IPBIPB
Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)Hutan rakyat yang dimiliki secara pribadi di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, menunjukkan perbaikan tutupan hutan rata-rata sebesar 5,86% selama periode 2003–2009. Faktor utama yang berkontribusi pada perbaikan ini adalah motivasi ekonomi pemilik sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan pasar kayu yang berasal dari hutan rakyat. Hutan ini berpotensi berfungsi sebagai kawasan dilindungi di luar hutan negara dalam rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Kuningan. Karena karakternya sebagai sumber daya bersama dalam konteks fungsi perlindungannya, hutan rakyat yang dimiliki secara pribadi memerlukan pengaturan kelembagaan tertentu untuk memungkinkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kerangka kebijakan dan pelaksanaannya yang dirancang untuk mendorong pengembangan hutan rakyat yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kebijakan yang ada saat ini lemah untuk mendukung pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan. Kerangka kebijakan tersebut dicirikan oleh rumusan konsep yang tidak jelas dalam dokumen kebijakan, teori kausal yang tidak tepat, alokasi sumber daya keuangan yang tidak seimbang, serta pedoman teknis yang sangat rinci dan hampir kaku sehingga menghambat pencapaian tujuan kebijakan.
Kerangka kebijakan yang ada belum mendukung pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan dalam hal kejelasan status hukum hutan hak, kelembagaan pengelolaan hutan, teknik pengelolaan hutan serta kerangka insentif yang diperlukan.Kebijakan hutan rakyat dan program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat.Motif ekonomi dan persepsi masyarakat yang baik atas pentingnya fungsi lindung hutan dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan konservasi berbasis masyarakat dengan mengembangkan kelembagaan pengelolaan sumber daya bersama (common-pool resources) melalui pendekatan insentif ekonomi.
Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan insentif yang lebih efektif dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan rakyat, termasuk dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat. Selain itu, penelitian tentang model kelembagaan kolaboratif yang mengedepankan pengelolaan hutan secara bersama perlu dikembangkan, agar dapat menghasilkan aturan yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Terakhir, perlu ada kajian lebih dalam mengenai dampak ekonomi dari hutan rakyat terhadap kesejahteraan masyarakat lokal serta cara-cara untuk memaksimalkan potensi ekonomi hutan rakyat sambil tetap menjaga kelestariannya.
| File size | 349.66 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo. BPD Bali Cabang Negara juga menyalurkan KUR, dan dari kredit yang disalurkan terdapatKredit ini dijamin oleh pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo. BPD Bali Cabang Negara juga menyalurkan KUR, dan dari kredit yang disalurkan terdapat
UIDUID Faktor pendorong pemekaran meliputi aspirasi masyarakat, potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan historis budaya. Kewenangan pemerintah pusat dan daerahFaktor pendorong pemekaran meliputi aspirasi masyarakat, potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan historis budaya. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah
UIDUID Kendala utama adalah lama penyelesaian sengketa konsumen. UU Perlindungan Konsumen mengatur upaya hukum konsumen yang dirugikan. Konsumen perlu memahamiKendala utama adalah lama penyelesaian sengketa konsumen. UU Perlindungan Konsumen mengatur upaya hukum konsumen yang dirugikan. Konsumen perlu memahami
UIDUID Permasalahan yang dihadapi adalah penyertaan modal negara dari sisi pembiayaan keuangan negara selalu dikaitkan dengan penerbitan Peraturan PemerintahPermasalahan yang dihadapi adalah penyertaan modal negara dari sisi pembiayaan keuangan negara selalu dikaitkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah
UNILAUNILA Indikator penilaian kesehatan hutan pada berbagai tipe hutan di Provinsi Lampung adalah produktivitas, vitalitas, kualitas tapak, dan biodiversitas. NilaiIndikator penilaian kesehatan hutan pada berbagai tipe hutan di Provinsi Lampung adalah produktivitas, vitalitas, kualitas tapak, dan biodiversitas. Nilai
UNSUNS Hasil penelitian Peraturan tentang lingkungan hidup sudah tersedia yaitu Undang -undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHasil penelitian Peraturan tentang lingkungan hidup sudah tersedia yaitu Undang -undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
UNILAUNILA Penelitian ini dilakukan dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari lima perlakuan dan empat kali ulangan. Hasil analisis mengindikasikan bahwaPenelitian ini dilakukan dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari lima perlakuan dan empat kali ulangan. Hasil analisis mengindikasikan bahwa
UNILAUNILA Desa Buana Sakti memiliki 3 toko sarana produksi. Pendapatan petani hutan rakyat di Desa Buana Sakti bersumber dari tanaman kehutanan, tanaman pertanian,Desa Buana Sakti memiliki 3 toko sarana produksi. Pendapatan petani hutan rakyat di Desa Buana Sakti bersumber dari tanaman kehutanan, tanaman pertanian,
Useful /
UMDUMD Salah satu kekayaan intelektual komunal milik Negara Indonesia yang pernah di klaim oleh negara lain adalah Tari Pendet asal Provinsi Bali pada tahun 2009Salah satu kekayaan intelektual komunal milik Negara Indonesia yang pernah di klaim oleh negara lain adalah Tari Pendet asal Provinsi Bali pada tahun 2009
UMDUMD Jaminan kepastian hukum atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit maupun eksplisit dalam hukum nasional dan internasional.Jaminan kepastian hukum atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit maupun eksplisit dalam hukum nasional dan internasional.
UMDUMD Serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi danSerta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan
UPIUPI Dengan demikian, optimasi efisiensi aerodinamik tercapai pada sayap Alpine untuk meningkatkan kinerja MUAV. Penelitian ini mempelajari peningkatan kinerjaDengan demikian, optimasi efisiensi aerodinamik tercapai pada sayap Alpine untuk meningkatkan kinerja MUAV. Penelitian ini mempelajari peningkatan kinerja