RUMAHJURNALRUMAHJURNAL

Jurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen AkutansiJurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi

Persaingan usaha yang sehat merupakan pilar utama dalam menciptakan pasar yang adil dan transparan. Namun, beberapa praktik persaingan usaha tidak sehat masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Dampak dari persaingan usaha tidak sehat sangat dirasakan oleh konsumen, yang menghadapi harga yang tidak wajar, produk berkualitas rendah, dan terbatasnya pilihan di pasar. Persaingan curang dapat mengakibatkan kenaikan harga, produk berkualitas rendah, kurangnya pilihan, informasi yang tidak jujur, pengabaian hak konsumen, dan kerugian finansial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan pasar. Untuk mewujudkan pasar yang adil dan transparan, diperlukan sinergi antara hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen tidak hanya berfokus pada aspek preventif, tetapi juga represif terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum. Reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan persaingan usaha di era modern. Perlunya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan persaingan usaha yang sehat. Hal ini mencakup pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta peningkatan kapasitas lembaga pengawas dalam menegakkan hukum secara efektif.

Penelitian menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen sangat penting untuk menciptakan pasar yang adil, transparan, dan berkelanjutan di era digital.Implementasinya menghadapi tantangan seperti lemah penegakan hukum, sumber daya KPPU terbatas, rendahnya literasi konsumen, serta masalah bisnis digital lintas batas dan kebocoran data.Diperlukan reformasi regulasi yang responsif terhadap teknologi, penguatan kelembagaan pengawas, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat agar hukum berperan progresif dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keadilan sosial.

Penelitian selanjutnya perlu mengkaji efektivitas mekanisme penegakan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap pelanggaran persaingan usaha yang terjadi pada platform e‑commerce, sehingga dapat mengidentifikasi hambatan operasional dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, penting untuk mengevaluasi peran literasi digital konsumen dalam mendeteksi dan melaporkan praktik persaingan tidak sehat, dengan cara mengukur sejauh mana pengetahuan teknologi memengaruhi kemampuan konsumen melindungi haknya. Penelitian ketiga dapat meneliti kecukupan regulasi perlindungan data pribadi dalam konteks persaingan usaha digital, guna menilai apakah aturan yang ada sudah melindungi konsumen dari penyalahgunaan data oleh pelaku usaha. Metode campuran antara survei konsumen, analisis kasus hukum, dan wawancara dengan regulator dapat memberikan gambaran komprehensif. Hasilnya diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang responsif terhadap inovasi teknologi serta meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, studi lanjutan ini akan mendukung terciptanya ekosistem pasar yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

  1. Muhammadiyah Law Review. muhammadiyah law review published vol table contents efektivitas sanksi mati... doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2766Muhammadiyah Law Review muhammadiyah law review published vol table contents efektivitas sanksi mati doi 10 24127 mlr v7i2 2766
  2. PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE | Jurnal Hukum Dan Keadilan.... ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/240PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE Jurnal Hukum Dan Keadilan ejournal fh ubhara ac index php judiciary article view 240
  3. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE LINTAS NEGARA | JURNAL EDUCATION AND... journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/4714PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E COMMERCE LINTAS NEGARA JURNAL EDUCATION AND journal ipts ac index php ED article view 4714
  4. PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG (IndIrect evIdence) TERHADAP... doi.org/10.20961/privat.v8i2.48418PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG IndIrect evIdence TERHADAP doi 10 20961 privat v8i2 48418
  5. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangk" by Rai Mantili, Hazar... journal.unpad.ac.id/pjih/vol3/iss1/6Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangk by Rai Mantili Hazar journal unpad ac pjih vol3 iss1 6
Read online
File size347.42 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

ads-block-test