AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirStudi ini menganalisis implikasi tumpang tindih wewenang antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengatur program pengiriman gratis di sektor e-commerce di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis teori-teori atribusi, delegasi, dan ultra vires, studi ini menemukan bahwa dualisme regulasi antara kedua kementerian telah menciptakan ketidakpastian hukum, distorsi pasar, dan hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi digital. Data empiris menunjukkan peningkatan keluhan dari pelaku usaha dan konsumen akibat kebijakan yang tidak terkoordinasi. Studi ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dan pembentukan kerangka hukum digital nasional yang transparan dan terintegrasi untuk mendukung kepastian hukum dan perlindungan konsumen di era ekonomi digital.
Tumpang tindih wewenang antara Komdigi dan Kemendag dalam mengatur pengiriman gratis di sektor e-commerce telah menyebabkan ketidakpastian hukum, dualisme regulasi, dan potensi distorsi pasar yang merugikan pelaku usaha dan konsumen.Perbatasan wewenang yang tidak jelas ini memerlukan harmonisasi regulasi dan pembentukan kerangka hukum digital komprehensif untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan iklim bisnis yang sehat dan kompetitif di era ekonomi digital Indonesia.
Untuk mengatasi tumpang tindih wewenang dan menciptakan kerangka regulasi yang lebih koheren, Indonesia dapat mempertimbangkan pembentukan hukum ekonomi digital yang jelas mendefinisikan mandat masing-masing kementerian. Selain itu, mengadopsi model co-regulation yang melibatkan stakeholder industri dapat membantu menjembatani perbedaan dan memastikan praktik terbaik global diterapkan di ekonomi digital Indonesia. Akhirnya, mengintegrasikan kerangka penilaian dampak regulasi (RIA) ke dalam proses legislasi akan memastikan kebijakan selaras dengan tujuan ekonomi yang lebih luas, mencegah dampak negatif terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
| File size | 199.87 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penerapan sistem e-Tilang di Kota Medan merupakan bagian dari modernisasi pelayanan publik oleh kepolisian dan merupakan implementasi langsung dari amanatPenerapan sistem e-Tilang di Kota Medan merupakan bagian dari modernisasi pelayanan publik oleh kepolisian dan merupakan implementasi langsung dari amanat
DINASTIREVDINASTIREV Generasi Z, yang merupakan generasi digital native, cenderung lebih aktif dalam mengakses, berbagi, dan merespons informasi politik melalui platform mediaGenerasi Z, yang merupakan generasi digital native, cenderung lebih aktif dalam mengakses, berbagi, dan merespons informasi politik melalui platform media
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis dan dialog antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintahOleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis dan dialog antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori perlindungan korban dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkanData dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori perlindungan korban dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan
AMSIRAMSIR Penelitian menegaskan pentingnya peningkatan infrastruktur, dukungan medis profesional, serta melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi untuk mencapaiPenelitian menegaskan pentingnya peningkatan infrastruktur, dukungan medis profesional, serta melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi untuk mencapai
AMSIRAMSIR Putusan hakim lebih menekankan rehabilitasi dan pembinaan sosial daripada penghukuman semata. Tujuannya adalah agar sanksi yang diberikan tidak menimbulkanPutusan hakim lebih menekankan rehabilitasi dan pembinaan sosial daripada penghukuman semata. Tujuannya adalah agar sanksi yang diberikan tidak menimbulkan
UNPADUNPAD Langkah-langkah ini membantu narapidana merasa aman, didukung, dan memiliki rencana konkret untuk mengatasi masalah mereka. Psychological First Aid (PFA)Langkah-langkah ini membantu narapidana merasa aman, didukung, dan memiliki rencana konkret untuk mengatasi masalah mereka. Psychological First Aid (PFA)
SIDUCATSIDUCAT Peneliti melakukan observasi dan wawancara di Desa Bayung, Kepahiang. Dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa informasi yang akurat serta bagaimana peranPeneliti melakukan observasi dan wawancara di Desa Bayung, Kepahiang. Dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa informasi yang akurat serta bagaimana peran
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Kejahatan ekonomi berbasis digital ditandai oleh anonimitas pelaku, kecepatan transaksi, dan sifat lintas yurisdiksi yang menghambat efektivitas penegakanKejahatan ekonomi berbasis digital ditandai oleh anonimitas pelaku, kecepatan transaksi, dan sifat lintas yurisdiksi yang menghambat efektivitas penegakan
UKDCUKDC Metode Design Thinking diterapkan untuk memahami kebutuhan pengguna dan mengembangkan solusi yang efektif dan efisien. Tahapan-tahapan Design ThinkingMetode Design Thinking diterapkan untuk memahami kebutuhan pengguna dan mengembangkan solusi yang efektif dan efisien. Tahapan-tahapan Design Thinking
AMSIRAMSIR Aturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana yaitu, ditemukanAturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana yaitu, ditemukan
AMSIRAMSIR Penegakan hukum terhadap kejahatan siber melalui media sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan regulasi yang belumPenegakan hukum terhadap kejahatan siber melalui media sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan regulasi yang belum