DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Penelitian ini menganalisis yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi literatur, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional yang relevan, termasuk Statuta Roma 1998 sebagai dasar yurisdiksi ICC. Kasus Rohingya dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hukum perang. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun prinsip komplementer ICC memungkinkan pengadilan internasional bertindak ketika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum, pelaksanaan yurisdiksi ICC menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kerja sama Myanmar, status non-pihak Myanmar terhadap Statuta Roma, serta hambatan politik regional yang terkait prinsip non-intervensi ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala signifikan, ICC tetap memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan internasional bagi komunitas Rohingya melalui pengakuan yurisdiksi atas pelanggaran yang terjadi di wilayah negara pihak Statuta Roma atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB.

ICC memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.Kasus Rohingya di Myanmar merupakan konflik bersenjata non-internasional dengan indikasi genosida dan pelanggaran HAM berat.Prinsip komplementer ICC memastikan pengadilan internasional dapat bertindak jika sistem nasional tidak mampu, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala politik, kurangnya kerja sama, dan status Myanmar sebagai negara non-pihak.Hambatan tambahan muncul dari status kewarganegaraan Rohingya yang dicabut dan prinsip non-intervensi ASEAN.Meskipun menghadapi hambatan, ICC tetap penting dalam menegakkan keadilan bagi Rohingya melalui yurisdiksi atas pelanggaran di wilayah negara pihak atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB.

Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, bagaimana ICC dapat mengatasi hambatan politik regional, khususnya prinsip non-intervensi ASEAN, dalam menegakkan keadilan bagi Rohingya? Kedua, apakah ada strategi alternatif bagi ICC untuk menangani kasus Rohingya, mengingat status non-pihak Myanmar terhadap Statuta Roma? Ketiga, bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam merujuk kasus Rohingya ke ICC dan apakah ada mekanisme yang dapat ditingkatkan untuk memastikan keadilan bagi komunitas Rohingya?.

Read online
File size254.39 KB
Pages5
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaruh Viral Marketing Dan Hedonic Shopping Motivation Terhadap Kepuasan Pelanggan Dengan Impulsive Buying Sebagai Variabel Intervening Pada Pengguna E Commerce Shopee Di Kabupaten Semarang 2026More at 2026

UNDARISUNDARIS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Viral marketing dan Hedonic shopping motivation terhadap Kepuasan Pelanggan, dengan Impulsive buyingPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Viral marketing dan Hedonic shopping motivation terhadap Kepuasan Pelanggan, dengan Impulsive buying

JURIS Comparative Analysis of Tax Incentives for Electric Vehicle and Economic Impact Estimation Input Output Analysis 2026More at 2026

UMNUMN Hasil menunjukkan PPnBM DTP paling efektif dengan dampak ekonomi tertinggi, sejalan dengan perspektif otoritas pajak dan potensi sebagai alat kebijakanHasil menunjukkan PPnBM DTP paling efektif dengan dampak ekonomi tertinggi, sejalan dengan perspektif otoritas pajak dan potensi sebagai alat kebijakan

JURIS Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang Melibatkan Ahli Waris Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711 PDT G 2023 PN JKT UTR 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA G/2023/PN Jkt. Utr, yang melibatkan Dedi Suwasono (pembeli) melawan ahli waris Iwan Herlambang (penjual), ditemukan bahwa kewajiban penjual beralih kepadaG/2023/PN Jkt. Utr, yang melibatkan Dedi Suwasono (pembeli) melawan ahli waris Iwan Herlambang (penjual), ditemukan bahwa kewajiban penjual beralih kepada

JURIS The Legal Liability of the Roblox Gaming Platform as a Foreign Electronic System Operator for Child Protection in Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pertama, sebagai PSE Asing yang menyediakan layanan kepada masyarakat Indonesia, Roblox berada dalam lingkup kewajiban hukum yang diatur oleh UU ITE, UUPertama, sebagai PSE Asing yang menyediakan layanan kepada masyarakat Indonesia, Roblox berada dalam lingkup kewajiban hukum yang diatur oleh UU ITE, UU

