daerah, dengan kedudukan hukum
UGMUGM Hal ini membangun hubungan kekuasaan antara program didanai dengan agenda promosi demokrasi Uni Eropa yang tertanam dalam kebijakan luar negerinya. Kedua,Hal ini membangun hubungan kekuasaan antara program didanai dengan agenda promosi demokrasi Uni Eropa yang tertanam dalam kebijakan luar negerinya. Kedua,
Useful /
UIDUID Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28
UIDUID Penyertaan modal negara secara substansi merupakan pemisahan kekayaan negara yang sebelumnya dikelola dengan mekanisme APBN yang tunduk dalam rezim hukumPenyertaan modal negara secara substansi merupakan pemisahan kekayaan negara yang sebelumnya dikelola dengan mekanisme APBN yang tunduk dalam rezim hukum
UIDUID Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan sejumlah ketentuan dan penerapan yang cukup signifikan mengenaiImplikasi dari adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan sejumlah ketentuan dan penerapan yang cukup signifikan mengenai
UGMUGM Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan patronase tetap berfungsi sebagai mesin politik, sehingga calon yang terjerat korupsi masih dapat memperolehHasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan patronase tetap berfungsi sebagai mesin politik, sehingga calon yang terjerat korupsi masih dapat memperoleh