Publisher

IPBIPB

Journal Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) Abstract

Hutan rakyat yang dimiliki secara pribadi di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, menunjukkan perbaikan tutupan hutan rata-rata sebesar 5,86% selama periode 2003–2009. Faktor utama yang berkontribusi pada perbaikan ini adalah motivasi ekonomi pemilik sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan pasar kayu yang berasal dari hutan rakyat. Hutan ini berpotensi berfungsi sebagai kawasan dilindungi di luar hutan negara dalam rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Kuningan. Karena karakternya sebagai sumber daya bersama dalam konteks fungsi perlindungannya, hutan rakyat yang dimiliki secara pribadi memerlukan pengaturan kelembagaan tertentu untuk memungkinkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kerangka kebijakan dan pelaksanaannya yang dirancang untuk mendorong pengembangan hutan rakyat yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kebijakan yang ada saat ini lemah untuk mendukung pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan. Kerangka kebijakan tersebut dicirikan oleh rumusan konsep yang tidak jelas dalam dokumen kebijakan, teori kausal yang tidak tepat, alokasi sumber daya keuangan yang tidak seimbang, serta pedoman teknis yang sangat rinci dan hampir kaku sehingga menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Conclusion

Kerangka kebijakan yang ada belum mendukung pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan dalam hal kejelasan status hukum hutan hak, kelembagaan pengelolaan hutan, teknik pengelolaan hutan serta kerangka insentif yang diperlukan.Kebijakan hutan rakyat dan program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat.Motif ekonomi dan persepsi masyarakat yang baik atas pentingnya fungsi lindung hutan dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan konservasi berbasis masyarakat dengan mengembangkan kelembagaan pengelolaan sumber daya bersama (common-pool resources) melalui pendekatan insentif ekonomi.

Future Research

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan insentif yang lebih efektif dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan rakyat, termasuk dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat. Selain itu, penelitian tentang model kelembagaan kolaboratif yang mengedepankan pengelolaan hutan secara bersama perlu dikembangkan, agar dapat menghasilkan aturan yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Terakhir, perlu ada kajian lebih dalam mengenai dampak ekonomi dari hutan rakyat terhadap kesejahteraan masyarakat lokal serta cara-cara untuk memaksimalkan potensi ekonomi hutan rakyat sambil tetap menjaga kelestariannya.

Metadata

File size	349.66 KB
Pages	10
DMCA	Report