AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pencabutan hak pilih aparatur sipil negara (ASN) sebagai solusi legal-politik dalam mengatasi masalah pelanggaran netralitas yang terus terjadi dalam Pemilu Umum dan Daerah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014. Selain itu, teori perbedaan (difference principle) dari John Rawls digunakan untuk memperkuat argumen pembatasan hak pilih dalam peran tertentu di bidang pelayanan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum telah terbukti tidak efektif dalam mencegah pelanggaran netralitas oleh ASN. Penelitian ini berpendapat bahwa keberadaan hak pilih bagi ASN menciptakan konflik kepentingan yang memudahkan politisasi birokrasi dan politik transaksional, terutama karena karier aparatur sipil dipengaruhi oleh pejabat terpilih melalui sistem Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Penelitian menyimpulkan bahwa pencabutan hak pilih bagi ASN, serupa dengan kebijakan yang diterapkan pada anggota TNI dan POLRI, dibenarkan secara konstitusional dan efektif dalam mempromosikan netralitas. Reformasi hukum diperlukan untuk merevisi undang-undang pemilu, merestrukturisasi penunjukan PPK, dan memperkuat sistem berbasis prestasi dalam pengelolaan aparatur sipil.
Usulan pencabutan hak pilih bagi aparatur sipil negara (ASN) didasarkan pada beberapa argumen kunci.(1) upaya pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum terbukti tidak efektif dalam mengatasi pelanggaran netralitas ASN yang terus terjadi.(2) hak pilih ASN menciptakan konflik kepentingan yang menyebabkan politisasi birokrasi.dan (3) hak pilih ini sering digunakan sebagai alat tawar-menawar politik untuk kemajuan karier.Masalah ini semakin diperparah oleh fakta bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ditunjuk melalui Pemilu Umum dan Daerah, yaitu Presiden dan kepala daerah yang memiliki wewenang menentukan karier ASN.Akibatnya, politisasi hak pilih di kalangan ASN sulit dihindari.Situasi ini menuntut reformasi hukum progresif melalui pencabutan hak pilih ASN, serta langkah-langkah seperti menunjuk ASN dengan peringkat tertinggi dalam setiap institusi sebagai PPK dan mengoptimalkan implementasi sistem pengelolaan aparatur sipil berbasis prestasi.Strategi legal-politik pencabutan hak pilih dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia atau kedaulatan rakyat, seperti yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XII/2014.
Untuk mengatasi pelanggaran netralitas ASN, disarankan untuk melakukan reformasi hukum dengan cara: (1) merevisi Undang-Undang Pemilu dengan menambahkan klausul yang melarang ASN menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Umum dan Daerah; (2) memastikan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ditunjuk dari ASN dengan peringkat tertinggi dalam institusi masing-masing untuk menghindari konflik kepentingan, seperti yang diterapkan di Australia; dan (3) mengoptimalkan implementasi sistem pengelolaan aparatur sipil berbasis prestasi, dengan fokus pada integritas (moralitas dan etika) serta kompetensi (keterampilan dan pengetahuan di bidang tertentu). Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran netralitas ASN dan menciptakan pemilu yang lebih inklusif, adil, dan bebas dari pengaruh politik.
| File size | 174.03 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
FEB UMIFEB UMI Nilai penelitian ini terletak pada upayanya menyoroti kompleksitas dinamika tata kelola perusahaan dalam konteks sektor pertambangan, yang memiliki karakteristikNilai penelitian ini terletak pada upayanya menyoroti kompleksitas dinamika tata kelola perusahaan dalam konteks sektor pertambangan, yang memiliki karakteristik
FEB UMIFEB UMI Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan peningkatan investasi produktif dan penetapan upah layak untuk memperkuat partisipasi tenagaImplikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan peningkatan investasi produktif dan penetapan upah layak untuk memperkuat partisipasi tenaga
FEB UMIFEB UMI Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran deskriptif yang komprehensif. HasilAnalisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran deskriptif yang komprehensif. Hasil
FEB UMIFEB UMI Hasil penelitian menunjukkan Intellectual Capital, Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan Efisiensi Operasional (BOPO)Hasil penelitian menunjukkan Intellectual Capital, Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan Efisiensi Operasional (BOPO)
FEB UMIFEB UMI Temuan ini memberikan rujukan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk memfokuskan digitalisasi pada sistem yang terintegrasi dan berorientasi kinerja gunaTemuan ini memberikan rujukan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk memfokuskan digitalisasi pada sistem yang terintegrasi dan berorientasi kinerja guna
FEB UMIFEB UMI Temuan ini berimplikasi pada pentingnya strategi penyiaran live yang menarik, terstruktur, dan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dan keputusanTemuan ini berimplikasi pada pentingnya strategi penyiaran live yang menarik, terstruktur, dan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dan keputusan
FEB UMIFEB UMI Studi ini bertujuan menganalisis fungsi kepercayaan sistem pembayaran digital dalam memediasi pengaruh literasi keuangan, norma sosial, dan persepsi kontrolStudi ini bertujuan menganalisis fungsi kepercayaan sistem pembayaran digital dalam memediasi pengaruh literasi keuangan, norma sosial, dan persepsi kontrol
BDKJAKARTABDKJAKARTA Hasil dari artikel ini adalah: pertama, genealogi keilmuan K. H. Marzuki dibentuk mulai dari lingkungan keluarga, guru-gurunya, pengalaman hidupnya, hinggaHasil dari artikel ini adalah: pertama, genealogi keilmuan K. H. Marzuki dibentuk mulai dari lingkungan keluarga, guru-gurunya, pengalaman hidupnya, hingga
Useful /
UBMUBM Namun, proses kartunisasi manual menuntut keahlian artistik tinggi dan memakan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses tersebut melaluiNamun, proses kartunisasi manual menuntut keahlian artistik tinggi dan memakan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses tersebut melalui
AMSIRAMSIR Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis peraturan dan literatur untuk menilai bagaimana sistem hukum Indonesia meresponsPenelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis peraturan dan literatur untuk menilai bagaimana sistem hukum Indonesia merespons
BDKJAKARTABDKJAKARTA Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa, eksistensi Pendidikan Agama Hindu bukan hanya sekedar sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib. DariDari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa, eksistensi Pendidikan Agama Hindu bukan hanya sekedar sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib. Dari
UBMUBM Toko XYZ mengalami kesulitan memilih supplier karena proses pengambilan keputusan masih manual dan memakan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkanToko XYZ mengalami kesulitan memilih supplier karena proses pengambilan keputusan masih manual dan memakan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan