UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangKeberadaan partai politik yang hanya bersifat nasional dengan struktur yang berpucuk di pusat kerap kali membuat orientasi partai mengabaikan kepentingan lokal. Penelitian ini melihat peran partai politik lokal yang telah ada di Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus sekaligus melihat apakah partai politik lokal telah berperan atau tidak di dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh. Partai politik lokal terutama Partai Aceh pada tahun 2014 memperoleh jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibandingkan dengan partai politik nasional, sehingga Partai Aceh memiliki posisi strategis seperti peran legislasi, anggaran dan pengawasan. Fraksi Partai Aceh telah berperan dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh.
Peran partai politik lokal di Aceh dapat dilihat dari peran fraksi partai politik lokal yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan pengelolaan anggaran.Partai Aceh telah mendominasi peran tersebut dibandingkan partai politik nasional, khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan.Penelitian ini menekankan pentingnya partai politik lokal sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, dan dapat dijadikan pertimbangan untuk inisiasi pembentukan partai politik lokal di daerah lain.
Berdasarkan analisis terhadap peran partai politik lokal dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh, beberapa hal dapat menjadi arah penelitian lanjutan. Pertama, perlu diteliti lebih lanjut mengenai efektivitas partai politik lokal dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh, khususnya terkait dengan isu-isu keistimewaan dan pembangunan daerah. Kedua, penting untuk mengkaji dampak sistem kepartaian lokal terhadap kualitas demokrasi dan tata pemerintahan di Aceh, termasuk potensi munculnya konflik kepentingan dan patronase. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada perbandingan peran partai politik lokal di Aceh dengan model kepartaian lokal di daerah lain dengan otonomi khusus atau keistimewaan, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam memperkuat representasi politik lokal dan mempercepat pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
| File size | 249.49 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Tindak pidana penyelundupan merupakan permasalahan yang sangat serius dalam penyelenggaraan perekonomian negara, hal ini dikarenakan jika penyelundupanTindak pidana penyelundupan merupakan permasalahan yang sangat serius dalam penyelenggaraan perekonomian negara, hal ini dikarenakan jika penyelundupan
UNPARUNPAR Migrasi internasional memengaruhi tujuan kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam hal keamanan dan stabilitas domestik. Faktor ekonomi dan sosialMigrasi internasional memengaruhi tujuan kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam hal keamanan dan stabilitas domestik. Faktor ekonomi dan sosial
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindunganPenelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindungan
LENTERANUSALENTERANUSA Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) roti pisang Bangun Jaya di Dusun 1 Desa Sukaraya yang dibina olehTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) roti pisang Bangun Jaya di Dusun 1 Desa Sukaraya yang dibina oleh
UNISRIUNISRI Misi PTUN adalah menyelesaikan perselisihan antara negara dan warganya. Sengketa sering muncul sebagai akibat dari kebijakan atau tindakan. Cita-cita kedaulatanMisi PTUN adalah menyelesaikan perselisihan antara negara dan warganya. Sengketa sering muncul sebagai akibat dari kebijakan atau tindakan. Cita-cita kedaulatan
FDIKJOURNAL UINMAFDIKJOURNAL UINMA Setelah melakukan kajian, baik melalui studi di lapangan maupun studi literatur, maka dapat diambil simpulan bahwa paham transnasional yang berciri sosio-politikSetelah melakukan kajian, baik melalui studi di lapangan maupun studi literatur, maka dapat diambil simpulan bahwa paham transnasional yang berciri sosio-politik
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang hanya mengungkap berbagai fakta yang ada, lalu dianalisis serta ditarik kesimpulan tanpa menggunakanJenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang hanya mengungkap berbagai fakta yang ada, lalu dianalisis serta ditarik kesimpulan tanpa menggunakan
IAINAMBONIAINAMBON Tulisan ini mengkritisi James Banks yang menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan, namun idealnya dalam pembelajaranTulisan ini mengkritisi James Banks yang menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan, namun idealnya dalam pembelajaran
Useful /
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Metode dalam proses pemberdayaan tersebut menggunakan pendekatan partisipatoris dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan itu sendiri.Metode dalam proses pemberdayaan tersebut menggunakan pendekatan partisipatoris dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan itu sendiri.
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Dampak perubahan iklim, seperti kenaikan suhu ekstrem dan cuaca yang tidak stabil, memengaruhi sektor pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama.Dampak perubahan iklim, seperti kenaikan suhu ekstrem dan cuaca yang tidak stabil, memengaruhi sektor pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama.
UNISMAUNISMA 12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran kepastian hanya dicapai jika tindak pidana tersebut benar dilakukan tanpa12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran kepastian hanya dicapai jika tindak pidana tersebut benar dilakukan tanpa
UNISMAUNISMA Proses penyusunan kontrak, yang diawali dengan tahapan persiapan, sangat penting untuk memastikan bahwa kontrak yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkanProses penyusunan kontrak, yang diawali dengan tahapan persiapan, sangat penting untuk memastikan bahwa kontrak yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan