UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumPemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah serta mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah. Calon Kabupaten Kepulauan Selaut Besar adalah bakal Kabupaten Baru yang dipisahkan dari Kabupaten Induk (Kabupaten Simeulue) dan akan menjalankan sistem pemerintahan sendiri serta mengatur segala aspek pemerintahan dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk memajukan dan mengembangkan pembangunan ekonomi masyarakat maka perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang handal dan potensial dibidangnya guna mengelolah sumber daya alam dan potensi daerah yang ada pada Kabupaten tersebut.
Mekanisme pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 PP No.Pembentukan daerah otonom baru dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.Faktor pendorong pemekaran meliputi aspirasi masyarakat, potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan historis budaya.Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pemekaran mencakup sinergi untuk mewujudkan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji efektivitas mekanisme pemekaran wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, mengevaluasi peran legislatif dalam mengawasi implementasi otonomi daerah, serta mengidentifikasi strategi optimalisasi potensi sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi lokal. Studi ini dapat dilakukan melalui analisis komparatif dengan daerah pemekaran lain, survei partisipasi masyarakat, dan kajian potensi ekonomi maritim. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan pemerataan pembangunan.
| File size | 594.99 KB |
| Pages | 34 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Kondisi komunitas kokoda miskin dan sangat memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Peran Muhammadiyah dalamKondisi komunitas kokoda miskin dan sangat memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Peran Muhammadiyah dalam
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasiAnalisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasi
AMSIRAMSIR Namun, penelitian ini juga menemukan risiko formalisasi yang dapat mengurangi karakter komunal tanah dan tongkonan, mengalihkan pengambilan keputusan keNamun, penelitian ini juga menemukan risiko formalisasi yang dapat mengurangi karakter komunal tanah dan tongkonan, mengalihkan pengambilan keputusan ke
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, kendala anggaran dan sumber daya turut membatasi pelaksanaan konsultasi publik yang optimal di berbagai daerah.menjawab persoalan tersebut,Selain itu, kendala anggaran dan sumber daya turut membatasi pelaksanaan konsultasi publik yang optimal di berbagai daerah.menjawab persoalan tersebut,
APPIHIAPPIHI Amandemen dipahami sebagai penyesuaian norma konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. BerbedaAmandemen dipahami sebagai penyesuaian norma konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. Berbeda
APPIHIAPPIHI Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,
SINTHOPSINTHOP Dengan demikian, perubahan pertanian ini mencerminkan tidak hanya perubahan dalam produksi komoditas tetapi juga transformasi yang lebih luas dalam identitasDengan demikian, perubahan pertanian ini mencerminkan tidak hanya perubahan dalam produksi komoditas tetapi juga transformasi yang lebih luas dalam identitas
UNISMAUNISMA Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sering menimbulkan permasalahan yuridis dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukumImplementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sering menimbulkan permasalahan yuridis dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Regulasi terbaru seperti PER-08/PJ/2022, PER-6/PJ/2024, PER-7/PJ/2025, dan PMK No. 47/2024 menekankan kewajiban registrasi elektronik, integrasi NIK sebagaiRegulasi terbaru seperti PER-08/PJ/2022, PER-6/PJ/2024, PER-7/PJ/2025, dan PMK No. 47/2024 menekankan kewajiban registrasi elektronik, integrasi NIK sebagai
DINASTIREVDINASTIREV Sumber data meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata dan putusan MK), bahan sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah), serta bahan tersier (pendapatSumber data meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata dan putusan MK), bahan sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah), serta bahan tersier (pendapat
UIDUID Penyertaan modal negara dapat dilakukan baik kepada BUMN maupun kepada badan hukum publik dan kepada Lembaga Keuangan Internasional sebagai suatu subjekPenyertaan modal negara dapat dilakukan baik kepada BUMN maupun kepada badan hukum publik dan kepada Lembaga Keuangan Internasional sebagai suatu subjek
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Model Van Meter dan Van Horn,Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Model Van Meter dan Van Horn,