DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI

Jurnal Informasi dan KomputerJurnal Informasi dan Komputer

Status gizi balita mencerminkan tingkat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara serta berhubungan dengan status kesehatan anak di masa depan. Pencatatan status gizi biasanya dilakukan setiap bulan oleh petugas dengan mencatat status gizi secara langsung dengan metode antropometri yakni mencatat berat badan dan umur balita pada KMS (Kartu Menuju Sehat). Pada penelitian ini untuk menentukan status gizi balita menggunakan data langsung yakni dengan data antropometri yang terdiri dari data umur, berat badan dan jenis kelamin, sedangkan untuk data tidak langsungnya menggunakan kuesioner dengan 30 respoden yang kemudian akan mendapatkan hasil status Gizi balita. Hasil dari penelitian ini dengan pengolahan data langsung dan data tidak langsung menunjukkan 3 buah cluster dimana gizi buruk 16.67%, gizi normal 43.33 % dan gizi lebih 40%. Sehingga masih terdapat nilai yang cukup tinggi pada gizi lebih.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa nilai gizi balita Banjar Titih dapat diklaterisasikan dengan menggunakan metode K-Means melalui tiga buah parameter yaitu umur, jenis kelamin dan berat bada.Status gizi dibagi menjadi 3 kelompok antara lain gizi kurang, gizi normal dan gizi lebih.Berdasarkan hasil pengelompokan data status gizi pada banjar Titih didapatkan 3 buah cluster dimana gizi buruk 16.Sehingga masih terdapat nilai yang cukup tinggi pada gizi lebih.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian selanjutnya dapat menginvestigasi faktor-faktor sosial ekonomi yang berkontribusi terhadap status gizi balita, seperti tingkat pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, dan akses terhadap layanan kesehatan. Hal ini penting untuk memahami akar permasalahan gizi lebih dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengembangkan model prediksi status gizi balita berdasarkan kombinasi data antropometri, kuesioner, dan faktor-faktor lain yang relevan. Model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi balita yang berisiko mengalami gizi buruk atau gizi lebih secara dini, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi efektivitas berbagai intervensi gizi, seperti edukasi tentang pola makan sehat, pemberian makanan tambahan, dan suplementasi gizi, dalam meningkatkan status gizi balita. Dengan demikian, dapat diperoleh bukti empiris yang kuat untuk mendukung implementasi program gizi yang berbasis bukti.

  1. Nutritional Status of Under Five Year Children and Factors Associated in Kapilvastu District, Nepal.... symbiosisonlinepublishing.com/nutritionalhealth-foodscience/nutritionalhealth-foodscience06.phpNutritional Status of Under Five Year Children and Factors Associated in Kapilvastu District Nepal symbiosisonlinepublishing nutritionalhealth foodscience nutritionalhealth foodscience06 php
  2. Algoritma K-Means Clustering untuk Menentukan Nilai Gizi Balita | Irfiani | JUSTIN (Jurnal Sistem dan... doi.org/10.26418/justin.v6i4.29024Algoritma K Means Clustering untuk Menentukan Nilai Gizi Balita Irfiani JUSTIN Jurnal Sistem dan doi 10 26418 justin v6i4 29024
  3. Gangguan Perkembangan Motorik Dan Kognitif pada Anak Toodler yang Mengalami Stunting di Wilayah Pesisir... doi.org/10.29080/jhsp.v3i2.231Gangguan Perkembangan Motorik Dan Kognitif pada Anak Toodler yang Mengalami Stunting di Wilayah Pesisir doi 10 29080 jhsp v3i2 231
Read online
File size404.37 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Recess Service Innovation Through The Ero ta Application Characteristics Implementation and Constraints in the Makassar City DPRD 2025More at 2025

STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Namun, tantangan dalam bentuk gangguan teknis, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya literasi digital masih menghambat adopsi yang luas. Hal ini memilikiNamun, tantangan dalam bentuk gangguan teknis, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya literasi digital masih menghambat adopsi yang luas. Hal ini memiliki

JURIS Implementasi Peran Kepala Distrik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2025More at 2025

PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, menjadi penghambat utama optimalisasi peran Kepala Distrik. Diperlukan strategi kebijakan yangKeterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, menjadi penghambat utama optimalisasi peran Kepala Distrik. Diperlukan strategi kebijakan yang

JURIS Asas Demokratis dalam Legislasi Daerah Analisis Yuridis Atas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, kendala anggaran dan sumber daya turut membatasi pelaksanaan konsultasi publik yang optimal di berbagai daerah.menjawab persoalan tersebut,Selain itu, kendala anggaran dan sumber daya turut membatasi pelaksanaan konsultasi publik yang optimal di berbagai daerah.menjawab persoalan tersebut,

JURIS Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri No 110 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV 110/2016, terbukti melalui proses musdus dan musrenbangdes dalam penyusunan Raperdes hingga Perdes, serta menunjukkan peran substantif dalam menjembatani110/2016, terbukti melalui proses musdus dan musrenbangdes dalam penyusunan Raperdes hingga Perdes, serta menunjukkan peran substantif dalam menjembatani

JURIS Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwaMekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa

JURIS Pembahasan Kilat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Era Rezim Presiden Joko Widodo 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,

JURIS Lamteuba In Transition A Socio Historical Perspective on Agricultural Cultural Change 2025More at 2025

SINTHOPSINTHOP Pengalaman buruk yang dihadapi oleh banyak anggota masyarakat, mulai dari penangkapan hingga meningkatnya pengawasan, menjadi titik balik yang memaksaPengalaman buruk yang dihadapi oleh banyak anggota masyarakat, mulai dari penangkapan hingga meningkatnya pengawasan, menjadi titik balik yang memaksa

JURIS Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2017More at 2017

UIBUIB Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah,Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah,

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Menjalani Pemeriksaan Perkara Pidana Mempekerjakan Dokter yang Tidak Memiliki Izin Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana Dibidang Pelayanan Kesehatan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di bidang pelayanan kesehatan seringkali tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilanDalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di bidang pelayanan kesehatan seringkali tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan

JURIS Perlindungan Hukum Film Berbayar Pada Platform Streaming Digital Yang Digandakan Melalui Aplikasi Bstation 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Metode Penelitian: Pendekatan sosio-legal digunakan dengan menggabungkan analisis hukum normatif dan observasi empiris terbatas. Sumber data meliputi peraturanMetode Penelitian: Pendekatan sosio-legal digunakan dengan menggabungkan analisis hukum normatif dan observasi empiris terbatas. Sumber data meliputi peraturan

JURIS Peran Hukum Administrasi Kesehatan dalam Pengawasan Asuransi Kesehatan Pemerintah dan Swasta di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Berpijak pada kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan yang meliputi sinergi kelembagaan, pembaruan kebijakan pengawasan, peningkatan literasiBerpijak pada kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan yang meliputi sinergi kelembagaan, pembaruan kebijakan pengawasan, peningkatan literasi

JURIS Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo Gorontalo Utara 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif non-doktrinal, melalui wawancara dengan penjual, konsumen,Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif non-doktrinal, melalui wawancara dengan penjual, konsumen,

ads-block-test