AMSIRAMSIR

Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi Amsir

Dualisme wewenang dalam pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakpastian hukum, kontradiksi putusan, dan beban kerja yang berat di MA. Sistem ini menyebabkan kerancuan normatif dan teknis yang menghambat kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengujian peraturan perundang-undangan secara satu atap di bawah MK dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah MK dapat meningkatkan keselarasan hukum dan memperjelas peran kelembagaan. Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki hukum dan didukung oleh praktik di berbagai negara lain. Dengan demikian, pengujian satu atap di bawah MK merupakan langkah strategis untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan di Indonesia.

Dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan permasalahan seperti ketidakpastian hukum, kontradiksi putusan, serta beban kerja yang berat di MA.Sistem ini menyebabkan kerancuan normatif dan teknis yang menghambat kepastian dan keadilan hukum.Pengujian peraturan perundang-undangan secara satu atap di bawah MK dinilai sejalan dengan prinsip hierarki hukum, di mana putusan MK harus diutamakan, serta didukung oleh praktik di berbagai negara lain.Dengan demikian, satu atap pengujian di MK merupakan langkah strategis untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan di Indonesia.

Untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan di Indonesia, diperlukan integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dapat meningkatkan keselarasan hukum dan memperjelas peran kelembagaan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dampak integrasi kewenangan ini terhadap efisiensi dan efektivitas pengujian peraturan perundang-undangan, serta untuk memastikan bahwa MK memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani beban kerja yang meningkat. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah menerapkan sistem pengujian satu atap, dan bagaimana hal itu dapat diterapkan di Indonesia.

  1. Volume 1 Nomor 2, Juni 2020. kentangbet https medwinsoft volume nomor doi dejure v1i2 de jure jurnal... doi.org/10.33387/dejure.v1i2Volume 1 Nomor 2 Juni 2020 kentangbet https medwinsoft volume nomor doi dejure v1i2 de jure jurnal doi 10 33387 dejure v1i2
  2. Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi | Aris | de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.... ejournal.unkhair.ac.id/index.php/deJure/article/view/1930Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi Aris de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ejournal unkhair ac index php deJure article view 1930
  3. MODEL PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SATU ATAP MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI | Legality : Jurnal... doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005MODEL PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN SATU ATAP MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI Legality Jurnal doi 10 22219 jihl v25i2 6005
Read online
File size324.81 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Urgensi BPOM Terhadap Produk Minuman dan Makanan Kadaluarsa dalam Perlindungan Konsumen 2024More at 2024

UNARSUNARS 8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya

JURIS Peran Dan Tanggungjawab Notaris ppat Dalam Meminimalkan Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah 2024More at 2024

UNARSUNARS Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atasTujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Membubarkan Partai Politik 2024More at 2024

UNARSUNARS Pembubaran Partai Politik melalui aspek hukum ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya, pembubaran partai politik dilakukanPembubaran Partai Politik melalui aspek hukum ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya, pembubaran partai politik dilakukan

JURIS Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan 2024More at 2024

UNARSUNARS Pengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dengan tidak menempatkan pembangunan ekonomi secaraPengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dengan tidak menempatkan pembangunan ekonomi secara

JURIS Perbandingan Hukum Penerapan Pembagian Harta Bersama di Indonesia Malaysia dan Tunisia 2024More at 2024

UNARSUNARS Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa pembagian harta bersama di Indonesia dan Tunisia memilikiMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa pembagian harta bersama di Indonesia dan Tunisia memiliki

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS Namun pelaksanaan pengembalian keuangan negara ini kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman terkait apakah setelah kerugian negara dikembalikan akan menjadikanNamun pelaksanaan pengembalian keuangan negara ini kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman terkait apakah setelah kerugian negara dikembalikan akan menjadikan

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPRmenyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPR

JURIS Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil 2022More at 2022

UNARSUNARS Selain itu, proses kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil relatif mudah dan murah. Wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali munculSelain itu, proses kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil relatif mudah dan murah. Wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali muncul

Useful /

JURIS Skala Prioritas Kewenangan Peraturan Daerah Tentang Kerja Sama Daerah Pada Sektor Perikanan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Sektor perikanan merupakan potensi penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya koordinasi antarSektor perikanan merupakan potensi penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya koordinasi antar

JURIS Pengawasan Hukum sebagai Benteng Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Diperlukan penguatan kelembagaan, sinergi antarlembaga, serta edukasi masyarakat agar pengawasan hukum lebih efektif, sehingga pemilu dapat berlangsungDiperlukan penguatan kelembagaan, sinergi antarlembaga, serta edukasi masyarakat agar pengawasan hukum lebih efektif, sehingga pemilu dapat berlangsung

JURIS Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam 2022More at 2022

UNARSUNARS Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anakJadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anak

JURIS Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2022More at 2022

UNARSUNARS Keanekaragaman bisa berarti aneka budaya, aneka bahasa, aneka kondisi geografis dan lain-lain. Mengakui keanekaragaman sebagai landasan berarti memberikanKeanekaragaman bisa berarti aneka budaya, aneka bahasa, aneka kondisi geografis dan lain-lain. Mengakui keanekaragaman sebagai landasan berarti memberikan

ads-block-test