UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangKeberadaan kaum LGBT di Indonesia masih dipandang negatif dan diperlakukan tidak adil, baik oleh masyarakat, pemerintah, bahkan di mata hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan Pancasila, yang pada hakikatnya menjunjung tinggi keadilan dan Hak Asasi Manusia. Konsep HAM tidak memandang orientasi seksual dan identitas gender manusia. Kaum LGBT walaupun menyimpang dari perilaku sosial dan bertentangan dengan norma masyarakat, masih wajib dan tidak boleh dicabut hak dasarnya. Dalam pandangan HAM, kaum LGBT mendapatkan perlindungan untuk diperbaiki secara psikologis supaya kembali menjadi masyarakat seutuhnya dan tidak berperilaku menyimpang. Dalam ranah hukum, kaum LGBT masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Upaya tersebut bisa dilaksanakan menggunakan dua pendekatan, yaitu preventif dan remedial.
Diskriminasi terhadap kaum LGBT merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan prinsip keadilan yang diamanatkan Pancasila.Meskipun tidak secara eksplisit dikriminalisasi, perlindungan hukum terhadap kaum LGBT di Indonesia masih sangat minim dan memerlukan penyesuaian dengan prinsip-prinsip HAM.Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjamin hak-hak kaum LGBT dan memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.
Berdasarkan analisis terhadap fenomena perilaku penyimpangan seksual (LGBT) di Indonesia, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas pendekatan preventif dan remedial dalam menangani kasus LGBT, mengidentifikasi metode yang paling humanis dan menghargai martabat individu. Kedua, studi komparatif mengenai kebijakan dan perlindungan hukum LGBT di negara-negara lain, terutama yang berlandaskan pada prinsip HAM dan keberagaman, dapat memberikan wawasan dan alternatif model kebijakan bagi Indonesia. Ketiga, penelitian mengenai dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh individu LGBT akibat diskriminasi dan stigma masyarakat, dengan tujuan mengembangkan program dukungan dan pemberdayaan yang lebih efektif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi kaum LGBT di Indonesia.
| File size | 230.89 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UHBUHB Diharapkan hasil studi ini dapat berguna bagi dosen dalam merancang pembelajaran daring yang efektif dan bagi mahasiswa dalam memahami peran mereka selamaDiharapkan hasil studi ini dapat berguna bagi dosen dalam merancang pembelajaran daring yang efektif dan bagi mahasiswa dalam memahami peran mereka selama
YWNRYWNR Pencabutan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022 memberikan dampak positif terhadap kondisi pasar modal, khususnyaPencabutan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022 memberikan dampak positif terhadap kondisi pasar modal, khususnya
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasiAnalisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasi
UPHUPH Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipologi Yesus-Elia/Elisa mendukung keaslian dan historisitas kebangkitan yang dilakukan Yesus. Isu sosial utama dalamHasil penelitian menunjukkan bahwa tipologi Yesus-Elia/Elisa mendukung keaslian dan historisitas kebangkitan yang dilakukan Yesus. Isu sosial utama dalam
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil antar perangkat daerah di BKPSDM Pemerintah Kota X belum efektif pada lima aspek utama, yaitu standar kriteriaPelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil antar perangkat daerah di BKPSDM Pemerintah Kota X belum efektif pada lima aspek utama, yaitu standar kriteria
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Wanita, yang bertanggung jawab atas produksi pangan rumah tangga, menghadapi beban tambahan akibat kekurangan pangan dan air. Untuk itu, program pemberdayaanWanita, yang bertanggung jawab atas produksi pangan rumah tangga, menghadapi beban tambahan akibat kekurangan pangan dan air. Untuk itu, program pemberdayaan
AKBAKB Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Faktor internal diidentifikasiAnalisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Faktor internal diidentifikasi
UNISMAUNISMA Frasa tanpa hak dalam Pasal 2 UU Darurat No. 12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran kepastian hanya dicapai jikaFrasa tanpa hak dalam Pasal 2 UU Darurat No. 12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran kepastian hanya dicapai jika
Useful /
JURNALISTIQOMAHJURNALISTIQOMAH Sebanyak 8 artikel digunakan dalam literatur review ini. Hasil dari literatur review ini menunjukkan bahwa Kualitas ibu yang terdiri dari keadaan kesehatanSebanyak 8 artikel digunakan dalam literatur review ini. Hasil dari literatur review ini menunjukkan bahwa Kualitas ibu yang terdiri dari keadaan kesehatan
YWNRYWNR Hal ini memotivasi studi ini untuk mengetahui bagaimana harga minyak dunia berhubungan dengan indeks pasar di Indonesia. Observasi dilakukan dari 1 JanuariHal ini memotivasi studi ini untuk mengetahui bagaimana harga minyak dunia berhubungan dengan indeks pasar di Indonesia. Observasi dilakukan dari 1 Januari
YWNRYWNR Selain itu, bukti lain juga mengindikasikan bahwa isu likuidasi bank AS cenderung menyebabkan fluktuasi pada rata-rata harga saham perbankan yang dikendalikanSelain itu, bukti lain juga mengindikasikan bahwa isu likuidasi bank AS cenderung menyebabkan fluktuasi pada rata-rata harga saham perbankan yang dikendalikan
UNISMAUNISMA Semenjak diberi kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, di tahun 2018 pada tingkat pertama pengadilan agama telah menangani 347 perkara. Dari 347Semenjak diberi kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, di tahun 2018 pada tingkat pertama pengadilan agama telah menangani 347 perkara. Dari 347