ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER
ANDREW Law JournalANDREW Law JournalCancel Culture adalah perbuatan main hakim sendiri di dunia maya karena dapat menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan pidana dan mengabaikan Asas Praduga Tak Bersalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hukum Pidana dapat mengakomodasi Cancel Culture sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap Cancel Culture mempunyai tantangan karena Cancel Culture bersifat massal dan seringkali dilakukan oleh akun anonim. Oleh karena itu, kepolisian dapat melakukan penyidikan terhadap penyebar utama suatu unggahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meminta keterangan Ahli untuk memberikan pemahaman dan batasan mengenai Cancel Culture yang dapat memiliki muatan pelanggaran dan kejahatan di dunia maya sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Cancel Culture adalah perbuatan main hakim sendiri di dunia maya karena dapat menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan pidana dan mengabaikan Asas Praduga Tak Bersalah.Hukum Pidana dapat mengakomodasi Cancel Culture sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27A jo.Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.Penegakan hukum terhadap Cancel Culture memiliki tantangan karena sifatnya yang massal dan sering dilakukan oleh akun anonim, namun kepolisian dapat melakukan penyidikan terhadap penyebar utama unggahan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas Pasal 27A UU ITE dalam menjerat pelaku Cancel Culture, khususnya dalam mengidentifikasi dan membuktikan unsur-unsur pencemaran nama baik di lingkungan media sosial yang dinamis. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji peran platform media sosial dalam mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan memfasilitasi proses pelaporan yang efektif terkait tindakan Cancel Culture. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang telah memiliki regulasi khusus terkait Cancel Culture untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan model hukum yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka hukum yang komprehensif dan berkeadilan untuk mengatasi fenomena Cancel Culture di era digital.
- La cultura de la cancelación en redes sociales: Un reproche peligroso e injusto a la luz de los... rchdt.uchile.cl/index.php/RCHDT/article/view/60421La cultura de la cancelaciyn en redes sociales Un reproche peligroso e injusto a la luz de los rchdt uchile cl index php RCHDT article view 60421
- Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture dan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi: Critical Analysis... Doi.Org/10.37680/Adabiya.V18i1.2451Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture dan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi Critical Analysis Doi Org 10 37680 Adabiya V18i1 2451
| File size | 626.9 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Aplikasi ini telah berhasil meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan reses melalui transformasi digital. Namun, tantangan dalam bentuk gangguanAplikasi ini telah berhasil meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan reses melalui transformasi digital. Namun, tantangan dalam bentuk gangguan
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penguatan kapasitas kelembagaan dan promosi tata pemerintahan partisipatif sangat penting untuk meningkatkan administrasi tingkat distrik. Penelitian iniPenguatan kapasitas kelembagaan dan promosi tata pemerintahan partisipatif sangat penting untuk meningkatkan administrasi tingkat distrik. Penelitian ini
UNANDUNAND Kebijakan bahasa Maroko telah berfluktuasi antara dominasi bahasa Perancis di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik, dan upaya Arabisasi untuk mengembalikanKebijakan bahasa Maroko telah berfluktuasi antara dominasi bahasa Perancis di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik, dan upaya Arabisasi untuk mengembalikan
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantifPasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif
APPIHIAPPIHI Fokus utama penelitian ini adalah menelaah apakah proses legislasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yangFokus utama penelitian ini adalah menelaah apakah proses legislasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang
DHARMAWACANADHARMAWACANA Pengujian menggunakan metode blackbox testing menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai fungsinya. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi,Pengujian menggunakan metode blackbox testing menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai fungsinya. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi,
UIN ALAUDDINUIN ALAUDDIN Etika sangat ditekankan di dalam Pondok Pesantren karena mengajarkan nilai-nilai moral dan adab yang akan menjadi bekal hidup santri di masa depan. HasilEtika sangat ditekankan di dalam Pondok Pesantren karena mengajarkan nilai-nilai moral dan adab yang akan menjadi bekal hidup santri di masa depan. Hasil
UIBUIB DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah sebagai mekanisme check and balance terhadap eksekutif guna menjalankan sistem desentralisasi.DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah sebagai mekanisme check and balance terhadap eksekutif guna menjalankan sistem desentralisasi.
Useful /
JOURNAL IASSSFJOURNAL IASSSF Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas regimen BPaLM 6 bulan pada pasien tuberkulosis monoresisten rifampisin di RSUD Sabu Raijua, KabupatenTujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas regimen BPaLM 6 bulan pada pasien tuberkulosis monoresisten rifampisin di RSUD Sabu Raijua, Kabupaten
APPIHIAPPIHI Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektifPenelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektif
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
UIN ALAUDDINUIN ALAUDDIN Ilmu pengetahuan melahirkan nilai,etika dan estetika, sementara agama islam sebagai paying untuk kelahiran ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Aksiologi,Ilmu pengetahuan melahirkan nilai,etika dan estetika, sementara agama islam sebagai paying untuk kelahiran ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Aksiologi,