DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Pernikahan di bawah umur di Indonesia kini menghadapi paradoks yang mengkhawatirkan. Di satu sisi, negara telah melakukan progresivitas yuridis melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperketat batas usia minimal pernikahan. Namun, disisi lain ekosistem media sosial justru melahirkan tren romantisme pernikahan dini melalui konten aesthetic dan narasi simplistis mengenai penyelamatan moral atau menghindari zina. Makalah ini bertujuan untuk membedah fenomena tersebut menggunakan metode penelitian normatif-sosiologis dengan pendekatan humanisme hukum. Analisis kritis menunjukkan bahwa instrumen Dispensasi Nikah di pengadilan sering kali bertransformasi menjadi jalan pintas (legal shortcut) yang mengesampingkan aspek kematangan psikis, kesiapan ekonomi, dan hak reproduksi anak. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif jika hanya bersifat administratif. Dibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif, mencakup harmonisasi standar putusan hakim, peningkatan literasi digital bagi generasi Z, serta penguatan perlindungan hak asasi anak secara holistik. Makalah ini merekomendasikan agar hukum tidak lagi menjadi penonton pasif di tengah arus digitalisasi yang mereduksi makna pernikahan menjadi sekadar konten media sosial.
Pernikahan di bawah umur di Indonesia adalah fenomena sistemik yang mencerminkan rapuhnya perlindungan terhadap martabat manusia.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan kemajuan konstitusional, namun instrumen dispensasi nikah masih menjadi celah regulasi yang memperkuat perampasan hak anak.Hukum harus aktif melindungi masa depan anak, bukan menjadi penonton pasif terhadap tren media sosial yang menyesatkan.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji dampak algoritma media sosial dalam memperkuat narasi romantisme pernikahan dini. Selain itu, studi tentang efektivitas program pendidikan seksual dan reproduksi di sekolah dalam mencegah pernikahan dini menjadi penting. Terakhir, penelitian tentang peran lembaga masyarakat dalam mendeteksi dini kasus pernikahan anak dapat menjadi arah baru untuk intervensi preventif yang lebih efektif.
| File size | 262.88 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Dari perspektif hukum Islam, tubektomi termasuk kontrasepsi permanen yang pada dasarnya tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi darurat yang memenuhi kriteriaDari perspektif hukum Islam, tubektomi termasuk kontrasepsi permanen yang pada dasarnya tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi darurat yang memenuhi kriteria
DAARULHUDADAARULHUDA Polri perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penyaringan informasi secara selektif dan memastikan bahwa riwayat Statistik SKCK tidak mencakupPolri perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penyaringan informasi secara selektif dan memastikan bahwa riwayat Statistik SKCK tidak mencakup
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu menguatkan sistem perlindungan saksi dan korban sebagai bagianDengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu menguatkan sistem perlindungan saksi dan korban sebagai bagian
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait informed consent dalam praktik kedokteran dan implikasinya terhadap pertanggungjawabanPenelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait informed consent dalam praktik kedokteran dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, serta pandangan hukumPenelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, serta pandangan hukum
DAARULHUDADAARULHUDA Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjadi landasan supremasi hukum yang memastikan keadilan dan nondiskriminasi.Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjadi landasan supremasi hukum yang memastikan keadilan dan nondiskriminasi.
TAMANLITERATAMANLITERA Diskusi dalam buku ini didasarkan pada pembacaan kritis terhadap teks-teks klasik dan hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Buku ini diharapkanDiskusi dalam buku ini didasarkan pada pembacaan kritis terhadap teks-teks klasik dan hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Buku ini diharapkan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Hasil program pelatihan kewirausahaan diantaranya seperti meningkatkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, mengembangkan pengetahuan tentang perencanaanHasil program pelatihan kewirausahaan diantaranya seperti meningkatkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, mengembangkan pengetahuan tentang perencanaan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Pada kasus Timothy ini tidak ditemukan bukti kuat perundungan semasa hidup. Namun, muncul fenomena perundungan pasca kematian yang menimbulkan luka psikologisPada kasus Timothy ini tidak ditemukan bukti kuat perundungan semasa hidup. Namun, muncul fenomena perundungan pasca kematian yang menimbulkan luka psikologis
DAARULHUDADAARULHUDA Kompetensi absolut dan relatif pengadilan adat diatur dalam Pasal 51 UU No. Selanjutnya kepala atau tokoh adat menyelenggarakan peradilan adat dengan berprinsipKompetensi absolut dan relatif pengadilan adat diatur dalam Pasal 51 UU No. Selanjutnya kepala atau tokoh adat menyelenggarakan peradilan adat dengan berprinsip
ARIMBIARIMBI Teknik analisis data yang digunakan meliputi Uji Validitas dan Uji Reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen, Uji Asumsi Klasik untuk menguji kelayakanTeknik analisis data yang digunakan meliputi Uji Validitas dan Uji Reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen, Uji Asumsi Klasik untuk menguji kelayakan
TAMANLITERATAMANLITERA Penelitian ini mengeksplorasi penerapan akad Istisna di toko daring Waleshop, praktik pre-order dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).Penelitian ini mengeksplorasi penerapan akad Istisna di toko daring Waleshop, praktik pre-order dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).