DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pada prinsip negara hukum, menjamin hak fundamental warga negara atas kepastian hukum yang adil. Dalam konteks hubungan industrial, jaminan ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan asas Cepat, Tepat, Adil, dan Biaya Murah. Namun, lebih dari dua puluh tahun pasca implementasi, terdapat kesenjangan signifikan antara cita-cita normatif dan realitas prosedural, yang berpusat pada kelemahan hukum acara. Penelitian normatif berbasis studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan ini meninjau secara mendalam kelemahan prosedural Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem non-litigasi (Bipartit dan Mediasi) gagal berfungsi sebagai filter awal karena ketiadaan sanksi tegas atas itikad buruk dan sifat anjuran mediator yang hanya rekomendatif dan mudah diabaikan sesuai Pasal 13 pada Undang-Undang ini. Kegagalan ini menyebabkan penumpukan perkara di Pengadilan Hubungan Industrial dan melanggar asas Cepat dan Murah. Kelemahan krusial kedua terletak pada mekanisme eksekusi, di mana Pengadilan Hubungan Industrial tidak memiliki kewenangan mandiri dan harus bergantung pada prosedur Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal 57, yang menimbulkan proses eksekusi yang lambat, berbelit, dan rentan resistensi, sehingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan gagal memberikan kepastian hukum yang adil.
Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa pada tahap penyelesaian non-litigasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang semula dirancang sebagai filter awal agar mewujudkan asas cepat, tepat, adil dan murah, justru dapat menjadi sumber utama meningkatnya beban perkara di Pengadilan Hubungan Industrial.Kewajiban ini tidak berjalan dengan efektif dikarenakan tidak adanya sanksi terhadap pihak yang menolak untuk berunding atau tidak beritikad baik, sehingga pada tahap ini hanya menjadi formalitas administratif saja tanpa menghasilkan penyelesaian yang baik.Dengan gagalnya proses Bipartit maka kondisi tersebut mendorong hampir seluruh perselisihan langsung ke tahap Tripartit melalui konsiliasi ataupun mediasi.Namun kelemahan juga ditemukan pada tahap Tipartit karena anjuran mediator hanya bersifat rekomendatif dan tidak mengikat sehingga sering diabaikan oleh pihak yang merasa diuntungkan karena ketidakpatuhannya.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap efektivitas sistem mediasi di berbagai negara yang memiliki sistem hukum serupa dengan Indonesia, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam meningkatkan efektivitas mediasi di Indonesia. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mempercepat proses litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial, termasuk potensi penggunaan sistem peradilan elektronik dan platform mediasi online. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan, seperti pekerja, pengusaha, mediator, dan hakim, terkait dengan kelemahan prosedural yang ada dan mencari solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengembangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Indonesia, sehingga tercipta iklim kerja yang harmonis dan produktif.
- KRITIK TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA : STUDI UU NO 2 TAHUN... doi.org/10.54816/sj.v5i1.484KRITIK TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA STUDI UU NO 2 TAHUN doi 10 54816 sj v5i1 484
- Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.... doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art9Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM doi 10 20885 iustum vol29 iss3 art9
| File size | 298.41 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
IC MESIC MES Bush hingga Trump terus-menerus menyebut terorisme sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan keamanan dunia. Dalam artikel ini, penulis akan membahasBush hingga Trump terus-menerus menyebut terorisme sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan keamanan dunia. Dalam artikel ini, penulis akan membahas
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya public yang adil dan efisien. Konstitusi memiliki peranKonstitusi mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya public yang adil dan efisien. Konstitusi memiliki peran
UNIBAUNIBA Komponen Control Environment dan Monitoring berperan dominan dalam membangun sistem pelaporan dan audit yang mampu mendeteksi pelanggaran sejak dini, sedangkanKomponen Control Environment dan Monitoring berperan dominan dalam membangun sistem pelaporan dan audit yang mampu mendeteksi pelanggaran sejak dini, sedangkan
JOURNALTHAMRINJOURNALTHAMRIN Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, memanfaatkan observasi dan analisis mendalam terhadap data dari makalah yang diterbitkan diPenelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, memanfaatkan observasi dan analisis mendalam terhadap data dari makalah yang diterbitkan di
IAINATAIAINATA Al-Quran tidak secara eksplisit merumuskan bentuk negara, namun menekankan pentingnya negara yang aman, berkeadilan, dan sejahtera sebagai nilai nasionalismeAl-Quran tidak secara eksplisit merumuskan bentuk negara, namun menekankan pentingnya negara yang aman, berkeadilan, dan sejahtera sebagai nilai nasionalisme
LSPRLSPR Voice of Indonesia merupakan salah satu bagian program dari Lembaga Penyiaran Publik yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia. Diplomatic Forum adalahVoice of Indonesia merupakan salah satu bagian program dari Lembaga Penyiaran Publik yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia. Diplomatic Forum adalah
KPUKPU Pemilihan umum merupakan peristiwa kolektif yang ditandai dengan partisipasi politik warga negara. Penelitian ini menganalisis peran jaringan sosial dalamPemilihan umum merupakan peristiwa kolektif yang ditandai dengan partisipasi politik warga negara. Penelitian ini menganalisis peran jaringan sosial dalam
UNISMAUNISMA 12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran kepastian hanya dicapai jika tindak pidana tersebut benar dilakukan tanpa12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran kepastian hanya dicapai jika tindak pidana tersebut benar dilakukan tanpa
Useful /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Relevansi pemikiran ini dalam konteks modern terlihat pada pentingnya prinsip keadilan dalam hukum dan pemerintahan, serta perlunya pemimpin yang bijaksanaRelevansi pemikiran ini dalam konteks modern terlihat pada pentingnya prinsip keadilan dalam hukum dan pemerintahan, serta perlunya pemimpin yang bijaksana
UNIBAUNIBA Segiri Grosir Samarinda, salah satu pusat perdagangan terbesar di Kalimantan Timur, menjadi lokasi strategis untuk mengkaji penerapan pembayaran digitalSegiri Grosir Samarinda, salah satu pusat perdagangan terbesar di Kalimantan Timur, menjadi lokasi strategis untuk mengkaji penerapan pembayaran digital
UNIBAUNIBA Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pengguna, sedangkan risiko keamananHasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pengguna, sedangkan risiko keamanan
AMORFATIAMORFATI Sebaliknya, Malaysia menunjukkan pergeseran bertahap menuju pendekatan disiplin yang lebih penuh kasih dan berorientasi pada hak, didorong oleh kerangkaSebaliknya, Malaysia menunjukkan pergeseran bertahap menuju pendekatan disiplin yang lebih penuh kasih dan berorientasi pada hak, didorong oleh kerangka