AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pencabutan hak pilih aparatur sipil negara (ASN) sebagai solusi legal-politik dalam mengatasi masalah pelanggaran netralitas yang terus terjadi dalam Pemilu Umum dan Daerah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014. Selain itu, teori perbedaan (difference principle) dari John Rawls digunakan untuk memperkuat argumen pembatasan hak pilih dalam peran tertentu di bidang pelayanan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum telah terbukti tidak efektif dalam mencegah pelanggaran netralitas oleh ASN. Penelitian ini berpendapat bahwa keberadaan hak pilih bagi ASN menciptakan konflik kepentingan yang memudahkan politisasi birokrasi dan politik transaksional, terutama karena karier aparatur sipil dipengaruhi oleh pejabat terpilih melalui sistem Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Penelitian menyimpulkan bahwa pencabutan hak pilih bagi ASN, serupa dengan kebijakan yang diterapkan pada anggota TNI dan POLRI, dibenarkan secara konstitusional dan efektif dalam mempromosikan netralitas. Reformasi hukum diperlukan untuk merevisi undang-undang pemilu, merestrukturisasi penunjukan PPK, dan memperkuat sistem berbasis prestasi dalam pengelolaan aparatur sipil.
Usulan pencabutan hak pilih bagi aparatur sipil negara (ASN) didasarkan pada beberapa argumen kunci.(1) upaya pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum terbukti tidak efektif dalam mengatasi pelanggaran netralitas ASN yang terus terjadi.(2) hak pilih ASN menciptakan konflik kepentingan yang menyebabkan politisasi birokrasi.dan (3) hak pilih ini sering digunakan sebagai alat tawar-menawar politik untuk kemajuan karier.Masalah ini semakin diperparah oleh fakta bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ditunjuk melalui Pemilu Umum dan Daerah, yaitu Presiden dan kepala daerah yang memiliki wewenang menentukan karier ASN.Akibatnya, politisasi hak pilih di kalangan ASN sulit dihindari.Situasi ini menuntut reformasi hukum progresif melalui pencabutan hak pilih ASN, serta langkah-langkah seperti menunjuk ASN dengan peringkat tertinggi dalam setiap institusi sebagai PPK dan mengoptimalkan implementasi sistem pengelolaan aparatur sipil berbasis prestasi.Strategi legal-politik pencabutan hak pilih dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia atau kedaulatan rakyat, seperti yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XII/2014.
Untuk mengatasi pelanggaran netralitas ASN, disarankan untuk melakukan reformasi hukum dengan cara: (1) merevisi Undang-Undang Pemilu dengan menambahkan klausul yang melarang ASN menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Umum dan Daerah; (2) memastikan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ditunjuk dari ASN dengan peringkat tertinggi dalam institusi masing-masing untuk menghindari konflik kepentingan, seperti yang diterapkan di Australia; dan (3) mengoptimalkan implementasi sistem pengelolaan aparatur sipil berbasis prestasi, dengan fokus pada integritas (moralitas dan etika) serta kompetensi (keterampilan dan pengetahuan di bidang tertentu). Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran netralitas ASN dan menciptakan pemilu yang lebih inklusif, adil, dan bebas dari pengaruh politik.
| File size | 174.03 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UPI YAIUPI YAI Hasil kajian menunjukkan bahwa film ini merepresentasikan Jokowi sebagai pemimpin pragmatis yang lebih berorientasi pada warisan politik ketimbang etikaHasil kajian menunjukkan bahwa film ini merepresentasikan Jokowi sebagai pemimpin pragmatis yang lebih berorientasi pada warisan politik ketimbang etika
AN NADWAHAN NADWAH Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi karyawan terhadap program pengembangan karier berperan penting dalam membentuk motivasi kerja di Bank SyariahPenelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi karyawan terhadap program pengembangan karier berperan penting dalam membentuk motivasi kerja di Bank Syariah
UKDCUKDC Perancangan aplikasi ini dilakukan karena pengelola kantin kampus merasa cukup kesulitan dalam mengelola kantin, terutama dalam hal pembayaran, pencatatanPerancangan aplikasi ini dilakukan karena pengelola kantin kampus merasa cukup kesulitan dalam mengelola kantin, terutama dalam hal pembayaran, pencatatan
AMSIRAMSIR Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki hukum dan didukung oleh praktik di berbagai negara lain. Dengan demikian, pengujian satu atap di bawah MK merupakanHal ini sejalan dengan prinsip hierarki hukum dan didukung oleh praktik di berbagai negara lain. Dengan demikian, pengujian satu atap di bawah MK merupakan
AMSIRAMSIR Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusi, peningkatan sinergi antarlembaga, dan edukasi hukum bagi masyarakat sebagai langkah strategisStudi ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusi, peningkatan sinergi antarlembaga, dan edukasi hukum bagi masyarakat sebagai langkah strategis
AMSIRAMSIR Metode yang digunakan adalah penelitian normatif‑empiris, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan hukum yang ada denganMetode yang digunakan adalah penelitian normatif‑empiris, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan hukum yang ada dengan
UIMEDANUIMEDAN Mewabahnya Covid-19 pada 2019 melanda hampir di seluruh belahan dunia. Kondisi tersebut memberikan berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia baikMewabahnya Covid-19 pada 2019 melanda hampir di seluruh belahan dunia. Kondisi tersebut memberikan berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia baik
UMMUMM Penelitian ini merumuskan model penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan melalui Badan Pengawas Pemillu dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. PenelitianPenelitian ini merumuskan model penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan melalui Badan Pengawas Pemillu dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian
Useful /
UKDCUKDC Aplikasi ini kemudian di hosting secara daring dan dievaluasi oleh 21 mahasiswa menggunakan kuesioner berdasarkan prinsip-prinsip kegunaan dari Jacob Nielsen.Aplikasi ini kemudian di hosting secara daring dan dievaluasi oleh 21 mahasiswa menggunakan kuesioner berdasarkan prinsip-prinsip kegunaan dari Jacob Nielsen.
AMSIRAMSIR Kesimpulannya, meskipun objek sengketa perdata dapat dimanfaatkan dalam perkara pidana, hal ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlakuKesimpulannya, meskipun objek sengketa perdata dapat dimanfaatkan dalam perkara pidana, hal ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
UMMUMM Sementara kekhususan penempatan pekerja migran masih dapat diatur mengenai persyaratan, proses, pihak yang terlibat, dan tanggung jawab, peraturan iniSementara kekhususan penempatan pekerja migran masih dapat diatur mengenai persyaratan, proses, pihak yang terlibat, dan tanggung jawab, peraturan ini
UMMUMM Artikel ini berargumen bahwa harmonisasi hukum penting untuk menyelaraskan berbagai konsep hukum antar regulasi yang beragam dan secara signifikan berkontribusiArtikel ini berargumen bahwa harmonisasi hukum penting untuk menyelaraskan berbagai konsep hukum antar regulasi yang beragam dan secara signifikan berkontribusi