ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER
ANDREW Law JournalANDREW Law JournalAlat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda dan tidak semua surat mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian. Alat bukti surat yang mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian perkara perdata adalah akta autentik. Oleh karena itu, bagaimanakah dalam hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lain. Artinya, akta Notaris merupakan akta yang autentik.
Penelitian menunjukkan bahwa akta notaris secara inheren memenuhi persyaratan akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta memegang kewajiban sebagai pejabat umum yang berwenang memfasilitasi pembentukan akta.Akta notaris memiliki kekuatan bukti formal dan material yang kuat dalam perkara perdata, sehingga dapat diakui sebagai alat bukti utama.
1. Bagaimana peran teknologi digital dapat memperkuat integritas dan keamanan proses pembuatan akta notaris di era e-government? 2. Apa dampak regulasi terbaru terhadap standar operasional dan kualitas akta notaris, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran dan pengarsipan? 3. Bagaimana perbandingan efektivitas akta notaris dengan institusi bukti lain dalam menyelesaikan sengketa perdata, dan faktor apa yang mempengaruhi preferensi pemangku kepentingan terhadap akta notaris?.
| File size | 459.43 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNDIKSHAUNDIKSHA Imunitas digital, sebagai konsep inti dalam studi ini, terbukti memperkuat fungsi eksekutif siswa sehingga mereka lebih fleksibel dalam berpikir dan memilikiImunitas digital, sebagai konsep inti dalam studi ini, terbukti memperkuat fungsi eksekutif siswa sehingga mereka lebih fleksibel dalam berpikir dan memiliki
UNDIKSHAUNDIKSHA Selain itu, siswa diharapkan mampu berperan aktif dan reflektif dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga penggunaan media audio visual benar-benarSelain itu, siswa diharapkan mampu berperan aktif dan reflektif dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga penggunaan media audio visual benar-benar
UNDIKSHAUNDIKSHA Nilai yang ditanamkan meliputi keimanan, kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Hambatan yang dihadapi antara lain perbedaan latarNilai yang ditanamkan meliputi keimanan, kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Hambatan yang dihadapi antara lain perbedaan latar
UNDIKSHAUNDIKSHA Sebagai kesimpulan, diperlukan transformasi sistem digital untuk validasi resep secara real-time serta penguatan standar pelayanan (pengkajian, konseling,Sebagai kesimpulan, diperlukan transformasi sistem digital untuk validasi resep secara real-time serta penguatan standar pelayanan (pengkajian, konseling,
UKMCUKMC Selain itu, tingkat hedonisme juga menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, bertolak belakang dengan hipotesis awal yang menyatakan adanya pengaruhSelain itu, tingkat hedonisme juga menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, bertolak belakang dengan hipotesis awal yang menyatakan adanya pengaruh
UEUUEU Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumenPenelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen
AMSIRAMSIR Tumpang tindih wewenang antara Komdigi dan Kemendag dalam mengatur pengiriman gratis di sektor e-commerce telah menyebabkan ketidakpastian hukum, dualismeTumpang tindih wewenang antara Komdigi dan Kemendag dalam mengatur pengiriman gratis di sektor e-commerce telah menyebabkan ketidakpastian hukum, dualisme
USIUSI Pasal 1 Ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.Pasal 1 Ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Useful /
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL 593.000 per bulan), serta memperbaiki kesejahteraan komunitas. Penelitian ini juga mengidentifikasi risiko elite capture pada pemilihan penerima manfaat593.000 per bulan), serta memperbaiki kesejahteraan komunitas. Penelitian ini juga mengidentifikasi risiko elite capture pada pemilihan penerima manfaat
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Yang terpenting, kesimpulan menawarkan implikasi kebijakan vital bagi badan regulasi. Pembuat kebijakan harus mewajibkan kerangka kerja pelaporan berbasisYang terpenting, kesimpulan menawarkan implikasi kebijakan vital bagi badan regulasi. Pembuat kebijakan harus mewajibkan kerangka kerja pelaporan berbasis
UMPPUMPP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi
STIEMAHARDHIKASTIEMAHARDHIKA Pelatihan diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari guru, staf administrasi, dan mahasiswa, serta mitra yayasan. Metode yang digunakan meliputi surveiPelatihan diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari guru, staf administrasi, dan mahasiswa, serta mitra yayasan. Metode yang digunakan meliputi survei