AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirPenelitian ini bertujuan untuk menentukan dan memahami perbedaan bukti dalam hukum perdata dan hukum pidana, serta implikasi hukum penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, mengkaji Undang‑Undang dan regulasi terkait serta menerapkan analisis kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada tujuan dan standar bukti: perdata menekankan pencarian kebenaran formal, sedangkan pidana menekankan pembuktian kebenaran materiil. Selain itu, penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana memerlukan prosedur yang ketat dan tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak yang terlibat. Kesimpulannya, meskipun objek sengketa perdata dapat dimanfaatkan dalam perkara pidana, hal ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memperhatikan status hukum objek yang belum final.
Perbedaan utama antara pembuktian perdata dan pidana terletak pada tujuan dan standar bukti.perdata menekankan kebenaran formal, sedangkan pidana menekankan kebenaran materiil.Penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana memerlukan prosedur hukum yang ketat dan tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak terkait.Oleh karena itu, penggunaan objek tersebut harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan memperhatikan status hukumnya yang belum final.
Saran penelitian lanjutan pertama mengangkat pertanyaan tentang bagaimana mekanisme koordinasi antara pengadilan perdata dan pidana dapat disempurnakan agar tidak terjadi tumpang tindih hak kepemilikan dan penyitaan barang bukti, dengan meneliti model prosedur integratif yang sudah ada di yurisdiksi lain dan mengadaptasinya ke sistem hukum Indonesia. Saran kedua menanyakan dampak jangka panjang penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan, meneliti persepsi publik dan kemungkinan reformasi kebijakan perlindungan hak pihak dalam perkara perdata. Saran ketiga mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi digital, seperti rekaman elektronik dan sistem manajemen bukti berbasis blockchain, untuk mempermudah verifikasi integritas bukti dan meminimalisir risiko penyelewengan dalam proses penyitaan serta peninjauan kembali status hukum objek sengketa setelah perkara pidana selesai.
| File size | 375.19 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNARSUNARS Penerapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan,Penerapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan,
UNARSUNARS Penyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggungPenyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggung
UNARSUNARS Pada awalnya pembubaran parpol dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pengadilan hanya sebagai pendukung saja. Sedangkan pada masa sekarang, pengadilan sebagaiPada awalnya pembubaran parpol dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pengadilan hanya sebagai pendukung saja. Sedangkan pada masa sekarang, pengadilan sebagai
UNARSUNARS Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bersifat holistik dan komprehensif. Alih fungsi lahan pertanian menjadiOleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bersifat holistik dan komprehensif. Alih fungsi lahan pertanian menjadi
UNARSUNARS Dalam penelitian ini, akan dibahas tentang pembagian harta bersama dengan mengkomparasikan penerapan hukum pembagian harta bersama antara hukum yang adaDalam penelitian ini, akan dibahas tentang pembagian harta bersama dengan mengkomparasikan penerapan hukum pembagian harta bersama antara hukum yang ada
UNARSUNARS Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan makaHal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka
UNARSUNARS Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadapPasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadap
UNARSUNARS Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu, proses kepemilikan senjataHal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu, proses kepemilikan senjata
Useful /
AMSIRAMSIR Penelitian ini menegaskan perlunya merumuskan skala prioritas kewenangan peraturan daerah tentang kerja sama daerah dalam sektor perikanan Kabupaten BolaangPenelitian ini menegaskan perlunya merumuskan skala prioritas kewenangan peraturan daerah tentang kerja sama daerah dalam sektor perikanan Kabupaten Bolaang
AMSIRAMSIR Dualisme wewenang dalam pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menimbulkan berbagai permasalahan,Dualisme wewenang dalam pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menimbulkan berbagai permasalahan,
AMSIRAMSIR Faktor psikologis seperti dendam yang belum terselesaikan juga berkontribusi pada terjadinya pertengkaran dan pelanggaran. Penegakan hukum yang melibatkanFaktor psikologis seperti dendam yang belum terselesaikan juga berkontribusi pada terjadinya pertengkaran dan pelanggaran. Penegakan hukum yang melibatkan
UNARSUNARS Penyimpanan minuta akta dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak dan terhadap minuta itu sendiri, mengingat minuta akta merupakan arsipPenyimpanan minuta akta dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak dan terhadap minuta itu sendiri, mengingat minuta akta merupakan arsip