ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER

ANDREW Law JournalANDREW Law Journal

Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur bahwa pelaksana kampanye Pemilihan Umum dan tim kampanye Pemilihan Umum dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Money politic dalam Pemilihan Umum tahun 2024 terjadi di Kecamatan Binawidya. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binawidya. Pelanggaran terhadap Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan tindak pidana Pemilihan Umum. Strategi pencegahan money politic dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya yaitu penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, pengawasan partisipatif, kerja sama dengan media, pendidikan politik, dan pendanaan pencegahan yang cukup.

Tindakan penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, pengawasan partisipatif, kerja sama dengan media, pendidikan politik, dan pendanaan pencegahan yang cukup merupakan strategi utama yang dapat mencegah money politic dalam pemilihan umum di Kecamatan Binawidya.

Penelitian lanjutan dapat memfokuskan terhadap efektivitas masing‑masing komponen strategi pencegahan, yakni menilai dampak penegakan hukum tegas dengan mengukur tingkat pelanggaran sebelum dan sesudah penerapan kebijakan, serta mengkaji peran media dalam meningkatkan kesadaran publik tentang konsekuensi hukum money politic. Selanjutnya, studi kualitatif dapat dieksekusi untuk menggali persepsi masyarakat tentang keamanan dan keberatan mereka dalam melaporkan praktik money politic, sehingga dapat merancang mekanisme pelaporan yang lebih aman dan anonim. Terakhir, penelitian kuantitatif di tingkat daerah lain dapat memperluas cakupan geografis, membandingkan teknik pengawasan partisipatif dan sumber pendanaan pencegahan untuk menemukan pola best practice yang dapat diaplikasikan secara nasional.

Read online
File size627.94 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Semiotika Representasi Kecurangan Pemilu dalam Film Dokumenter Dirty Vote 2026More at 2026

169169 Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menonton film secara berulang-ulang dan memilih adeganPenelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menonton film secara berulang-ulang dan memilih adegan

JURIS Fenomena Anxiety Politik Akibat Ketidakpastian Situasi Politik Ditinjau dari Kesehatan Mental 2026More at 2026

POLNAMPOLNAM Fenomena anxiety politik yang timbul akibat ketidakpastian situasi politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental individu. KetidakpastianFenomena anxiety politik yang timbul akibat ketidakpastian situasi politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental individu. Ketidakpastian

JURIS Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kasus Deforestasi Di Kawasan Sumatera Ditinjau Dari Prinsip Prinsip Good Governance 2026More at 2026

UMSJUMSJ Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya deforestasi di Sumatera merupakan akibat dari ketidakefektifan implementasi prinsip-prinsip pemerintahanHasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya deforestasi di Sumatera merupakan akibat dari ketidakefektifan implementasi prinsip-prinsip pemerintahan

JURIS DV Pendidikan Politik Dan Peran Perempuan Dalam Penguatan Demokrasi Lokal Studi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026More at 2026

STISIPOLP12STISIPOLP12 Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi terhadap organisasi perempuan, program Pendidikan politik serta kebijakan daerahData diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi terhadap organisasi perempuan, program Pendidikan politik serta kebijakan daerah

JURIS Kaum Beriman Kristiani Dan Peran Sosial Politik Dipanggil Menjadi Utusan Bonum Commune Di Tahun Politik 2026More at 2026

MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Kaum beriman kristiani dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang menghadirkan nilai-nilai Kristiani dalam ruang publik. 2-7, umat beriman kristiani diutusKaum beriman kristiani dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang menghadirkan nilai-nilai Kristiani dalam ruang publik. 2-7, umat beriman kristiani diutus

JURIS Partisipasi Generasi Muda dan Dampak Sosialnya Pada Pemilihan Bupati Tahun 2024 di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas 2026More at 2026

UINSUNAUINSUNA Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, KPU, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan diperlukan untuk memperkuat pendidikan politikOleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, KPU, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan diperlukan untuk memperkuat pendidikan politik

JURIS Aspek Hukum dan Konstitusionalitas Kemenangan Kotak Kosong dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 2025More at 2025

UBBUBB Menurut temuan, surat suara kosong telah menjadi simbol protes publik terhadap kompetisi politik dan sistem seleksi calon yang tidak memadai dari partaiMenurut temuan, surat suara kosong telah menjadi simbol protes publik terhadap kompetisi politik dan sistem seleksi calon yang tidak memadai dari partai

JURIS Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan Kabupaten Majene Pada Pemilihan Umum Legislatif 2020More at 2020

KPUKPU Partisipasi mereka dalam pemilihan umum tidak didasarkan pada pemahaman mendalam tentang sistem politik atau program partai, melainkan pada pertimbanganPartisipasi mereka dalam pemilihan umum tidak didasarkan pada pemahaman mendalam tentang sistem politik atau program partai, melainkan pada pertimbangan

Useful /

JURIS Peran BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 2025More at 2025

ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER 8 Tahun 1999. Putusan BPSK statusnya pamungkas dan memaksa yang eksekusinya ditetapkan Pengadilan Negara. Namun, penanggulangan problem di BPSK tidak meniadakan8 Tahun 1999. Putusan BPSK statusnya pamungkas dan memaksa yang eksekusinya ditetapkan Pengadilan Negara. Namun, penanggulangan problem di BPSK tidak meniadakan

JURIS Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 28 Pdt G 2022 Pn Prp Di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu 2025More at 2025

ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER G/2022/PN. Prp, Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengabulkan gugatan Bambang Setiyono serta menyatakan sah jual beli tanah dengan surat SertipikatG/2022/PN. Prp, Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengabulkan gugatan Bambang Setiyono serta menyatakan sah jual beli tanah dengan surat Sertipikat

JURIS Proses Pembelajaran Bahasa Di Pondok Pesantren Fahmussalam Al Aziziyah Dalam Tinjauan Psikologi Intuitif 2025More at 2025

YAYASANHAIAHNUSRATULISLAMYAYASANHAIAHNUSRATULISLAM Penerapan Psikologi Intuitif melalui pengamalan kitab Maulid Dhiyau Al-Lami membentuk kepribadian santri secara holistik dan menjadi bentuk pengulanganPenerapan Psikologi Intuitif melalui pengamalan kitab Maulid Dhiyau Al-Lami membentuk kepribadian santri secara holistik dan menjadi bentuk pengulangan

JURIS Strategi Marketing Politik Pasangan Asyik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Bogor 2020More at 2020

KPUKPU Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi marketing politik yangPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi marketing politik yang

ads-block-test