STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabInstrumen hak asasi manusia internasional, bersama dengan undang-undang tentang hak asasi manusia telah semakin berkembang dan membenarkan lembaga kepemilikan komunal masyarakat adat, termasuk prinsip hak-hak kepemilikan yang tidak dapat dialihkan atau yang melekat dalam masyarakat hukum adat Permanent Inalienabilty Principle, beberapa negara telah sangat kuat dalam mempertahankan / melestarikan rezim hak milik komunal , termasuk Australia yang menggunakan istilah Native Title dan Canada yang menggunakan istilah Aboriginal Title.
International human rights instruments and national legislation have increasingly recognized communal land ownership rights, including the Permanent Inalienability Principle, inherent to indigenous communities.Countries like Australia (Native Title) and Canada (Aboriginal Title) have demonstrated robust commitments to preserving communal land regimes.Conversely, Indonesias efforts to accommodate this principle remain inadequate, with policies falling short in addressing challenges and providing legal certainty for indigenous communities livelihoods and inherent rights.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menganalisis implementasi Prinsip Permanent Inalienability di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik di Australia dan Kanada. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Penting juga untuk mempelajari bagaimana masyarakat adat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
- Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui One Map Policy... journal-fishum.utssurabaya.ac.id/index.php/JLAS/article/view/8Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Melalui One Map Policy journal fishum utssurabaya ac index php JLAS article view 8
- PERAN MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN MARMER DI KEC. BONTOCANI KAB. BONE PASCA PENGESAHAN UU... ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/68PERAN MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN MARMER DI KEC BONTOCANI KAB BONE PASCA PENGESAHAN UU ejournal stisdarussalam ac index php jd article view 68
| File size | 256.42 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISIUNISI Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai panduan utama bagi umat Islam dalam memilih produk konsumsi yang halal dan thayyib, dengan landasanFatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai panduan utama bagi umat Islam dalam memilih produk konsumsi yang halal dan thayyib, dengan landasan
UINSAIZUUINSAIZU Penelitian dilakukan di empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Jawa Tengah, Indonesia, dengan 145 mahasiswa sebagai responden. PendekatanPenelitian dilakukan di empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Jawa Tengah, Indonesia, dengan 145 mahasiswa sebagai responden. Pendekatan
IAINPTKIAINPTK Konflik seperti ini dikarenakan sikap radikal dalam implementasi fiqih yang oleh Alexander Nixitin motif prespektif ini disebut dengan cultural-spiriualKonflik seperti ini dikarenakan sikap radikal dalam implementasi fiqih yang oleh Alexander Nixitin motif prespektif ini disebut dengan cultural-spiriual
ARITEKINARITEKIN Era transisi energi yang digagas pemerintah Indonesia melalui kebijakan strategis, seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan target Net Zero EmissionEra transisi energi yang digagas pemerintah Indonesia melalui kebijakan strategis, seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan target Net Zero Emission
LENTERANUSALENTERANUSA 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang atau badan usaha dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan penelitian ini adalah20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang atau badan usaha dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan penelitian ini adalah
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis konten, yaitu dengan menganalisis buku dan fatwa yang berkaitanMetodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis konten, yaitu dengan menganalisis buku dan fatwa yang berkaitan
UINSATUUINSATU Melalui upaya mereka dan upaya peneguhan identitas Islam Indonesia, peluang dan prospek rekonsiliasi antara Sunni dan Syiah dapat dibangun. Upaya rekonsiliasiMelalui upaya mereka dan upaya peneguhan identitas Islam Indonesia, peluang dan prospek rekonsiliasi antara Sunni dan Syiah dapat dibangun. Upaya rekonsiliasi
UADUAD Konflik ini memunculkan pertanyaan yang laik dikaji, yaitu: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota GaroKonflik ini memunculkan pertanyaan yang laik dikaji, yaitu: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo
Useful /
UNIGRESUNIGRES Penelitian ini menggunakan desain kualitatif etnografi. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif dan snowball, melibatkan 18 keluarga sebagai partisipan.Penelitian ini menggunakan desain kualitatif etnografi. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif dan snowball, melibatkan 18 keluarga sebagai partisipan.
BCRECBCREC Nanopartikel MgFe2O4 yang dihasilkan memberikan efisiensi degradasi optimal di bawah iradiasi lampu merkuri dengan kapasitas degradasi 391,98 mg/g padaNanopartikel MgFe2O4 yang dihasilkan memberikan efisiensi degradasi optimal di bawah iradiasi lampu merkuri dengan kapasitas degradasi 391,98 mg/g pada
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Undang-Undang Cipta Kerja bermanfaat untuk memperbaiki investasi dan mewujudkan perlindungan hukum dalam mendorong investasi untuk mempercepat ekonomi,Undang-Undang Cipta Kerja bermanfaat untuk memperbaiki investasi dan mewujudkan perlindungan hukum dalam mendorong investasi untuk mempercepat ekonomi,
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Pada penelitian ini, pembuatan dan analisis komposit dari limbah plastik PP (Polypropylene) dan serbuk kayu durian akan mengetahui pengaruh komposisi keduaPada penelitian ini, pembuatan dan analisis komposit dari limbah plastik PP (Polypropylene) dan serbuk kayu durian akan mengetahui pengaruh komposisi kedua