DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Penelitian ini menganalisis yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi literatur, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional yang relevan, termasuk Statuta Roma 1998 sebagai dasar yurisdiksi ICC. Kasus Rohingya dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hukum perang. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun prinsip komplementer ICC memungkinkan pengadilan internasional bertindak ketika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum, pelaksanaan yurisdiksi ICC menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kerja sama Myanmar, status non-pihak Myanmar terhadap Statuta Roma, serta hambatan politik regional yang terkait prinsip non-intervensi ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala signifikan, ICC tetap memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan internasional bagi komunitas Rohingya melalui pengakuan yurisdiksi atas pelanggaran yang terjadi di wilayah negara pihak Statuta Roma atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB.

ICC memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.Kasus Rohingya di Myanmar merupakan konflik bersenjata non-internasional dengan indikasi genosida dan pelanggaran HAM berat.Prinsip komplementer ICC memastikan pengadilan internasional dapat bertindak jika sistem nasional tidak mampu, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala politik, kurangnya kerja sama, dan status Myanmar sebagai negara non-pihak.Hambatan tambahan muncul dari status kewarganegaraan Rohingya yang dicabut dan prinsip non-intervensi ASEAN.Meskipun menghadapi hambatan, ICC tetap penting dalam menegakkan keadilan bagi Rohingya melalui yurisdiksi atas pelanggaran di wilayah negara pihak atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB.

Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, bagaimana ICC dapat mengatasi hambatan politik regional, khususnya prinsip non-intervensi ASEAN, dalam menegakkan keadilan bagi Rohingya? Kedua, apakah ada strategi alternatif bagi ICC untuk menangani kasus Rohingya, mengingat status non-pihak Myanmar terhadap Statuta Roma? Ketiga, bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam merujuk kasus Rohingya ke ICC dan apakah ada mekanisme yang dapat ditingkatkan untuk memastikan keadilan bagi komunitas Rohingya?.

Read online
File size254.39 KB
Pages5
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual Uu Tpks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Perlindungan tersebut berupak hak yang diberikan kepada korban seperti hak Penanganan, Hak Perlindungan dan hak pemulihan. Selain perlindungan terdapatPerlindungan tersebut berupak hak yang diberikan kepada korban seperti hak Penanganan, Hak Perlindungan dan hak pemulihan. Selain perlindungan terdapat

JURIS Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Baru dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang terlihat pada kesamaan subjek, irisan unsur perbuatan, ruang lingkup regulasi yang1 Tahun 2023 (KUHP) dan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang terlihat pada kesamaan subjek, irisan unsur perbuatan, ruang lingkup regulasi yang

JURIS AsbAbun Nuzl Surah An Nr Ayat 2 3 Analisis Hukum Zina dan Konsekuensinya dalam Perspektif Al Qur an 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA an‑Nūr ayat 2–3, menjelaskan ketentuan hukum zina menurut perspektif syariat Islam, mengungkap dimensi sosial yang terkandung dalam ayat tersebut,an‑Nūr ayat 2–3, menjelaskan ketentuan hukum zina menurut perspektif syariat Islam, mengungkap dimensi sosial yang terkandung dalam ayat tersebut,

JURIS Fenomena Pencemaran Limbah Minyak Hitam Oil Spill di Kabupaten Bintan ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Peraturan perundang-undangan sudah mengatur secara administrasi dan teknis terkait dengan langkah-langkah pencegahan, upaya penanggulangan, dan upaya pemulihanPeraturan perundang-undangan sudah mengatur secara administrasi dan teknis terkait dengan langkah-langkah pencegahan, upaya penanggulangan, dan upaya pemulihan

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Jalur perlindungan hukum bagi pekerja dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, perdata, atau pidana, serta penyelesaian sengketa sesuai denganJalur perlindungan hukum bagi pekerja dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, perdata, atau pidana, serta penyelesaian sengketa sesuai dengan

JURIS Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Ketentuan tersebut menegaskan orientasi sistem peradilan pidana anak pada penyelesaian perkara yang non-represif dan partisipatif, namun masih bersifatKetentuan tersebut menegaskan orientasi sistem peradilan pidana anak pada penyelesaian perkara yang non-represif dan partisipatif, namun masih bersifat

JURIS Implikasi Hukum Internasional terhadap Praktik Genosida Etnis Rohingya di Myanmar Sebuah Kajian Normatif 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), studi ini menyimpulkanMelalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), studi ini menyimpulkan

JURIS Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022 2023 2025More at 2025

JURNALSAINSJURNALSAINS Upaya ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kontribusi terhadap perdamaian global, namun memerlukan koordinasi yang lebih baikUpaya ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kontribusi terhadap perdamaian global, namun memerlukan koordinasi yang lebih baik

Useful /

JURIS Synergy Between Civic Education And Pancasila Values In Fostering Human Rights Awareness In The Era Of Globalisation 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pancasila sendiri memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga jika diajarkan secara kontekstual, dapat memperkuat kesadaranPancasila sendiri memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga jika diajarkan secara kontekstual, dapat memperkuat kesadaran

JURIS Hukum Islam Sebuah Konsep dan Urgensinya 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Sebagai wujud manifestasi syariat, hukum Islam tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga dimensi moral dan spiritual yang menjadi pedomanSebagai wujud manifestasi syariat, hukum Islam tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga dimensi moral dan spiritual yang menjadi pedoman

JURIS Pengaruh Debt To Equity Ratio dan Return On Assets Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Subsektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 2024 2025More at 2025

JOURNALCENTERJOURNALCENTER Nilai perusahaan mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek masa depan perusahaan. Dalam sektor perbankan yang sangat diatur dan penuh risiko,Nilai perusahaan mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek masa depan perusahaan. Dalam sektor perbankan yang sangat diatur dan penuh risiko,

JURIS Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Dan Pengembalian Buku Perpustakaan Menggunakan Barcode Untuk Mendukung Peningkatan Literasi Siswa 2025More at 2025

JOURNALCENTERJOURNALCENTER Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada rata-rata peminjaman buku, dari 0,77 buku per hari sebelum sistem diimplementasikanHasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada rata-rata peminjaman buku, dari 0,77 buku per hari sebelum sistem diimplementasikan

ads-block-test