UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangKeberadaan partai politik yang hanya bersifat nasional dengan struktur yang berpucuk di pusat kerap kali membuat orientasi partai mengabaikan kepentingan lokal. Penelitian ini melihat peran partai politik lokal yang telah ada di Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus sekaligus melihat apakah partai politik lokal telah berperan atau tidak di dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh. Partai politik lokal terutama Partai Aceh pada tahun 2014 memperoleh jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibandingkan dengan partai politik nasional, sehingga Partai Aceh memiliki posisi strategis seperti peran legislasi, anggaran dan pengawasan. Fraksi Partai Aceh telah berperan dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh.
Peran partai politik lokal di Aceh dapat dilihat dari peran fraksi partai politik lokal yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan pengelolaan anggaran.Partai Aceh telah mendominasi peran tersebut dibandingkan partai politik nasional, khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan.Penelitian ini menekankan pentingnya partai politik lokal sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, dan dapat dijadikan pertimbangan untuk inisiasi pembentukan partai politik lokal di daerah lain.
Berdasarkan analisis terhadap peran partai politik lokal dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh, beberapa hal dapat menjadi arah penelitian lanjutan. Pertama, perlu diteliti lebih lanjut mengenai efektivitas partai politik lokal dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh, khususnya terkait dengan isu-isu keistimewaan dan pembangunan daerah. Kedua, penting untuk mengkaji dampak sistem kepartaian lokal terhadap kualitas demokrasi dan tata pemerintahan di Aceh, termasuk potensi munculnya konflik kepentingan dan patronase. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada perbandingan peran partai politik lokal di Aceh dengan model kepartaian lokal di daerah lain dengan otonomi khusus atau keistimewaan, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam memperkuat representasi politik lokal dan mempercepat pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
| File size | 249.49 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena politik lokal di Sorong, Papua Barat, dengan menyoroti pemanfaatan solidaritas ojek pangkalan dalam kepentinganPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena politik lokal di Sorong, Papua Barat, dengan menyoroti pemanfaatan solidaritas ojek pangkalan dalam kepentingan
MKRIMKRI Pragmatisme partai politik dan lemahnya sistem kaderisasi semakin memperparah minimnya kontestasi. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar legitimasi konstitusionalPragmatisme partai politik dan lemahnya sistem kaderisasi semakin memperparah minimnya kontestasi. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar legitimasi konstitusional
MKRIMKRI 60/PUU-XXII/2024 yang menyamakan syarat pencalonan antara partai politik dan calon perseorangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan60/PUU-XXII/2024 yang menyamakan syarat pencalonan antara partai politik dan calon perseorangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Tujuan dalam konteks IMFD adalah ingin mencari solusi yang dibenarkan syara yaitu dengan menjadikan akad sewa menyewa sebagai dasar dibolehkannya IMFDTujuan dalam konteks IMFD adalah ingin mencari solusi yang dibenarkan syara yaitu dengan menjadikan akad sewa menyewa sebagai dasar dibolehkannya IMFD
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Dari pembiayaan akad murabahah di BPR Syariah dalam hal penentuan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena Dewan syariah Nasional memperbolehkanDari pembiayaan akad murabahah di BPR Syariah dalam hal penentuan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena Dewan syariah Nasional memperbolehkan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Pengaturan dalam UU SPPA masih menitikberatkan pada anak yang memiliki kondisi fisik yang normal. Dalam aspek formil, kekosongan hukum yang secara khususPengaturan dalam UU SPPA masih menitikberatkan pada anak yang memiliki kondisi fisik yang normal. Dalam aspek formil, kekosongan hukum yang secara khusus
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Conversely, Indonesias efforts to accommodate this principle remain inadequate, with policies falling short in addressing challenges and providing legalConversely, Indonesias efforts to accommodate this principle remain inadequate, with policies falling short in addressing challenges and providing legal
UM-SORONGUM-SORONG Masalah kemiskinan adalah masalah yang dialami hampir setiap negara di dunia ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi PenyaluranMasalah kemiskinan adalah masalah yang dialami hampir setiap negara di dunia ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Penyaluran
Useful /
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Keadilan merupakan pra-syarat seseorang dapat melakukan poligami. Bagi para pihak istri (perempuan), poligami yang dilakukan oleh suami adalah sebuah keterpaksaan.Keadilan merupakan pra-syarat seseorang dapat melakukan poligami. Bagi para pihak istri (perempuan), poligami yang dilakukan oleh suami adalah sebuah keterpaksaan.
UNISMAUNISMA Proses penyusunan kontrak, yang diawali dengan tahapan persiapan, sangat penting untuk memastikan bahwa kontrak yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkanProses penyusunan kontrak, yang diawali dengan tahapan persiapan, sangat penting untuk memastikan bahwa kontrak yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan
UNISMAUNISMA Hukum menentukan bahwa hanya penggunaan senjata tajam untuk pekerjaan, pertanian, atau barang pusaka yang diizinkan. Di luar itu dapat dikenakan pidana.Hukum menentukan bahwa hanya penggunaan senjata tajam untuk pekerjaan, pertanian, atau barang pusaka yang diizinkan. Di luar itu dapat dikenakan pidana.
UNISMAUNISMA Dalam pandangan HAM, kaum LGBT mendapatkan perlindungan untuk diperbaiki secara psikologis supaya kembali menjadi masyarakat seutuhnya dan tidak berperilakuDalam pandangan HAM, kaum LGBT mendapatkan perlindungan untuk diperbaiki secara psikologis supaya kembali menjadi masyarakat seutuhnya dan tidak berperilaku