UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumSeiring dengan keterlibatan pemerintah dalam keanggotaan Lembaga Keuangan Internasional, Pemerintah dituntut untuk memberikan kontribusi sesuai dengan article of agreement pembentukan Lembaga Keuangan Internasional tersebut. Kontribusi yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Internasional dilakukan dalam bentuk penyertaan modal negara. Permasalahan yang dihadapi adalah penyertaan modal negara dari sisi pembiayaan keuangan negara selalu dikaitkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen hukum pemisahan kekayaan negara. Namun demikian, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai pelaksanaan penyertaan modal negara kepada Lembaga Keuangan Internasional termasuk perlunya penerbitan Peraturan Pemerintah. Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan penyertaan modal negara kepada Lembaga Keuangan Internasional. Siapa pihak yang berwenang, instrumen hukum apa yang diperlukan dalam penyertaan modal negara kepada Lembaga Keuangan Internasional merupakan hal yang harus dikaji demi tertibnya administrasi keuangan negara. Pelaksanaan penyertaan modal negara juga harus dilakukan dengan amanah, karena modal yang diberikan merupakan amanah Pemerintah yang dititipkan untuk dikelola dengan benar guna mencapai tujuan negara yaitu terciptanya kesejahteraan rakyat.
Penyertaan modal negara secara substansi merupakan pemisahan kekayaan negara yang sebelumnya dikelola dengan mekanisme APBN yang tunduk dalam rezim hukum publik (keuangan Negara) menjadi harta kekayaan badan hukum yang pengelolaannya tidak lagi tunduk pada mekanisme APBN, namun dikelola sesuai dengan rezim hukum tersendiri baik perdata atau rezim hukum khusus yang mengatur badan hukum itu.Penyertaan modal negara dapat dilakukan baik kepada BUMN maupun kepada badan hukum publik dan kepada Lembaga Keuangan Internasional sebagai suatu subjek hukum.Sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai penyertaan modal negara pada Lembaga Keuangan Internasional, namun demikian pelaksanaan penyertaan modal negara dapat mengacu pada pelaksanaan penyertaan modal yang dilakukan kepada BUMN atau badan hukum publik yaitu dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen hukum pemisahan kekayaan negara.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian mendalam mengenai implikasi hukum dari pemisahan kekayaan negara dalam bentuk penyertaan modal kepada Lembaga Keuangan Internasional, khususnya terkait dengan perlindungan hak negara sebagai pemegang modal. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan sistem pengaturan penyertaan modal negara di berbagai negara, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengembangkan model tata kelola yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan penyertaan modal negara pada Lembaga Keuangan Internasional, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip good governance dan pencegahan korupsi. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan penyertaan modal negara dapat dilakukan secara optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi negara dan kesejahteraan rakyat.
| File size | 480.97 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUUMMU Kemudian untuk mengetahui alasan filosofis penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umumKemudian untuk mengetahui alasan filosofis penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Sedangkan, berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi dan determinasi, pengaruh harga terhadap room occupancy Hotel di Kota Pangkalpinang adalah sangatSedangkan, berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi dan determinasi, pengaruh harga terhadap room occupancy Hotel di Kota Pangkalpinang adalah sangat
IPBIPB Kebijakan hutan rakyat dan program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Motif ekonomi dan persepsi masyarakat yang baikKebijakan hutan rakyat dan program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Motif ekonomi dan persepsi masyarakat yang baik
UNILAUNILA Kulit pisang dapat diolah menjadi kertas meskipun kekuatannya 25 % di bawah kertas komersial. Kertas hasilnya layak untuk menulis dan mencetak sederhana.Kulit pisang dapat diolah menjadi kertas meskipun kekuatannya 25 % di bawah kertas komersial. Kertas hasilnya layak untuk menulis dan mencetak sederhana.
UNILAUNILA Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan variasi persentase kulit telur (0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dari volume pasir). Hasil menunjukkan bahwa batakoMetode yang digunakan adalah eksperimen dengan variasi persentase kulit telur (0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dari volume pasir). Hasil menunjukkan bahwa batako
UNILAUNILA Sistem ini diterapkan dengan komposisi tanaman yang berbeda-beda sehingga berbeda pula pengaruhnya pada pendapatan. Penelitian ini bertujuan mengetahuiSistem ini diterapkan dengan komposisi tanaman yang berbeda-beda sehingga berbeda pula pengaruhnya pada pendapatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui
UNILAUNILA Variabel kelas lahan yang berpengaruh nyata adalah hutan rakyat, lahan terbangun, dan lahan terbuka, sedangkan kepadatan penduduk juga berpengaruh. HutanVariabel kelas lahan yang berpengaruh nyata adalah hutan rakyat, lahan terbangun, dan lahan terbuka, sedangkan kepadatan penduduk juga berpengaruh. Hutan
UNILAUNILA Contoh tanah terganggu dan tidak terganggu diambil dengan purposive sampling. Parameter yang diamati meliputi kandungan unsur hara (N, P dan C-organik),Contoh tanah terganggu dan tidak terganggu diambil dengan purposive sampling. Parameter yang diamati meliputi kandungan unsur hara (N, P dan C-organik),
Useful /
UMMUUMMU Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial pardon mencerminkan pengakuan terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan antara kepastian hukumHasil penelitian menunjukkan bahwa judicial pardon mencerminkan pengakuan terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan antara kepastian hukum
STAIALANWARSTAIALANWAR Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filologi, terutama analisis teks Al-Quran dari surah al-Baqarah yang digunakan sebagai sampelPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filologi, terutama analisis teks Al-Quran dari surah al-Baqarah yang digunakan sebagai sampel
UNILAUNILA Hambatan pengelolaan ekowisata di Desa Margasari menurut wisatawan dan individu kunci adalah minimnya akses transportasi umum, belum adanya sinergitasHambatan pengelolaan ekowisata di Desa Margasari menurut wisatawan dan individu kunci adalah minimnya akses transportasi umum, belum adanya sinergitas
UNILAUNILA Hutan merupakan sumber berbagai jenis tumbuhan obat. Tumbuhan obat hidup secara liar dalam kawasan hutan termasuk juga dalam kawasan Taman Hutan Raya WanHutan merupakan sumber berbagai jenis tumbuhan obat. Tumbuhan obat hidup secara liar dalam kawasan hutan termasuk juga dalam kawasan Taman Hutan Raya Wan