JURIS Perlindungan Hukum bagi UMKM terhadap Praktik Predatory Pricing pada E commerce di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA 5 Tahun 1999 melarang praktik ini, pembuktiannya sulit karena kurangnya standar biaya yang jelas. Peraturan yang ada belum cukup efektif dalam melindungi5 Tahun 1999 melarang praktik ini, pembuktiannya sulit karena kurangnya standar biaya yang jelas. Peraturan yang ada belum cukup efektif dalam melindungi

JURIS Tinjauan Yuridis Atas Kelemahan Prosedural Pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Sebagai Sumber Tantangan Efektivitas Pengadilan Hubungan Indutrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Namun kelemahan juga ditemukan pada tahap Tipartit karena anjuran mediator hanya bersifat rekomendatif dan tidak mengikat sehingga sering diabaikan olehNamun kelemahan juga ditemukan pada tahap Tipartit karena anjuran mediator hanya bersifat rekomendatif dan tidak mengikat sehingga sering diabaikan oleh

JURIS Perlindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Status paruh waktu sering dimanfaatkan instansi pemerintah untuk mengurangi hak-hak normatif tanpa sanksi hukum yang jelas, bertentangan dengan prinsipStatus paruh waktu sering dimanfaatkan instansi pemerintah untuk mengurangi hak-hak normatif tanpa sanksi hukum yang jelas, bertentangan dengan prinsip

JURIS Studi Habitat Ikan Gobi Eleotris fusca Forster 1801 di Perairan Sungai Ummiding Polewali Mandar sebagai Dasar Domestikasi 2025More at 2025

UNSULBARUNSULBAR Informasi ini dapat dijadikan acuan untuk penyesuaian lingkungan pemeliharaan ikan di wadah terkontrol. Kondisi habitat di ketiga stasiun Sungai UmmidingInformasi ini dapat dijadikan acuan untuk penyesuaian lingkungan pemeliharaan ikan di wadah terkontrol. Kondisi habitat di ketiga stasiun Sungai Ummiding

Useful /

JURIS Kritik Pasal 23 Ayat 1 UU No 17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15 116 Permenkop UKM No 8 Tahun 2023 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, Pasal 15 dan 16 dianggap belum sepenuhnya sejalan karena absennya mekanisme pengambilan keputusan demokratis anggota, sehingga melemahkanDengan demikian, Pasal 15 dan 16 dianggap belum sepenuhnya sejalan karena absennya mekanisme pengambilan keputusan demokratis anggota, sehingga melemahkan

JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian menunjukkan bahwa pekerja freelance tidak diakui sebagai pekerja atau buruh dalam undang‑undang ketenagakerjaan, sehingga mereka diklasifikasikanPenelitian menunjukkan bahwa pekerja freelance tidak diakui sebagai pekerja atau buruh dalam undang‑undang ketenagakerjaan, sehingga mereka diklasifikasikan

JURIS Implikasi Penolakan Bukti Elektronik Tanpa Verifikasi Digital Forensik Studi Putusan dan Analisis Yuridis 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Digital forensik berperan krusial dalam memastikan bahwa bukti elektronik benar-benar asli dan tidak mengalami manipulasi di tengah mudahnya rekayasa dataDigital forensik berperan krusial dalam memastikan bahwa bukti elektronik benar-benar asli dan tidak mengalami manipulasi di tengah mudahnya rekayasa data

JURIS Model Pembelajaran Problem Based Learning PBL sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Sejarah Peminatan 2026More at 2026

UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Penelitian ini menyimpulkan bahwa model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) efektif meningkatkan motivasi dan prestasi belajar Sejarah (Peminatan)Penelitian ini menyimpulkan bahwa model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) efektif meningkatkan motivasi dan prestasi belajar Sejarah (Peminatan)

ads-block-test