AMSIRAMSIR

Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi Amsir

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan memahami perbedaan bukti dalam hukum perdata dan hukum pidana, serta implikasi hukum penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, mengkaji Undang‑Undang dan regulasi terkait serta menerapkan analisis kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada tujuan dan standar bukti: perdata menekankan pencarian kebenaran formal, sedangkan pidana menekankan pembuktian kebenaran materiil. Selain itu, penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana memerlukan prosedur yang ketat dan tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak yang terlibat. Kesimpulannya, meskipun objek sengketa perdata dapat dimanfaatkan dalam perkara pidana, hal ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memperhatikan status hukum objek yang belum final.

Perbedaan utama antara pembuktian perdata dan pidana terletak pada tujuan dan standar bukti.perdata menekankan kebenaran formal, sedangkan pidana menekankan kebenaran materiil.Penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana memerlukan prosedur hukum yang ketat dan tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak terkait.Oleh karena itu, penggunaan objek tersebut harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan memperhatikan status hukumnya yang belum final.

Saran penelitian lanjutan pertama mengangkat pertanyaan tentang bagaimana mekanisme koordinasi antara pengadilan perdata dan pidana dapat disempurnakan agar tidak terjadi tumpang tindih hak kepemilikan dan penyitaan barang bukti, dengan meneliti model prosedur integratif yang sudah ada di yurisdiksi lain dan mengadaptasinya ke sistem hukum Indonesia. Saran kedua menanyakan dampak jangka panjang penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan, meneliti persepsi publik dan kemungkinan reformasi kebijakan perlindungan hak pihak dalam perkara perdata. Saran ketiga mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi digital, seperti rekaman elektronik dan sistem manajemen bukti berbasis blockchain, untuk mempermudah verifikasi integritas bukti dan meminimalisir risiko penyelewengan dalam proses penyitaan serta peninjauan kembali status hukum objek sengketa setelah perkara pidana selesai.

Read online
File size375.19 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Norma Tanpa Sanksi Polemik Kuota Gender Dalam Undang Undang Dan Implikasinya Terhadap KPU Sebagai Self Regulatory Body 2026More at 2026

KPUKPU Terdapat dua titik tekan yang patut disorot. Pertama, secara lebih khusus, terjadi penguatan konstitusional terhadap komitmen kesetaraan gender dalam Pemilu.Terdapat dua titik tekan yang patut disorot. Pertama, secara lebih khusus, terjadi penguatan konstitusional terhadap komitmen kesetaraan gender dalam Pemilu.

JURIS Kajian Yuridis Penerapan Struktur Skala Upah Bagi Perusahaan Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan struktur dan skala upah berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan menganalisis konsekuensi hukumPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan struktur dan skala upah berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan menganalisis konsekuensi hukum

JURIS Analisis Yuridis Penyelenggaraan Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Puu Xxii 2024 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Through progressive constitutional interpretation, the Court establishes state financing of basic education as a binding constitutional obligation applicableThrough progressive constitutional interpretation, the Court establishes state financing of basic education as a binding constitutional obligation applicable

JURIS Analisis Kewajiban Hukum Warga Negara Asing yang Menjalankan Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratanHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratan

JURIS Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sebagai Dasar Penolakan Pasien Analisis Yuridis terhadap Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara lembaga negara di Indonesia selama masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, khususnyaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara lembaga negara di Indonesia selama masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, khususnya

JURIS Mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang Adil dan Efektif Urgensi Penataan Regulasi dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hal ini, sebagai upaya strategis negara untuk menyusun, merevisi, atau mencabut peraturan hukum secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan negaraHal ini, sebagai upaya strategis negara untuk menyusun, merevisi, atau mencabut peraturan hukum secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan negara

JURIS Urgensi Peradilan Khusus Pemilihan Umum Pemilu Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Positif 2023More at 2023

UNSURUNSUR Pembentukan Pengadilan Pemilu dalam rangka mempersiapkan Pilkada serentak tahun 2024 dapat mengefisiensi lembaga peradilan di Indonesia, karena MK seharusnyaPembentukan Pengadilan Pemilu dalam rangka mempersiapkan Pilkada serentak tahun 2024 dapat mengefisiensi lembaga peradilan di Indonesia, karena MK seharusnya

Useful /

JURIS Tinjauan Hukum Internasional terhadap Status Organisasi Papua Merdeka OPM sebagai Subjek Hukum Internasional 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA This study aims to present the implications of separatist movements that are recognized as international subjects, especially for the parent country. ThisThis study aims to present the implications of separatist movements that are recognized as international subjects, especially for the parent country. This

JURIS Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang undangan Secara Keseluruhan di Bawah Mahkamah Konstitusi 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Sistem ini menyebabkan kerancuan normatif dan teknis yang menghambat kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengujianSistem ini menyebabkan kerancuan normatif dan teknis yang menghambat kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengujian

JURIS Ketidakpastian Hukum dalam Perlindungan Pekerja di Era Digitalisasi dan Otomatisasi 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Di Indonesia, meskipun Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) menyediakan dasar hukum, pelaksanaannyaDi Indonesia, meskipun Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) menyediakan dasar hukum, pelaksanaannya

JURIS Pengaruh Terapi Musik Instrumental Terhadap Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi 2025More at 2025

UMSUMS Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terapi musik instrumental terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi di lokasi penelitian. TerapiDapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terapi musik instrumental terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi di lokasi penelitian. Terapi

ads-block-test