DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang menghadapi persoalan struktural yang berkaitan dengan kapasitas daya tampung, pencemaran lingkungan, serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Studi ini menganalisis penerapan prinsip penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan fokus pada prinsip kehati-hatian, pencegahan pencemaran, polluter pays, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam praktik pengelolaan TPA. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan pendekatan teknis seperti sanitary landfill dan pengembangan PLTSa, kesenjangan implementasi masih terjadi akibat tingginya volume sampah, lemahnya pengawasan, dan dominasi pendekatan pembuangan akhir tanpa strategi pengurangan di hulu. Instrumen hukum seperti AMDAL, perizinan lingkungan, dan sanksi administratif cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya menjamin pembebanan tanggung jawab biaya pemulihan kepada pencemar. Selain itu, partisipasi masyarakat terbatas karena minimnya mekanisme dialog dan akuntabilitas pengelolaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum melalui pengawasan yang lebih ketat, peningkatan mekanisme partisipasi publik, pengembangan model collaborative governance lintas daerah antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi, serta integrasi program pengurangan sampah di hulu dan perlindungan sosial bagi pemulung.
Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap pengelolaan TPA Bantar Gebang, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum lingkungan hidup di Indonesia secara normatif telah memuat prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang komprehensif.Namun, penerapan prinsip tersebut dalam praktik masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan.Pengelolaan TPA yang masih menimbulkan pencemaran mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip pencegahan pencemaran dan kehati-hatian.Instrumen hukum cenderung dijalankan secara administratif dan reaktif, sehingga belum efektif mencegah pencemaran secara berkelanjutan.Partisipasi masyarakat sekitar TPA juga masih bersifat terbatas, yang berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak model pengelolaan sampah berbasis komunitas di sekitar TPA Bantar Gebang untuk mengukur efektivitas partisipasi masyarakat dalam mengurangi polusi. Kedua, penelitian perlu mengkaji perbandingan kebijakan hukum lingkungan antara Indonesia dan negara lain yang berhasil mengimplementasikan prinsip polluter pays principle, terutama dalam konteks pemulihan lingkungan. Ketiga, studi tentang peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan TPA, seperti penggunaan sistem pemantauan real-time untuk mengurangi risiko pencemaran, dapat menjadi arah penelitian baru yang relevan.
| File size | 378.5 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Kedudukan atau status adalah hal yang penting dalam hukum, terutama dalam hukum perdata. Kecerdasan buatan sendiri belum diketahui kedudukannya di dalamKedudukan atau status adalah hal yang penting dalam hukum, terutama dalam hukum perdata. Kecerdasan buatan sendiri belum diketahui kedudukannya di dalam
DAARULHUDADAARULHUDA Metode penelitian dengan menerapkan penelitian normatif, sedangkan hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak PidanaMetode penelitian dengan menerapkan penelitian normatif, sedangkan hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif memberikan perlindungan hukum terhadapHasil penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif memberikan perlindungan hukum terhadap
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kota Bandung melalui urban farming lebih didominasiPenelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kota Bandung melalui urban farming lebih didominasi
DAARULHUDADAARULHUDA Hal ini menunjukkan kompleksitas metodologi penetapan hukum Islam, yang menuntut kajian mendalam terhadap lafaz, konteks, serta dalil penguat lainnya.Hal ini menunjukkan kompleksitas metodologi penetapan hukum Islam, yang menuntut kajian mendalam terhadap lafaz, konteks, serta dalil penguat lainnya.
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Analisis dilakukan menggunakan tiga indikator utama, yaitu Nilai Net Present Value (NPV), Tingkat Pengembalian Internal (IRR), dan Periode PengembalianAnalisis dilakukan menggunakan tiga indikator utama, yaitu Nilai Net Present Value (NPV), Tingkat Pengembalian Internal (IRR), dan Periode Pengembalian
MANDALANURSAMANDALANURSA SMA Batik 1 Surakarta berhasil mengembangkan program Adiwiyata meskipun memiliki ruang hijau terbatas. Di konteks perkotaan padat dengan minimal ruangSMA Batik 1 Surakarta berhasil mengembangkan program Adiwiyata meskipun memiliki ruang hijau terbatas. Di konteks perkotaan padat dengan minimal ruang
UTPUTP Efikasi diri menunjukkan keyakinan tinggi dalam mencapai tujuan, termasuk pada ibu hamil. Di sisi lain, muncul fenomena pantangan makanan yang dipercayaiEfikasi diri menunjukkan keyakinan tinggi dalam mencapai tujuan, termasuk pada ibu hamil. Di sisi lain, muncul fenomena pantangan makanan yang dipercayai
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Dalam konteks modern Indonesia, nilai moral dan spiritual ayat ini tetap relevan untuk mengatasi fenomena seperti prostitusi daring, kekerasan seksual,Dalam konteks modern Indonesia, nilai moral dan spiritual ayat ini tetap relevan untuk mengatasi fenomena seperti prostitusi daring, kekerasan seksual,
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pengurusSesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pengurus
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menggunakan kajian literatur kualitatif dengan menelaah sumber akademik yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2025, serta melakukanPenelitian ini menggunakan kajian literatur kualitatif dengan menelaah sumber akademik yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2025, serta melakukan
FORTEI7FORTEI7 Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan konsumsi air berbasis Internet of Things (IoT) pada prototipe bangunan tigaPenelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan konsumsi air berbasis Internet of Things (IoT) pada prototipe bangunan tiga