DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini menganalisis yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi literatur, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional yang relevan, termasuk Statuta Roma 1998 sebagai dasar yurisdiksi ICC. Kasus Rohingya dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hukum perang. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun prinsip komplementer ICC memungkinkan pengadilan internasional bertindak ketika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum, pelaksanaan yurisdiksi ICC menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kerja sama Myanmar, status non-pihak Myanmar terhadap Statuta Roma, serta hambatan politik regional yang terkait prinsip non-intervensi ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala signifikan, ICC tetap memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan internasional bagi komunitas Rohingya melalui pengakuan yurisdiksi atas pelanggaran yang terjadi di wilayah negara pihak Statuta Roma atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB.
ICC memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.Kasus Rohingya di Myanmar merupakan konflik bersenjata non-internasional dengan indikasi genosida dan pelanggaran HAM berat.Prinsip komplementer ICC memastikan pengadilan internasional dapat bertindak jika sistem nasional tidak mampu, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala politik, kurangnya kerja sama, dan status Myanmar sebagai negara non-pihak.Hambatan tambahan muncul dari status kewarganegaraan Rohingya yang dicabut dan prinsip non-intervensi ASEAN.Meskipun menghadapi hambatan, ICC tetap penting dalam menegakkan keadilan bagi Rohingya melalui yurisdiksi atas pelanggaran di wilayah negara pihak atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, bagaimana ICC dapat mengatasi hambatan politik regional, khususnya prinsip non-intervensi ASEAN, dalam menegakkan keadilan bagi Rohingya? Kedua, apakah ada strategi alternatif bagi ICC untuk menangani kasus Rohingya, mengingat status non-pihak Myanmar terhadap Statuta Roma? Ketiga, bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam merujuk kasus Rohingya ke ICC dan apakah ada mekanisme yang dapat ditingkatkan untuk memastikan keadilan bagi komunitas Rohingya?.
| File size | 254.39 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuanTindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan
DAARULHUDADAARULHUDA Tulisan ini menganalisis kedudukan bukti elektronik pasca transformasi digital sistem peradilan, dengan fokus pada keabsahan, kekuatan pembuktian, sertaTulisan ini menganalisis kedudukan bukti elektronik pasca transformasi digital sistem peradilan, dengan fokus pada keabsahan, kekuatan pembuktian, serta
UNDARISUNDARIS Perkembangan teknologi digital dan internet telah mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia secara signifikan. Shopee, sebagai salah satu platformPerkembangan teknologi digital dan internet telah mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia secara signifikan. Shopee, sebagai salah satu platform
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis implikasi hukum perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah ketika pihak penjual meninggal dunia sebelum penandatanganan aktaPenelitian ini menganalisis implikasi hukum perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah ketika pihak penjual meninggal dunia sebelum penandatanganan akta
DAARULHUDADAARULHUDA Penerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam platform gim daring menghadapi berbagai kendala. Hambatan regulatif muncul karena absennya aturan khususPenerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam platform gim daring menghadapi berbagai kendala. Hambatan regulatif muncul karena absennya aturan khusus
DAARULHUDADAARULHUDA Status paruh waktu sering dimanfaatkan instansi pemerintah untuk mengurangi hak-hak normatif tanpa sanksi hukum yang jelas, bertentangan dengan prinsipStatus paruh waktu sering dimanfaatkan instansi pemerintah untuk mengurangi hak-hak normatif tanpa sanksi hukum yang jelas, bertentangan dengan prinsip
UIN MALANGUIN MALANG In Indonesia, the acculturation between Islamic culture and traditional values resulted in the uniqueness of mosques architectural buildings and ornaments.In Indonesia, the acculturation between Islamic culture and traditional values resulted in the uniqueness of mosques architectural buildings and ornaments.
UNSULBARUNSULBAR Ekowisata merupakan kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi,Ekowisata merupakan kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi,
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Posisi strategis tersebut menuntut PNS memiliki integritas, profesionalisme, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, fenomena keterlibatanPosisi strategis tersebut menuntut PNS memiliki integritas, profesionalisme, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, fenomena keterlibatan
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Nilai tertinggi naik dari 75 menjadi 95, nilai terendah naik dari 45 menjadi 65 dan ketuntasan belajar meningkat dari 31,25% menjadi 90,63%. PenelitianNilai tertinggi naik dari 75 menjadi 95, nilai terendah naik dari 45 menjadi 65 dan ketuntasan belajar meningkat dari 31,25% menjadi 90,63%. Penelitian
ONERESEARCHONERESEARCH The semiotic analysis of Sehers film reveals that the portrayal of women in Sasak culture is filled with symbols of silencing and subjugation. Women areThe semiotic analysis of Sehers film reveals that the portrayal of women in Sasak culture is filled with symbols of silencing and subjugation. Women are
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, tulisan ini menelaah bagaimana regulasi yang tersusun secara harmonis mampu menciptakan stabilitas hukumDengan menggunakan pendekatan kajian literatur, tulisan ini menelaah bagaimana regulasi yang tersusun secara harmonis mampu menciptakan stabilitas hukum