DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini menganalisis yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi literatur, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional yang relevan, termasuk Statuta Roma 1998 sebagai dasar yurisdiksi ICC. Kasus Rohingya dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hukum perang. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun prinsip komplementer ICC memungkinkan pengadilan internasional bertindak ketika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum, pelaksanaan yurisdiksi ICC menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kerja sama Myanmar, status non-pihak Myanmar terhadap Statuta Roma, serta hambatan politik regional yang terkait prinsip non-intervensi ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala signifikan, ICC tetap memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan internasional bagi komunitas Rohingya melalui pengakuan yurisdiksi atas pelanggaran yang terjadi di wilayah negara pihak Statuta Roma atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB.
ICC memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.Kasus Rohingya di Myanmar merupakan konflik bersenjata non-internasional dengan indikasi genosida dan pelanggaran HAM berat.Prinsip komplementer ICC memastikan pengadilan internasional dapat bertindak jika sistem nasional tidak mampu, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala politik, kurangnya kerja sama, dan status Myanmar sebagai negara non-pihak.Hambatan tambahan muncul dari status kewarganegaraan Rohingya yang dicabut dan prinsip non-intervensi ASEAN.Meskipun menghadapi hambatan, ICC tetap penting dalam menegakkan keadilan bagi Rohingya melalui yurisdiksi atas pelanggaran di wilayah negara pihak atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, bagaimana ICC dapat mengatasi hambatan politik regional, khususnya prinsip non-intervensi ASEAN, dalam menegakkan keadilan bagi Rohingya? Kedua, apakah ada strategi alternatif bagi ICC untuk menangani kasus Rohingya, mengingat status non-pihak Myanmar terhadap Statuta Roma? Ketiga, bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam merujuk kasus Rohingya ke ICC dan apakah ada mekanisme yang dapat ditingkatkan untuk memastikan keadilan bagi komunitas Rohingya?.
| File size | 254.39 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian mengungkap bahwa pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal karena masih ditemukan praktik pengalihdayaan pada pekerjaanHasil penelitian mengungkap bahwa pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal karena masih ditemukan praktik pengalihdayaan pada pekerjaan
DAARULHUDADAARULHUDA Kebijakan Beasiswa KIP-K Aspirasi, meskipun sejalan dengan amanat konstitusi, belum sepenuhnya efektif karena masalah transparansi, ketepatan sasaran,Kebijakan Beasiswa KIP-K Aspirasi, meskipun sejalan dengan amanat konstitusi, belum sepenuhnya efektif karena masalah transparansi, ketepatan sasaran,
DAARULHUDADAARULHUDA Hak atas privasi yang dijamin oleh DUHAM, ICCPR, UUD 1945, serta diperjelas melalui General Comment No. 16 menempatkan kehidupan domestik sebagai wilayahHak atas privasi yang dijamin oleh DUHAM, ICCPR, UUD 1945, serta diperjelas melalui General Comment No. 16 menempatkan kehidupan domestik sebagai wilayah
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja freelance sebagai kreditor konkuren memiliki keterbatasan hak dalam proses kepailitan, seperti prioritas pembayaranHasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja freelance sebagai kreditor konkuren memiliki keterbatasan hak dalam proses kepailitan, seperti prioritas pembayaran
UNUBLITARUNUBLITAR Penelitian lanjutan sebaiknya melakukan studi komparatif antar‑KUA dengan pendekatan normatif‑empiris yang lebih luas untuk merumuskan regulasi komprehensifPenelitian lanjutan sebaiknya melakukan studi komparatif antar‑KUA dengan pendekatan normatif‑empiris yang lebih luas untuk merumuskan regulasi komprehensif
DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini menekankan urgensi harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci untuk memastikan kesetaraan perlindungan antara PPPK paruhStudi ini menekankan urgensi harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci untuk memastikan kesetaraan perlindungan antara PPPK paruh
MALAHAYATIMALAHAYATI Edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya komunikasi aktif serta pembatasan penggunaan gadget menjadi langkah preventif yang perlu terus didorong demiEdukasi kepada orang tua mengenai pentingnya komunikasi aktif serta pembatasan penggunaan gadget menjadi langkah preventif yang perlu terus didorong demi
JQWHJQWH Data dianalisis dengan menggunakan Uji Paired Sample t-Test untuk mengetahui perbedaan skor antar kelompok. Hasil menunjukkan ada perbedaan skor sebelumData dianalisis dengan menggunakan Uji Paired Sample t-Test untuk mengetahui perbedaan skor antar kelompok. Hasil menunjukkan ada perbedaan skor sebelum
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, lebih dari dua puluh tahun pasca implementasi, terdapat kesenjangan signifikan antara cita-cita normatif dan realitas prosedural, yang berpusatNamun, lebih dari dua puluh tahun pasca implementasi, terdapat kesenjangan signifikan antara cita-cita normatif dan realitas prosedural, yang berpusat
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Islam dalam bingkai ke Indonesiaan dan kemanusiaan adalah suatu pemikiran integratif antara Islam, keIndonesiaanPemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Islam dalam bingkai ke Indonesiaan dan kemanusiaan adalah suatu pemikiran integratif antara Islam, keIndonesiaan
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Beberapa kali penelitian dilakukan untuk meningkatkan potensi wisata di Laweyan. Sampai saat ini kampung Laweyan menjadi salah satu kampung yang di dedikasikanBeberapa kali penelitian dilakukan untuk meningkatkan potensi wisata di Laweyan. Sampai saat ini kampung Laweyan menjadi salah satu kampung yang di dedikasikan
JQWHJQWH Nyeri persalinan merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat proses persalinan normal. Penatalaksanaan nyeri persalinan dengan metode non-farmakologis,Nyeri persalinan merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat proses persalinan normal. Penatalaksanaan nyeri persalinan dengan metode non-farmakologis,