DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang menghadapi persoalan struktural yang berkaitan dengan kapasitas daya tampung, pencemaran lingkungan, serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Studi ini menganalisis penerapan prinsip penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan fokus pada prinsip kehati-hatian, pencegahan pencemaran, polluter pays, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam praktik pengelolaan TPA. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan pendekatan teknis seperti sanitary landfill dan pengembangan PLTSa, kesenjangan implementasi masih terjadi akibat tingginya volume sampah, lemahnya pengawasan, dan dominasi pendekatan pembuangan akhir tanpa strategi pengurangan di hulu. Instrumen hukum seperti AMDAL, perizinan lingkungan, dan sanksi administratif cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya menjamin pembebanan tanggung jawab biaya pemulihan kepada pencemar. Selain itu, partisipasi masyarakat terbatas karena minimnya mekanisme dialog dan akuntabilitas pengelolaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum melalui pengawasan yang lebih ketat, peningkatan mekanisme partisipasi publik, pengembangan model collaborative governance lintas daerah antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi, serta integrasi program pengurangan sampah di hulu dan perlindungan sosial bagi pemulung.
Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap pengelolaan TPA Bantar Gebang, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum lingkungan hidup di Indonesia secara normatif telah memuat prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang komprehensif.Namun, penerapan prinsip tersebut dalam praktik masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan.Pengelolaan TPA yang masih menimbulkan pencemaran mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip pencegahan pencemaran dan kehati-hatian.Instrumen hukum cenderung dijalankan secara administratif dan reaktif, sehingga belum efektif mencegah pencemaran secara berkelanjutan.Partisipasi masyarakat sekitar TPA juga masih bersifat terbatas, yang berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak model pengelolaan sampah berbasis komunitas di sekitar TPA Bantar Gebang untuk mengukur efektivitas partisipasi masyarakat dalam mengurangi polusi. Kedua, penelitian perlu mengkaji perbandingan kebijakan hukum lingkungan antara Indonesia dan negara lain yang berhasil mengimplementasikan prinsip polluter pays principle, terutama dalam konteks pemulihan lingkungan. Ketiga, studi tentang peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan TPA, seperti penggunaan sistem pemantauan real-time untuk mengurangi risiko pencemaran, dapat menjadi arah penelitian baru yang relevan.
| File size | 378.5 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Selain itu, efisiensi administratif meningkat, partisipasi publik turut tumbuh, dan persaingan harga menjadi lebih kompetitif, yang pada akhirnya mengoptimalkanSelain itu, efisiensi administratif meningkat, partisipasi publik turut tumbuh, dan persaingan harga menjadi lebih kompetitif, yang pada akhirnya mengoptimalkan
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala signifikan, ICC tetap memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan internasional bagiHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala signifikan, ICC tetap memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan internasional bagi
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, dalam praktiknya masih terjadi kerancuan dalam memahami perbedaan fungsi antara Qawāʿid Uṣūliyyah, Qawāʿid Fiqhiyyah, dan Qawāʿid Tasyriʿiyyah.Namun, dalam praktiknya masih terjadi kerancuan dalam memahami perbedaan fungsi antara Qawāʿid Uṣūliyyah, Qawāʿid Fiqhiyyah, dan Qawāʿid Tasyriʿiyyah.
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Reformasi zonasi harus dilakukan dalam kerangka konstitusional, dengan menempatkan hak atas pendidikan sebagai hak dasar yang tidak boleh dibatasi olehReformasi zonasi harus dilakukan dalam kerangka konstitusional, dengan menempatkan hak atas pendidikan sebagai hak dasar yang tidak boleh dibatasi oleh
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Peluang ini meliputi percepatan komunikasi dalam kepemimpinan, peningkatan transparansi dalam pemerintahan, serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusanPeluang ini meliputi percepatan komunikasi dalam kepemimpinan, peningkatan transparansi dalam pemerintahan, serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan
WONOGIRIKABWONOGIRIKAB Modul ajar Bahasa Indonesia kelas VI di SDN Polokarto 01 memiliki sistematika yang baik dan terintegrasi dengan prinsip Kurikulum Merdeka, termasuk materiModul ajar Bahasa Indonesia kelas VI di SDN Polokarto 01 memiliki sistematika yang baik dan terintegrasi dengan prinsip Kurikulum Merdeka, termasuk materi
UNTAGUNTAG Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan komunikasi dua arah, promosi intensif untuk menarik pengunjung, pemberian insentifSebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan komunikasi dua arah, promosi intensif untuk menarik pengunjung, pemberian insentif
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Untuk upaya pemenuhan hak reproduksi tersebut, maka pelayanan kesehatan reproduksi harus dilaksanakan ditingkat pelayanan dasar melalui pendekatan siklusUntuk upaya pemenuhan hak reproduksi tersebut, maka pelayanan kesehatan reproduksi harus dilaksanakan ditingkat pelayanan dasar melalui pendekatan siklus
Useful /
RISETPRESSRISETPRESS Kajian kualitatif komparatif ini mengeksplorasi bagaimana tekanan iklim membentuk dinamika pasar informal, dengan fokus pada strategi adaptasi penjual,Kajian kualitatif komparatif ini mengeksplorasi bagaimana tekanan iklim membentuk dinamika pasar informal, dengan fokus pada strategi adaptasi penjual,
WONOGIRIKABWONOGIRIKAB Penelitian ini menonjolkan kebaharuan melalui strategi pelibatan komprehensif, yaitu pengamatan aktif, pertanyaan kritis, pelibatan sebagai asisten, praktikPenelitian ini menonjolkan kebaharuan melalui strategi pelibatan komprehensif, yaitu pengamatan aktif, pertanyaan kritis, pelibatan sebagai asisten, praktik
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam mengedukasi dan mengadvokasi pemahaman tentang kerukunan umat beragama.Tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam mengedukasi dan mengadvokasi pemahaman tentang kerukunan umat beragama.
Tel-UTel-U Penelitian ini menggunakan metode analisis konten untuk menyelidiki konten video @bangjoeofficial yang mencakup berbagai bahasa, budaya, dan pesan budayaPenelitian ini menggunakan metode analisis konten untuk menyelidiki konten video @bangjoeofficial yang mencakup berbagai bahasa, budaya, dan pesan budaya