AMSIRAMSIR

Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi Amsir

Dualisme wewenang dalam pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakpastian hukum, kontradiksi putusan, dan beban kerja yang berat di MA. Sistem ini menyebabkan kerancuan normatif dan teknis yang menghambat kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengujian peraturan perundang-undangan secara satu atap di bawah MK dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah MK dapat meningkatkan keselarasan hukum dan memperjelas peran kelembagaan. Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki hukum dan didukung oleh praktik di berbagai negara lain. Dengan demikian, pengujian satu atap di bawah MK merupakan langkah strategis untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan di Indonesia.

Dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan permasalahan seperti ketidakpastian hukum, kontradiksi putusan, serta beban kerja yang berat di MA.Sistem ini menyebabkan kerancuan normatif dan teknis yang menghambat kepastian dan keadilan hukum.Pengujian peraturan perundang-undangan secara satu atap di bawah MK dinilai sejalan dengan prinsip hierarki hukum, di mana putusan MK harus diutamakan, serta didukung oleh praktik di berbagai negara lain.Dengan demikian, satu atap pengujian di MK merupakan langkah strategis untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan di Indonesia.

Untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan di Indonesia, diperlukan integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dapat meningkatkan keselarasan hukum dan memperjelas peran kelembagaan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dampak integrasi kewenangan ini terhadap efisiensi dan efektivitas pengujian peraturan perundang-undangan, serta untuk memastikan bahwa MK memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani beban kerja yang meningkat. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah menerapkan sistem pengujian satu atap, dan bagaimana hal itu dapat diterapkan di Indonesia.

  1. Volume 1 Nomor 2, Juni 2020. kentangbet https medwinsoft volume nomor doi dejure v1i2 de jure jurnal... doi.org/10.33387/dejure.v1i2Volume 1 Nomor 2 Juni 2020 kentangbet https medwinsoft volume nomor doi dejure v1i2 de jure jurnal doi 10 33387 dejure v1i2
  2. Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi | Aris | de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.... ejournal.unkhair.ac.id/index.php/deJure/article/view/1930Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi Aris de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ejournal unkhair ac index php deJure article view 1930
  3. MODEL PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SATU ATAP MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI | Legality : Jurnal... doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005MODEL PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN SATU ATAP MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI Legality Jurnal doi 10 22219 jihl v25i2 6005
Read online
File size324.81 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Norma Tanpa Sanksi Polemik Kuota Gender Dalam Undang Undang Dan Implikasinya Terhadap KPU Sebagai Self Regulatory Body 2026More at 2026

KPUKPU Ketiadaan norma UU yang mengatur secara eksplisit sanksi soal kuota gender menimbulkan dua model kebijakan yang diambil KPU. Pertama, model activism yangKetiadaan norma UU yang mengatur secara eksplisit sanksi soal kuota gender menimbulkan dua model kebijakan yang diambil KPU. Pertama, model activism yang

JURIS Kajian Yuridis Penerapan Struktur Skala Upah Bagi Perusahaan Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukumPerusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukum

JURIS Analisis Yuridis Penyelenggaraan Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Puu Xxii 2024 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA In conclusion, the Jakarta policy initiative may serve as a strategic model for national implementation, contributing to equitable educational access andIn conclusion, the Jakarta policy initiative may serve as a strategic model for national implementation, contributing to equitable educational access and

JURIS Analisis Kewajiban Hukum Warga Negara Asing yang Menjalankan Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyediakan kerangka dasar kewajiban hukum bagi warga negaraPenelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyediakan kerangka dasar kewajiban hukum bagi warga negara

JURIS Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sebagai Dasar Penolakan Pasien Analisis Yuridis terhadap Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif dapat dijadikan dasar yangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif dapat dijadikan dasar yang

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Mekanisme checks and balances antar lembaga negara telah terdegradasi, sehingga pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif bergeser ke kontrol moral masyarakatMekanisme checks and balances antar lembaga negara telah terdegradasi, sehingga pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif bergeser ke kontrol moral masyarakat

JURIS Mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang Adil dan Efektif Urgensi Penataan Regulasi dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Dalam pandangan politik hukum, penataan perundang-undangan bukan semata-mata aktivitas teknis legislatif, melainkan merupakan manifestasi dari legal policyDalam pandangan politik hukum, penataan perundang-undangan bukan semata-mata aktivitas teknis legislatif, melainkan merupakan manifestasi dari legal policy

JURIS Urgensi Peradilan Khusus Pemilihan Umum Pemilu Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Positif 2023More at 2023

UNSURUNSUR Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini Penulis gunakan berdasarkan asas-asasPendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini Penulis gunakan berdasarkan asas-asas

Useful /

JURIS The Urgency of Revoking the Voting Rights of Civil Servants to Ensure Neutrality in General and Regional Elections 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Sumber hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Putusan Mahkamah KonstitusiSumber hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

JURIS Skala Prioritas Kewenangan Peraturan Daerah Tentang Kerja Sama Daerah Pada Sektor Perikanan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Implementasi efektif memerlukan pendekatan sistematis melalui forum komunikasi, sosialisasi, penguatan lembaga, pemantauan, evaluasi, dan dukungan anggaran.Implementasi efektif memerlukan pendekatan sistematis melalui forum komunikasi, sosialisasi, penguatan lembaga, pemantauan, evaluasi, dan dukungan anggaran.

JURIS Fenomena Hoaks Bidang Kesehatan Sebagai Kejahatan di Dunia Mayantara 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penyebaran hoaks kesehatan dapat mengikis kepercayaan terhadap pemerintah, dokter, pasien, institusi, dan masyarakat. Penelitian ini menyoroti fenomenaPenyebaran hoaks kesehatan dapat mengikis kepercayaan terhadap pemerintah, dokter, pasien, institusi, dan masyarakat. Penelitian ini menyoroti fenomena

JURIS Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan Persfektif Hukum dan Sosiologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, implementasinyaTemuan menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, implementasinya

ads-block-test