ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER
ANDREW Law JournalANDREW Law JournalCancel Culture adalah perbuatan main hakim sendiri di dunia maya karena dapat menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan pidana dan mengabaikan Asas Praduga Tak Bersalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hukum Pidana dapat mengakomodasi Cancel Culture sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap Cancel Culture mempunyai tantangan karena Cancel Culture bersifat massal dan seringkali dilakukan oleh akun anonim. Oleh karena itu, kepolisian dapat melakukan penyidikan terhadap penyebar utama suatu unggahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meminta keterangan Ahli untuk memberikan pemahaman dan batasan mengenai Cancel Culture yang dapat memiliki muatan pelanggaran dan kejahatan di dunia maya sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Cancel Culture adalah perbuatan main hakim sendiri di dunia maya karena dapat menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan pidana dan mengabaikan Asas Praduga Tak Bersalah.Hukum Pidana dapat mengakomodasi Cancel Culture sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27A jo.Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.Penegakan hukum terhadap Cancel Culture memiliki tantangan karena sifatnya yang massal dan sering dilakukan oleh akun anonim, namun kepolisian dapat melakukan penyidikan terhadap penyebar utama unggahan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas Pasal 27A UU ITE dalam menjerat pelaku Cancel Culture, khususnya dalam mengidentifikasi dan membuktikan unsur-unsur pencemaran nama baik di lingkungan media sosial yang dinamis. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji peran platform media sosial dalam mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan memfasilitasi proses pelaporan yang efektif terkait tindakan Cancel Culture. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang telah memiliki regulasi khusus terkait Cancel Culture untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan model hukum yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka hukum yang komprehensif dan berkeadilan untuk mengatasi fenomena Cancel Culture di era digital.
- La cultura de la cancelación en redes sociales: Un reproche peligroso e injusto a la luz de los... rchdt.uchile.cl/index.php/RCHDT/article/view/60421La cultura de la cancelaciyn en redes sociales Un reproche peligroso e injusto a la luz de los rchdt uchile cl index php RCHDT article view 60421
- Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture dan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi: Critical Analysis... Doi.Org/10.37680/Adabiya.V18i1.2451Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture dan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi Critical Analysis Doi Org 10 37680 Adabiya V18i1 2451
| File size | 626.9 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UHBUHB Dan (2) Bagaimana Konsep Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif denganDan (2) Bagaimana Konsep Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini memperkaya studi tata pemerintahan lokal di Papua dengan menyoroti kesenjangan antara tanggung jawab formal Kepala Distrik dan implementasiPenelitian ini memperkaya studi tata pemerintahan lokal di Papua dengan menyoroti kesenjangan antara tanggung jawab formal Kepala Distrik dan implementasi
UIDUID Pemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratanPemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Kemajuan internet di Indonesia mengakibatkan berkembangnya industri e- Auction. Menjamurnya industri ecommerce semakin mempermudah masyarakat IndonesiaKemajuan internet di Indonesia mengakibatkan berkembangnya industri e- Auction. Menjamurnya industri ecommerce semakin mempermudah masyarakat Indonesia
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Pada penelitian ini untuk menentukan status gizi balita menggunakan data langsung yakni dengan data antropometri yang terdiri dari data umur, berat badanPada penelitian ini untuk menentukan status gizi balita menggunakan data langsung yakni dengan data antropometri yang terdiri dari data umur, berat badan
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Dengan menentukan kandidat yang mungkin muncul dan memperhatikan minimum support dan minimum confidence. Pada penerapan data mining untuk prediksi penjualanDengan menentukan kandidat yang mungkin muncul dan memperhatikan minimum support dan minimum confidence. Pada penerapan data mining untuk prediksi penjualan
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Pencegahan serangan dengan pendeteksian anomali yaitu dengan membandingkan lalu lintas jaringan yang sedang diawasi dengan lalu lintas jaringan yang biasanyaPencegahan serangan dengan pendeteksian anomali yaitu dengan membandingkan lalu lintas jaringan yang sedang diawasi dengan lalu lintas jaringan yang biasanya
KPUKPU Analisis kerangka teori meliputi definisi polling, opini publik, dan karakteristik pemilih pemula sebagai kelompok kritis yang mempengaruhi pemilih dewasa,Analisis kerangka teori meliputi definisi polling, opini publik, dan karakteristik pemilih pemula sebagai kelompok kritis yang mempengaruhi pemilih dewasa,
Useful /
UIDUID Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28
UIDUID Hal ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Tentang Pedoman Pengurusan, PertanggungjawabanHal ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban
UIDUID Penelitian hukum normatif menyimpulkan bahwa pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan itikad baik, memberikan informasi benar, jelas, danPenelitian hukum normatif menyimpulkan bahwa pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan itikad baik, memberikan informasi benar, jelas, dan
UMSUMS Integrasi EMA dalam pelaporan keberlanjutan tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat nilai ekonomi jangka panjang perusahaan.Integrasi EMA dalam pelaporan keberlanjutan tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat nilai ekonomi jangka panjang perusahaan.