Publisher

UNISMAUNISMA

Journal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Abstract

Keberadaan partai politik yang hanya bersifat nasional dengan struktur yang berpucuk di pusat kerap kali membuat orientasi partai mengabaikan kepentingan lokal. Penelitian ini melihat peran partai politik lokal yang telah ada di Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus sekaligus melihat apakah partai politik lokal telah berperan atau tidak di dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh. Partai politik lokal terutama Partai Aceh pada tahun 2014 memperoleh jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibandingkan dengan partai politik nasional, sehingga Partai Aceh memiliki posisi strategis seperti peran legislasi, anggaran dan pengawasan. Fraksi Partai Aceh telah berperan dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh.

Conclusion

Peran partai politik lokal di Aceh dapat dilihat dari peran fraksi partai politik lokal yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan pengelolaan anggaran.Partai Aceh telah mendominasi peran tersebut dibandingkan partai politik nasional, khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan.Penelitian ini menekankan pentingnya partai politik lokal sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, dan dapat dijadikan pertimbangan untuk inisiasi pembentukan partai politik lokal di daerah lain.

Future Research

Berdasarkan analisis terhadap peran partai politik lokal dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh, beberapa hal dapat menjadi arah penelitian lanjutan. Pertama, perlu diteliti lebih lanjut mengenai efektivitas partai politik lokal dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh, khususnya terkait dengan isu-isu keistimewaan dan pembangunan daerah. Kedua, penting untuk mengkaji dampak sistem kepartaian lokal terhadap kualitas demokrasi dan tata pemerintahan di Aceh, termasuk potensi munculnya konflik kepentingan dan patronase. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada perbandingan peran partai politik lokal di Aceh dengan model kepartaian lokal di daerah lain dengan otonomi khusus atau keistimewaan, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam memperkuat representasi politik lokal dan mempercepat pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Metadata

File size	249.49 KB
Pages	18
DMCA	Report