Publisher

STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM

Journal JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Abstract

Instrumen hak asasi manusia internasional, bersama dengan undang-undang tentang hak asasi manusia telah semakin berkembang dan membenarkan lembaga kepemilikan komunal masyarakat adat, termasuk prinsip hak-hak kepemilikan yang tidak dapat dialihkan atau yang melekat dalam masyarakat hukum adat Permanent Inalienabilty Principle, beberapa negara telah sangat kuat dalam mempertahankan / melestarikan rezim hak milik komunal , termasuk Australia yang menggunakan istilah Native Title dan Canada yang menggunakan istilah Aboriginal Title.

Conclusion

International human rights instruments and national legislation have increasingly recognized communal land ownership rights, including the Permanent Inalienability Principle, inherent to indigenous communities.Countries like Australia (Native Title) and Canada (Aboriginal Title) have demonstrated robust commitments to preserving communal land regimes.Conversely, Indonesias efforts to accommodate this principle remain inadequate, with policies falling short in addressing challenges and providing legal certainty for indigenous communities livelihoods and inherent rights.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menganalisis implementasi Prinsip Permanent Inalienability di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik di Australia dan Kanada. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Penting juga untuk mempelajari bagaimana masyarakat adat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

References

1. Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui One Map Policy... journal-fishum.utssurabaya.ac.id/index.php/JLAS/article/view/8Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Melalui One Map Policy journal fishum utssurabaya ac index php JLAS article view 8
2. PERAN MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN MARMER DI KEC. BONTOCANI KAB. BONE PASCA PENGESAHAN UU... ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/68PERAN MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN MARMER DI KEC BONTOCANI KAB BONE PASCA PENGESAHAN UU ejournal stisdarussalam ac index php jd article view 68

Metadata

File size	256.42 KB
Pages	10
DMCA	Report