DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang menghadapi persoalan struktural yang berkaitan dengan kapasitas daya tampung, pencemaran lingkungan, serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Studi ini menganalisis penerapan prinsip penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan fokus pada prinsip kehati-hatian, pencegahan pencemaran, polluter pays, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam praktik pengelolaan TPA. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan pendekatan teknis seperti sanitary landfill dan pengembangan PLTSa, kesenjangan implementasi masih terjadi akibat tingginya volume sampah, lemahnya pengawasan, dan dominasi pendekatan pembuangan akhir tanpa strategi pengurangan di hulu. Instrumen hukum seperti AMDAL, perizinan lingkungan, dan sanksi administratif cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya menjamin pembebanan tanggung jawab biaya pemulihan kepada pencemar. Selain itu, partisipasi masyarakat terbatas karena minimnya mekanisme dialog dan akuntabilitas pengelolaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum melalui pengawasan yang lebih ketat, peningkatan mekanisme partisipasi publik, pengembangan model collaborative governance lintas daerah antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi, serta integrasi program pengurangan sampah di hulu dan perlindungan sosial bagi pemulung.
Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap pengelolaan TPA Bantar Gebang, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum lingkungan hidup di Indonesia secara normatif telah memuat prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang komprehensif.Namun, penerapan prinsip tersebut dalam praktik masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan.Pengelolaan TPA yang masih menimbulkan pencemaran mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip pencegahan pencemaran dan kehati-hatian.Instrumen hukum cenderung dijalankan secara administratif dan reaktif, sehingga belum efektif mencegah pencemaran secara berkelanjutan.Partisipasi masyarakat sekitar TPA juga masih bersifat terbatas, yang berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak model pengelolaan sampah berbasis komunitas di sekitar TPA Bantar Gebang untuk mengukur efektivitas partisipasi masyarakat dalam mengurangi polusi. Kedua, penelitian perlu mengkaji perbandingan kebijakan hukum lingkungan antara Indonesia dan negara lain yang berhasil mengimplementasikan prinsip polluter pays principle, terutama dalam konteks pemulihan lingkungan. Ketiga, studi tentang peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan TPA, seperti penggunaan sistem pemantauan real-time untuk mengurangi risiko pencemaran, dapat menjadi arah penelitian baru yang relevan.
| File size | 378.5 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
LITERACYINSTITUTELITERACYINSTITUTE Peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan, sementara kolaborasi antar kelompok menciptakan lingkunganPeningkatan efisiensi produksi dan pemasaran mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan, sementara kolaborasi antar kelompok menciptakan lingkungan
SARI MUTIARASARI MUTIARA Sebagai respons, scoping review ini menginvestigasi program pendidikan orang tua bagi anak dengan DA, dengan tujuan merinci dan merangkum temuan utamaSebagai respons, scoping review ini menginvestigasi program pendidikan orang tua bagi anak dengan DA, dengan tujuan merinci dan merangkum temuan utama
UNITY ACADEMYUNITY ACADEMY Solusi yang ditawarkan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, distribusi media edukasi (leaflet,Solusi yang ditawarkan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, distribusi media edukasi (leaflet,
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sumber daya manusia (SDM), perbaikan sarana prasana teknologi informasi, dan penguatan koordinasi kelembagaanOleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sumber daya manusia (SDM), perbaikan sarana prasana teknologi informasi, dan penguatan koordinasi kelembagaan
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Kota Bandung menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, dengan produksi mencapai lebih dari 1. 500 ton per hari pada tahun 2023. Rendahnya kesadaranKota Bandung menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, dengan produksi mencapai lebih dari 1. 500 ton per hari pada tahun 2023. Rendahnya kesadaran
UMNUMN Minimnya pelatihan dalam aspek komunikasi sosial, pemahaman multikultural, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi hambatan utama dalam optimalisasiMinimnya pelatihan dalam aspek komunikasi sosial, pemahaman multikultural, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi hambatan utama dalam optimalisasi
STAIN MADINASTAIN MADINA Masjid sebagai institusi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga berperan penting dalam pembinaan spiritual dan sosialMasjid sebagai institusi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga berperan penting dalam pembinaan spiritual dan sosial
IISTRIISTR Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif interaktif yang meliputi reduksi data,Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif interaktif yang meliputi reduksi data,
Useful /
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan reklamasi PIK 2 dengan instrumen pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkanPenelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan reklamasi PIK 2 dengan instrumen pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini merekomendasikan perlunya ketelitian dalam mengklasifikasikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, agar pasal yangPenelitian ini merekomendasikan perlunya ketelitian dalam mengklasifikasikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, agar pasal yang
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak dalam akses pelayanan imunisasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat,Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak dalam akses pelayanan imunisasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat,
DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam praktiknya, notaris menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris, kompleksitas sistem hukumNamun, dalam praktiknya, notaris menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris, kompleksitas sistem hukum