UHBUHB
J-LEE - Journal of Law, English, and EconomicsJ-LEE - Journal of Law, English, and EconomicsIndonesia merupakan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, kebijakan desentralisasi ini berpengaruh pula terhadap proses pembentukan hukum, di mana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah. Selama ini peran masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah masih bersifat parsial dan simbolik. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya basic research (penelitian dasar) yang melandasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah. Sementara dalam tahapan perancangan pembahasan dilakukan oleh unit kerja dinas di pemerintahan atau panitia khusus dari DPRD. Hal tersebut mengakibatkan tidak sedikit Peraturan Daerah yang digugat ke Mahkamah Agung dan dibatalkan oleh pemerintah pusat. Menurut Ibrahim yang dimaksud dengan Perda bermasalah yaitu Perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dianggap tidak mampu mewadahi kepentingan nasional, tidak mampu mewadahi konteks sosial setempat atau nilai kearifan lokal, bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak aspiratif. Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana dasar filosofis dan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif? Dan (2) Bagaimana Konsep Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif?. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Aprroach). Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah dibutuhkan peran serta masyarakat. Terkait partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat empat model partisipasi. Keempat model tersebut adalah pertama, partisipasi murni (pure representative democracy), Kedua, a basic model public partisipation, Ketiga, a realism model of publik partisipat, Keempat, model The Possible Ideal For South Africa. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya untuk kepentingan pembentuk Peraturan daerah semata, tetapi lebih luas lagi terkait dengan keseluruhan program pembangunan daerah. Maka dari itu perlu diperhatikan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah dibutuhkan peran serta masyarakat.Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah adalah untuk menjaga netralitas, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak terutama masyarakat.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembentukan peraturan daerah, terutama melalui mekanisme yang lebih inklusif dan transparan. Selain itu, perlu dikaji lebih mendalam mengenai model-model partisipasi yang efektif untuk meningkatkan responsivitas produk hukum daerah. Terakhir, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran lembaga perwakilan dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses legislasi daerah.
| File size | 222.63 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Hal ini terlihat hanya satu mahasiswa masyarakat kokoda yang mendapatkan beasiswa lazismu, padahal masih banyak mahasiswa kokoda yang membutuhkan beasiswaHal ini terlihat hanya satu mahasiswa masyarakat kokoda yang mendapatkan beasiswa lazismu, padahal masih banyak mahasiswa kokoda yang membutuhkan beasiswa
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penguatan kapasitas kelembagaan dan promosi tata pemerintahan partisipatif sangat penting untuk meningkatkan administrasi tingkat distrik. Penelitian iniPenguatan kapasitas kelembagaan dan promosi tata pemerintahan partisipatif sangat penting untuk meningkatkan administrasi tingkat distrik. Penelitian ini
AMSIRAMSIR Oleh karena itu, integrasi hanya akan menghasilkan keadilan substantif jika dirancang secara partisipatif, mengakui otoritas keputusan adat, dan menempatkanOleh karena itu, integrasi hanya akan menghasilkan keadilan substantif jika dirancang secara partisipatif, mengakui otoritas keputusan adat, dan menempatkan
UPHUPH Studi ini menekankan bahwa Kitab Kidung Agung tidak hanya puisi cinta tetapi memiliki makna teologis dalam relasi transcendental. Selain itu, kitab iniStudi ini menekankan bahwa Kitab Kidung Agung tidak hanya puisi cinta tetapi memiliki makna teologis dalam relasi transcendental. Selain itu, kitab ini
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami
APPIHIAPPIHI Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara terburu-buru dan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuanHasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara terburu-buru dan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan
SINTHOPSINTHOP Temuan mengungkapkan bahwa perubahan praktik pertanian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman buruk yang berasal dari tindakan penegakanTemuan mengungkapkan bahwa perubahan praktik pertanian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman buruk yang berasal dari tindakan penegakan
JURNALISTIQOMAHJURNALISTIQOMAH Berdasarkan temuan ini, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak vitamin D terhadap perkembangan anak dan efektivitasBerdasarkan temuan ini, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak vitamin D terhadap perkembangan anak dan efektivitas
Useful /
APPIHIAPPIHI Penyelundupan ini terdiri atas dua jenis, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidanaPenyelundupan ini terdiri atas dua jenis, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana
AMSIRAMSIR Analisis regresi menunjukkan bahwa variabel paparan berita kriminal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat rasa takut (β = 0,639; p = 0,000),Analisis regresi menunjukkan bahwa variabel paparan berita kriminal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat rasa takut (β = 0,639; p = 0,000),
AMSIRAMSIR Analisis empiris di Gorontalo menemukan bahwa jaringan narkotika telah menjadi instrumen strategis bagi kelompok ekstremis untuk memperoleh pendanaan danAnalisis empiris di Gorontalo menemukan bahwa jaringan narkotika telah menjadi instrumen strategis bagi kelompok ekstremis untuk memperoleh pendanaan dan
AMSIRAMSIR Dampak kekerasan seksual mencakup konsekuensi fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Studi ini menyimpulkan perlunya kolaborasi keluarga, institusiDampak kekerasan seksual mencakup konsekuensi fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Studi ini menyimpulkan perlunya kolaborasi keluarga, institusi