UIDUID

Reformasi HukumReformasi Hukum

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian, ada beberapa barang atau jasa yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN,salah satunya yaitu barang hasil pertanian yang merupakan salah satu Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (PP 31/2007). Sehubungan dengan perlakuan PPN atas barang hasil pertanian tersebut, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) telah melakukan permohonan uji materiil atas beberapa ketentuan PP 31/2007 terhadap Undang-Undang PPN. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan uji materiil atas ketentuan PP 31/2007 terhadap Undang-Undang PPN yang diajukan oleh KADIN. Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan sejumlah ketentuan dan penerapan yang cukup signifikan mengenai PPN atas barang hasil pertanian. Penerapan PPN terhadap barang hasil pertanian berdasarkan Peraturan Pemerintah 12/2001 dan perubahannya, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian, dibebaskan dari pengenaan PPN, sedangkan penerapan PPN terhadap barang hasil pertanian setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013, yaitu atas penyerahan dan/atau impor barang hasil pertanian, terutang PPN. Adapun akibat hukum/impikasi dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 tersebut yaitu: 1) dari aspek legal (substansi), maka barang hasil pertanian menjadi termasuk Barang Kena Pajak 2) dari aspek legal (regulasi), Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12/2001 beserta perubahannya, 3) dari aspek administrasi perpajakan, maka akan timbul potensi penambahan Pajak Masukan.

Penerapan PPN pada barang hasil pertanian berubah dari status bebas menjadi terutang pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013.Implikasi dari putusan ini secara substansi hukum menjadikan barang hasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak biasa yang memungkinkan pengkreditan Pajak Masukan, serta mendorong kebutuhan penyempurnaan regulasi pemerintah terkait.Dari aspek administrasi perpajakan, putusan tersebut membuka potensi peningkatan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bagi pengusaha di sektor pertanian dan potensi penambahan penerimaan negara dari PPN.

Setelah Putusan Mahkamah Agung secara fundamental mengubah lanskap perpajakan atas barang hasil pertanian, muncul beberapa area penelitian penting yang dapat dikembangkan untuk memahami dampaknya secara lebih holistik. Pertama, sebuah studi dapat meneliti secara mendalam bagaimana ketidakseragaman perlakuan pajak, misalnya antara jagung yang tidak dikenakan PPN dan tandan buah segar (TBS) sawit yang kena PPN, memengaruhi daya saing domestik, struktur harga pasar, serta keputusan petani dalam memilih komoditas yang akan dibudidayakan. Kedua, diperlukan penelitian kuantitatif yang mengukur dampak ekonomi riil dari kebijakan ini bagi berbagai tingkatan pelaku usaha tani, mulai dari petani kecil hingga perusahaan agribisnis terintegrasi, dengan fokus pada perubahan pendapatan bersih, arus kas, dan beban administrasi perpajakan yang harus mereka tanggung. Ketiga, penelitian juga bisa mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan ini dengan mengukur sejauh mana upaya sosialisasi pemerintah dapat dipahami dan diadopsi oleh para petani, serta mengidentifikasi hambatan teknis dan birokratis terbesar yang dihadapi di lapangan untuk merumuskan model edukasi yang lebih efektif.

  1. #putusan mahkamah agung#putusan mahkamah agung
  2. #pajak pertambahan nilai#pajak pertambahan nilai
Read onlineRead online
File size552.17 KB
Pages28
DMCAReportReport

Related /

juris Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 PUU XII 2014 2025More at 2025

MKRIMKRI Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah normaMenurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma

juris Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Berdasarkan kajian konseptual serta analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin sebagai legislatur negatif dapat diartikan sebagaiBerdasarkan kajian konseptual serta analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin sebagai legislatur negatif dapat diartikan sebagai

juris Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI Berdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadapBerdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadap

juris Implementasi Persidangan Daring Perkara Pidana di Masa Pandemi Covid 19 2021More at 2021

UPN VeteranUPN Veteran Berdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perisidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atauBerdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perisidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atau

Useful /

juris Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2025More at 2025

MKRIMKRI Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurusPenelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurus

juris Kemungkinan Penerapan Preliminary Ruling Procedure sebagai Media Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi 2025More at 2025

MKRIMKRI Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara denganPenelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara dengan

juris Sistem Pendukung Keputusan untuk Verifikasi dan Validasi Data Permohonan Pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya 2025More at 2025

APTIIAPTII Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan yang dibangun berhasil membantu proses pengambilan keputusan verifikasi dan validasi dataPenelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan yang dibangun berhasil membantu proses pengambilan keputusan verifikasi dan validasi data

juris Northern Irish Adolescents Attitudes Towards Learning A Foreign Language What Can We Learn From Them 2019More at 2019

UNIBUNIB Topik ini telah menjadi bidang studi penting dalam bidang linguistik terapan terutama dari perspektif psikologis. Penelitian ini menggunakan data sekunderTopik ini telah menjadi bidang studi penting dalam bidang linguistik terapan terutama dari perspektif psikologis. Penelitian ini menggunakan data sekunder

ads-block-test