AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirStudi ini menganalisis penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (kasus studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre). Penelitian ini menekankan bagaimana hakim menyeimbangkan pertimbangan yuris dan non-yuris, seperti pemeriksaan saksi, pernyataan terdakwa, bukti, dan tuntutan jaksa berdasarkan Pasal 363 KUHP, dengan kondisi psikologis anak, faktor lingkungan, serta aspek-aspek yang memberatkan dan meringankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya fokus pada terpenuhinya unsur-unsur pidana, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan pengembangan anak sebagai pelaku. Dalam kasus ini, hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 3 bulan, mempertimbangkan keadilan, efek jera, dan upaya rehabilitasi bagi anak. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kasus pidana anak, sehingga keadilan substansial dan perlindungan hak-hak anak dapat terjaga.
Dalam kasus pencurian dengan pemberatan oleh anak di bawah umur, hakim mempertimbangkan aspek psikologis, mental, usia, latar belakang keluarga, dan potensi trauma akibat hukuman.Putusan hakim lebih menekankan rehabilitasi dan pembinaan sosial daripada penghukuman semata.Tujuannya adalah agar sanksi yang diberikan tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi perkembangan anak, serta mencegah stigma sosial dan perilaku kriminal berulang.Dengan demikian, putusan hakim diharapkan dapat memberikan keadilan, perlindungan, dan manfaat optimal bagi masa depan anak pelaku tindak pidana.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, mengeksplorasi lebih lanjut efektivitas program community service dengan pendampingan psikologis dalam mencegah residivisme pada remaja pelaku tindak pidana. Kedua, menganalisis dampak jangka panjang dari hukuman penjara singkat terhadap perkembangan psikologis dan perilaku remaja. Ketiga, meneliti peran keluarga dan lingkungan dalam proses rehabilitasi dan pembinaan anak pelaku tindak pidana, serta strategi intervensi sistemik yang dapat diterapkan.
| File size | 260.22 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Terhadap kanak‑kanak yang lahir dari pernikahan tersebut berhak dalam perihal status, harta barang, hak waris, serta sebagainya, sehingga proteksi hukumTerhadap kanak‑kanak yang lahir dari pernikahan tersebut berhak dalam perihal status, harta barang, hak waris, serta sebagainya, sehingga proteksi hukum
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKCK berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur administratifDengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKCK berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur administratif
UNTAGUNTAG Hasil penelitian menunjukan bahwa anak beranggapan bahwa keluarga belum secara maksimal memenuhi hak partisipasi anak. Banyak keputusan yang dilakukanHasil penelitian menunjukan bahwa anak beranggapan bahwa keluarga belum secara maksimal memenuhi hak partisipasi anak. Banyak keputusan yang dilakukan
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikanPenelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikan
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil kajian menyimpulkan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif jika hanya bersifat administratif. Dibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif,Hasil kajian menyimpulkan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif jika hanya bersifat administratif. Dibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif,
DINASTIREVDINASTIREV Maraknya penggandaan ilegal di platform digital mengancam keberlangsungan industri film dan melanggar hak moral maupun ekonomi. Metode Penelitian: PendekatanMaraknya penggandaan ilegal di platform digital mengancam keberlangsungan industri film dan melanggar hak moral maupun ekonomi. Metode Penelitian: Pendekatan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Gerakan Anti-Merarik Kodeq (GAMAK) sebagai strategi pencegahan berbasis komunitasDalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Gerakan Anti-Merarik Kodeq (GAMAK) sebagai strategi pencegahan berbasis komunitas
UNIRAYAUNIRAYA Tindak pidana pencabulan ini yang dilakukan oleh anak terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri SumenepTindak pidana pencabulan ini yang dilakukan oleh anak terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Tugas dan fungsi Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang merupakan wewenang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, khususnyaTugas dan fungsi Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang merupakan wewenang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, khususnya
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pentingnya persetujuan dalam tindakan medis sebagai bentuk perlindunganSelain itu, ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pentingnya persetujuan dalam tindakan medis sebagai bentuk perlindungan
AMSIRAMSIR Implementasi efektif memerlukan pendekatan sistematis melalui forum komunikasi, sosialisasi, penguatan lembaga, pemantauan, evaluasi, dan dukungan anggaran.Implementasi efektif memerlukan pendekatan sistematis melalui forum komunikasi, sosialisasi, penguatan lembaga, pemantauan, evaluasi, dan dukungan anggaran.
AMSIRAMSIR Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undanganDengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan