AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirDualisme wewenang dalam pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakpastian hukum, kontradiksi putusan, dan beban kerja yang berat di MA. Sistem ini menyebabkan kerancuan normatif dan teknis yang menghambat kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengujian peraturan perundang-undangan secara satu atap di bawah MK dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah MK dapat meningkatkan keselarasan hukum dan memperjelas peran kelembagaan. Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki hukum dan didukung oleh praktik di berbagai negara lain. Dengan demikian, pengujian satu atap di bawah MK merupakan langkah strategis untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan di Indonesia.
Dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan permasalahan seperti ketidakpastian hukum, kontradiksi putusan, serta beban kerja yang berat di MA.Sistem ini menyebabkan kerancuan normatif dan teknis yang menghambat kepastian dan keadilan hukum.Pengujian peraturan perundang-undangan secara satu atap di bawah MK dinilai sejalan dengan prinsip hierarki hukum, di mana putusan MK harus diutamakan, serta didukung oleh praktik di berbagai negara lain.Dengan demikian, satu atap pengujian di MK merupakan langkah strategis untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan di Indonesia.
Untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan di Indonesia, diperlukan integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dapat meningkatkan keselarasan hukum dan memperjelas peran kelembagaan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dampak integrasi kewenangan ini terhadap efisiensi dan efektivitas pengujian peraturan perundang-undangan, serta untuk memastikan bahwa MK memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani beban kerja yang meningkat. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah menerapkan sistem pengujian satu atap, dan bagaimana hal itu dapat diterapkan di Indonesia.
- Volume 1 Nomor 2, Juni 2020. kentangbet https medwinsoft volume nomor doi dejure v1i2 de jure jurnal... doi.org/10.33387/dejure.v1i2Volume 1 Nomor 2 Juni 2020 kentangbet https medwinsoft volume nomor doi dejure v1i2 de jure jurnal doi 10 33387 dejure v1i2
- Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi | Aris | de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.... ejournal.unkhair.ac.id/index.php/deJure/article/view/1930Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi Aris de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ejournal unkhair ac index php deJure article view 1930
- MODEL PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SATU ATAP MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI | Legality : Jurnal... doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005MODEL PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN SATU ATAP MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI Legality Jurnal doi 10 22219 jihl v25i2 6005
| File size | 324.81 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini mengkaji permasalahan kebijakan perizinan pertambangan di Kabupaten Bangka terkait perlindungan sumber daya air sebagai bagian dari pemenuhanPenelitian ini mengkaji permasalahan kebijakan perizinan pertambangan di Kabupaten Bangka terkait perlindungan sumber daya air sebagai bagian dari pemenuhan
PUBMEDIAPUBMEDIA Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Agam, serta studi literaturData dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Agam, serta studi literatur
UKDCUKDC Aplikasi ini kemudian di hosting secara daring dan dievaluasi oleh 21 mahasiswa menggunakan kuesioner berdasarkan prinsip-prinsip kegunaan dari Jacob Nielsen.Aplikasi ini kemudian di hosting secara daring dan dievaluasi oleh 21 mahasiswa menggunakan kuesioner berdasarkan prinsip-prinsip kegunaan dari Jacob Nielsen.
AMSIRAMSIR Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pencabutan hak pilih aparatur sipil negara (ASN) sebagai solusi legal-politik dalam mengatasi masalah pelanggaranPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pencabutan hak pilih aparatur sipil negara (ASN) sebagai solusi legal-politik dalam mengatasi masalah pelanggaran
UIMUIM Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan kontraktual, tetapi juga ikatan sakral yang bertujuan menjaga akidah dan ketahanan keluarga Muslim. OlehDalam Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan kontraktual, tetapi juga ikatan sakral yang bertujuan menjaga akidah dan ketahanan keluarga Muslim. Oleh
UIMEDANUIMEDAN Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tafsiran riba dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum bunga bank serta untuk menganalisis dampakTujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tafsiran riba dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum bunga bank serta untuk menganalisis dampak
UIMEDANUIMEDAN Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2024. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 orang yaitu cashier, waiterss, barista,Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2024. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 orang yaitu cashier, waiterss, barista,
UIMEDANUIMEDAN Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui strategi HUMAS dalam meningkatkan citra publik lembaga pendidikan pada masa pandemi covid-19. MetodePenelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui strategi HUMAS dalam meningkatkan citra publik lembaga pendidikan pada masa pandemi covid-19. Metode
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Studi ini menganalisis praktik diplomasi paralel Kota Solo dalam melestarikan budaya daerah melalui Solo International Performing Arts (SIPA) untuk periodeStudi ini menganalisis praktik diplomasi paralel Kota Solo dalam melestarikan budaya daerah melalui Solo International Performing Arts (SIPA) untuk periode
DINASTIRESDINASTIRES Perempuan nelayan di komunitas pesisir Indonesia memainkan peran penting dalam mempertahankan perekonomian rumah tangga, ketahanan pangan, dan keberlanjutanPerempuan nelayan di komunitas pesisir Indonesia memainkan peran penting dalam mempertahankan perekonomian rumah tangga, ketahanan pangan, dan keberlanjutan
DINASTIRESDINASTIRES Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder,Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder,
UKDCUKDC Pendekatan UCD yang digunakan mencakup analisis kebutuhan pengguna, pengembangan prototipe menggunakan Figma, dan iterasi desain berdasarkan umpan balikPendekatan UCD yang digunakan mencakup analisis kebutuhan pengguna, pengembangan prototipe menggunakan Figma, dan iterasi desain berdasarkan umpan balik