UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangSecara hipotetis-teoretis, hampir dapat dipastikan, tanpa ada pemahaman yang memadai tentang perjanjian hubungan bisnis tidak akan berjalan dengan baik. Sebegitu urgennya, maka setiap pelaku bisnis harus memahami tentang perjanjian. Berangkat dari kebutuhan yang demikian, tulisan ini menyajikan dua masalah pokok sebagai bahan pembahasan. Pertama, apa saja unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh Pelaku Bisnis dalam tahapan persiapan kontrak bisnis? Kedua, apa urgensi pelaksanaan tahapan persiapan perancangan kontrak oleh Pelaku Bisnis? Melalui kajian secara yuridis normatif, diperoleh paparan penjelasan seperti berikut. Kontrak bisnis dilakukan melalui tahapan seperti berikut: tahapan pra kontratual, tahap kontraktual, dan tahap pasca-kontraktual. Sebagai upaya membuat kontrak yang ideal, sistematis, dan aman bagi para pihak maka perlu pematangan dalam tahap persiapan penyusunan kontrak. Pelaksanaan tahapan persiapan penyusunan kontrak bisnis sangat penting agar kontrak yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dipahami oleh para pihak.
Pembuatan kontrak bisnis merupakan kegiatan yang krusial dalam menjalin hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Proses penyusunan kontrak, yang diawali dengan tahapan persiapan, sangat penting untuk memastikan bahwa kontrak yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat.Melalui identifikasi unsur-unsur penting dan pemahaman terhadap tahapan-tahapan yang terlibat, pelaku bisnis dapat meminimalkan risiko sengketa dan mencapai tujuan bisnis yang diharapkan.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut mengenai dampak penerapan teknologi blockchain dalam penyusunan kontrak bisnis digital, dengan fokus pada efisiensi, keamanan, dan transparansi proses kontrak. Kedua, perlu adanya kajian mendalam mengenai implikasi perjanjian pra-kontraktual dalam hukum perdata, khususnya terkait dengan kewajiban itikad baik dan potensi sengketa yang timbul. Ketiga, penelitian komparatif antara sistem hukum kontrak di Indonesia dengan negara-negara maju dapat memberikan wawasan baru mengenai praktik terbaik dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak bisnis, sehingga dapat berkontribusi pada perbaikan regulasi dan peningkatan daya saing bisnis di Indonesia. Pengembangan penelitian ini sangat penting mengingat kompleksitas hubungan bisnis modern dan kebutuhan akan kerangka hukum yang adaptif dan berkeadilan.
| File size | 143.72 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STAISERDANGLUBUKPAKAMSTAISERDANGLUBUKPAKAM Di sisi lain, Pondok Pesantren Musthafawiyah menghadapi kendala dalam pengelolaan koperasi akibat terbatasnya perizinan dan kualitas manajemen. ImplikasiDi sisi lain, Pondok Pesantren Musthafawiyah menghadapi kendala dalam pengelolaan koperasi akibat terbatasnya perizinan dan kualitas manajemen. Implikasi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penekanan pada keadilan dan kebijaksanaan menunjukkan bahwa negara harus menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.Penekanan pada keadilan dan kebijaksanaan menunjukkan bahwa negara harus menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.
STITALSTITAL Pendidik dalam mengembangkan profesionalnya harus melewati beberapa tahapan yang harus dikerjakan dan dipertahankan secara maksimal untuk memenuhi kesesuaianPendidik dalam mengembangkan profesionalnya harus melewati beberapa tahapan yang harus dikerjakan dan dipertahankan secara maksimal untuk memenuhi kesesuaian
IRSCIRSC Sistem hukum pidana pencemaran lingkungan berbasis kesalahan. Tindak pidana korporasi muncul seiring perkembangan ekonomi. Tindak pidana korporasi tidakSistem hukum pidana pencemaran lingkungan berbasis kesalahan. Tindak pidana korporasi muncul seiring perkembangan ekonomi. Tindak pidana korporasi tidak
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Using a qualitative research method based on literature studies, this study explores the Sufistic dawah approach that emphasizes the value of spiritualityUsing a qualitative research method based on literature studies, this study explores the Sufistic dawah approach that emphasizes the value of spirituality
JURNALISTIQOMAHJURNALISTIQOMAH Namun, hubungan langsung antara vitamin D dengan perkembangan psikomotor atau psikologis anak masih belum jelas. Penelitian ini juga menemukan tantanganNamun, hubungan langsung antara vitamin D dengan perkembangan psikomotor atau psikologis anak masih belum jelas. Penelitian ini juga menemukan tantangan
UACUAC Selanjutnya, kami melaporkannya sebagai dokumen pengenalan kerangka pengembangan penelitian. Dengan harapan dokumen ini menjadi cikal bakal pengenalanSelanjutnya, kami melaporkannya sebagai dokumen pengenalan kerangka pengembangan penelitian. Dengan harapan dokumen ini menjadi cikal bakal pengenalan
UNPARUNPAR Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, maupun Filipina merupakan contoh negara anggota ASEAN yang ikut terpengaruh oleh kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat.Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, maupun Filipina merupakan contoh negara anggota ASEAN yang ikut terpengaruh oleh kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat.
Useful /
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial halal lifestyle, muslim friendly facilities, dan knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadapHasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial halal lifestyle, muslim friendly facilities, dan knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Fenomena hijrah komunitas Xbank Makassar bermula dari keyakinan bahwa lembaga keuangan konvensional mengandung riba. Proses hijrah dipicu kajian fiqihFenomena hijrah komunitas Xbank Makassar bermula dari keyakinan bahwa lembaga keuangan konvensional mengandung riba. Proses hijrah dipicu kajian fiqih
MKRIMKRI Dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkaraDalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkara
MKRIMKRI 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas legalitas secara formal, yang menyebabkan penegakan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit. Namun, perkembangan025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas legalitas secara formal, yang menyebabkan penegakan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit. Namun, perkembangan