UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumTanggung jawab produsen terhadap produk cacat ditinjau dari perlindungan konsumen, mengetahui pelaksanaan tanggung jawab produsen berkaitan dengan gugatan konsumen atas produk cacat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum mencegah kerugian konsumen akibat barang rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi. Penelitian hukum normatif menyimpulkan bahwa pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan itikad baik, memberikan informasi benar, jelas, dan jujur, serta memberi kesempatan konsumen menguji/mencoba barang. Tanggung jawab pelaku usaha mencakup pengembalian uang, penggantian barang, atau pemberian santunan sesuai ketentuan UUPK. Kendala utama adalah lama penyelesaian sengketa konsumen.
UU Perlindungan Konsumen mengatur upaya hukum konsumen yang dirugikan.Konsumen perlu memahami UUPK untuk menghindari pelaku usaha memanfaatkan celah hukum.Konsumen dapat memperjuangkan haknya melalui lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan dengan memenuhi unsur tuntutan ganti rugi.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji efektivitas sosialisasi UUPK kepada konsumen untuk meningkatkan kesadaran hukum. Perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berbasis digital untuk mempercepat proses penyelesaian. Studi tentang peran pemerintah dalam pengawasan mutu produk secara real-time juga penting untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang berlaku.
| File size | 753.95 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
UVAYABJMUVAYABJM Putusan tersebut menyebabkan perubahan paradigma pengawasan Perda dari model administratif (executive review) menjadi model yudisial (judicial review).Putusan tersebut menyebabkan perubahan paradigma pengawasan Perda dari model administratif (executive review) menjadi model yudisial (judicial review).
DINASTIREVDINASTIREV Putusan BPSK memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 54 dan 58 UUPK, namun dalam praktiknya menghadapi kendala implementasi karena ketiadaanPutusan BPSK memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 54 dan 58 UUPK, namun dalam praktiknya menghadapi kendala implementasi karena ketiadaan
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Dengan menggunakan policy capacity theory dan implementation gap theory rekomendasi yang dapat diberikan terhadap implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022Dengan menggunakan policy capacity theory dan implementation gap theory rekomendasi yang dapat diberikan terhadap implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022
STIT ALKIFAYAHRIAUSTIT ALKIFAYAHRIAU Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah penggunaan alat peraga edukatif melalui media stik es krim dan kertas origami untuk meningkatkan kemampuanSedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah penggunaan alat peraga edukatif melalui media stik es krim dan kertas origami untuk meningkatkan kemampuan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak setelah perceraian, terdapat inkonsistensiPenelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak setelah perceraian, terdapat inkonsistensi
APTKLHIAPTKLHI Penelitian ini dilakukan di tiga desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada tahun 2022. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur denganPenelitian ini dilakukan di tiga desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada tahun 2022. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perceived quality dan perceived value terhadap kepuasan pelanggan. Serta, menentukan pengaruhTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perceived quality dan perceived value terhadap kepuasan pelanggan. Serta, menentukan pengaruh
DINASTIREVDINASTIREV Dalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis denganDalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis dengan
Useful /
ASIAASIA Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mampu menciptakan nilai tambah ekonomis bagi manajemen dan investor (pemegang saham). Setelah dibandingkan denganIndustri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mampu menciptakan nilai tambah ekonomis bagi manajemen dan investor (pemegang saham). Setelah dibandingkan dengan
UIDUID Kontribusi yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Internasional dilakukan dalam bentuk penyertaan modal negara. Permasalahan yang dihadapi adalah penyertaanKontribusi yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Internasional dilakukan dalam bentuk penyertaan modal negara. Permasalahan yang dihadapi adalah penyertaan
UINSAUINSA Artikel ini menunjukkan bahwa demokrasi digital dalam hal evolusi elektoral akan menjadi tak terhindarkan dan akan terus berkembang seiring waktu, denganArtikel ini menunjukkan bahwa demokrasi digital dalam hal evolusi elektoral akan menjadi tak terhindarkan dan akan terus berkembang seiring waktu, dengan
MAHADEWAMAHADEWA Dari segi keefektifan distraktor ada 97,5% pengecoh berfungsi dan 2,5% pengecoh tidak berfungsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkanDari segi keefektifan distraktor ada 97,5% pengecoh berfungsi dan 2,5% pengecoh tidak berfungsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan