Jurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi Files
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk memperkuat infrastruktur, regulasi, dan kerja sama antar lembaga. Kerjasama yang erat antara pemerintah,Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk memperkuat infrastruktur, regulasi, dan kerja sama antar lembaga. Kerjasama yang erat antara pemerintah,
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai regulasi pasar dan relevansinya dengan kebijakan sosial modern. Ia menekankan pentingnya keadilan, transparansi dan intervensiPemikiran Ibnu Taimiyah mengenai regulasi pasar dan relevansinya dengan kebijakan sosial modern. Ia menekankan pentingnya keadilan, transparansi dan intervensi
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada UMKM sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitianTeknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada UMKM sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang struktur hukum asuransi, serta perbedaan penting antara asuransi konvensionalTujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang struktur hukum asuransi, serta perbedaan penting antara asuransi konvensional
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL 146 Tahun 2021. Prinsip kejujuran, keterbukaan informasi produk, dan perlindungan hak konsumen menjadi landasan utama agar transaksi online sesuai dengan146 Tahun 2021. Prinsip kejujuran, keterbukaan informasi produk, dan perlindungan hak konsumen menjadi landasan utama agar transaksi online sesuai dengan
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Perlunya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan persaingan usaha yang sehat. Hal ini mencakupPerlunya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan persaingan usaha yang sehat. Hal ini mencakup
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.meskipunPenegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.meskipun
Useful /
ILMUBERSAMAILMUBERSAMA Sistem ini juga memiliki antarmuka yang mudah digunakan sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan. ImplementasiSistem ini juga memiliki antarmuka yang mudah digunakan sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan. Implementasi
MAHESA CENTERMAHESA CENTER Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitik. Masa anak merupakan masa emas perkembangan intelektual, sosial emosional, dan multikultural. PadaTeknik analisis data menggunakan deskriptif analitik. Masa anak merupakan masa emas perkembangan intelektual, sosial emosional, dan multikultural. Pada
POLNESPOLNES Disarankan agar pengelola museum mempertahankan orisinalitas, nilai, dan budaya objek wisata, serta meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur.Disarankan agar pengelola museum mempertahankan orisinalitas, nilai, dan budaya objek wisata, serta meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur.
ISI DPSISI DPS Dengan penanaman nilai-nilai lewat Tari Rejang Shanti maka masyarakat banjar Desaanyar dapat melestarikan Tari Rejang Shanti serta menjadi identitas bagiDengan penanaman nilai-nilai lewat Tari Rejang Shanti maka masyarakat banjar Desaanyar dapat melestarikan Tari Rejang Shanti serta menjadi identitas bagi
Related /
LAAROIBALAAROIBA Oleh karena itu, Kitab al Amwal karya Abu Ubaid adalah mahakarya ekonomi yang membahas berbagai masalah mendesak di bidang hukum, politik, dan hubunganOleh karena itu, Kitab al Amwal karya Abu Ubaid adalah mahakarya ekonomi yang membahas berbagai masalah mendesak di bidang hukum, politik, dan hubungan
UINUIN Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijtihad NU mengalami pergeseran dari tekstual-konservatif menjadi kontekstual-progresif dan metodologis. SementaraHasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijtihad NU mengalami pergeseran dari tekstual-konservatif menjadi kontekstual-progresif dan metodologis. Sementara
UIRUIR Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat digunakan untuk memberikan kontribusi keilmuan yang lebih jelas mengenai kematangan beragama dengan konsepManfaat teoritis penelitian ini adalah dapat digunakan untuk memberikan kontribusi keilmuan yang lebih jelas mengenai kematangan beragama dengan konsep
UIRUIR Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana. Tulisan ini bermanfaat bagi para orang tua dan pendidik untuk mengembangkan dan menanamkan moralitasTulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana. Tulisan ini bermanfaat bagi para orang tua dan pendidik untuk mengembangkan dan menanamkan moralitas
Latest /
UINSUNAUINSUNA Perkembangan wakaf tersebut tetap harus dalam koridor syariat sehingga nilai ubudiyah dan iqtishadiyah nya tetap ada. Potensi tanah wakaf di IndonesiaPerkembangan wakaf tersebut tetap harus dalam koridor syariat sehingga nilai ubudiyah dan iqtishadiyah nya tetap ada. Potensi tanah wakaf di Indonesia
STAI MIFDASTAI MIFDA Pola asuh yang diberikan oleh orang tua dengan NPD dapat memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak pada usia dini. Penelitian ini jugaPola asuh yang diberikan oleh orang tua dengan NPD dapat memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak pada usia dini. Penelitian ini juga
UMKUMK SSI menjadi kekuatan relatif, sementara CE dan WMP menunjukkan kesenjangan kritis dan EEM berada di posisi moderat. Studi menegaskan pentingnya menyeimbangkanSSI menjadi kekuatan relatif, sementara CE dan WMP menunjukkan kesenjangan kritis dan EEM berada di posisi moderat. Studi menegaskan pentingnya menyeimbangkan
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER Hasilnya menunjukkan bahwa wewenang Presiden untuk membentuk tim didukung oleh Pasal 4 ayat (1) Undang‑Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002, selamaHasilnya menunjukkan bahwa wewenang Presiden untuk membentuk tim didukung oleh Pasal 4 ayat (1) Undang‑Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002, selama