AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirStudi ini membahas dampak perubahan struktur pernikahan adat terhadap individualisasi hak tanah adat, dari kepemilikan bersama menjadi kepemilikan individu, serta implikasinya pada tata kelola dan perlindungan tanah adat di komunitas adat Indonesia. Metode penelitian normatif menegaskan bahwa modernisasi dan kebijakan sertifikasi tanah mendorong fragmentasi hak kolektif menjadi hak pribadi, meningkatkan konflik sosial, dan meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi. Meskipun memberikan kepastian hukum administratif, individualisasi belum mampu menyesuaikan nilai adat dan fungsi sosial tanah adat. Oleh karena itu, perlu sinergi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan regulasi agraria yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika sosiokultural.
Perubahan struktur pernikahan adat mendorong pergeseran hak tanah adat dari kepemilikan bersama ke kepemilikan individu, dipengaruhi oleh modernisasi dan penerapan prinsip legalitas yang menuntut kepastian administratif melalui sertifikasi pribadi.Individualisasi memperlemah solidaritas adat dan meningkatkan konflik serta ketidaksetaraan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan.Dampaknya juga merusak fungsi sosial dan keberlanjutan tanah adat, sehingga diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional untuk melindungi hak adat secara adil dan berkelanjutan.
Bagaimana pergeseran struktur pernikahan adat dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan mekanisme kolaboratif antara lembaga adat dan pemerintah guna menyeimbangkan kepentingan individual dan kolektif? Bagaimana regulasi sertifikasi tanah dapat disesuaikan agar tetap menghasilkan kepastian hukum sekaligus memelihara hak sosial dan kultural komunitas adat? Bagaimana peran pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat memperkuat solidaritas adat di tengah tekanan komersialisasi tanah?.
| File size | 163.99 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Penelitian ini menekankan perlunya integrasi kebijakan antara hukum adat dan hukum nasional agar hak‑hak masyarakat adat tetap terlindungi tanpa mengesampingkanPenelitian ini menekankan perlunya integrasi kebijakan antara hukum adat dan hukum nasional agar hak‑hak masyarakat adat tetap terlindungi tanpa mengesampingkan
MKRIMKRI Terdapat ambivalensi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Purcell Principle, dimana Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menerapkan penundaan,Terdapat ambivalensi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Purcell Principle, dimana Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menerapkan penundaan,
MKRIMKRI Penelitian ini mengkaji dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta tantanganPenelitian ini mengkaji dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta tantangan
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas putusan memerlukan regulasi turunan, penguatan koordinasi pusat-daerah, dan reformasi tata kelola anggaran pendidikan.Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas putusan memerlukan regulasi turunan, penguatan koordinasi pusat-daerah, dan reformasi tata kelola anggaran pendidikan.
SAINSSAINS Sementara itu, Malaysia dan Singapura menerapkan regulasi yang lebih ketat melalui pengawasan terintegrasi oleh lembaga keuangan dan penerapan teknologiSementara itu, Malaysia dan Singapura menerapkan regulasi yang lebih ketat melalui pengawasan terintegrasi oleh lembaga keuangan dan penerapan teknologi
UNESAUNESA Penelitian ini menganalisis kekosongan hukum yang melingkupi perlindungan dan pengakuan hak LGBT di Indonesia, menyoroti status hukum yang tidak jelasPenelitian ini menganalisis kekosongan hukum yang melingkupi perlindungan dan pengakuan hak LGBT di Indonesia, menyoroti status hukum yang tidak jelas
UNARSUNARS Penerapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan,Penerapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan,
UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanianUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanian
Useful /
USUUSU Jenis studi pustaka yang digunakan adalah tinjauan naratif. Implementasi geoedukasi di kawasan geopark merupakan strategi penting dalam upaya pelestarianJenis studi pustaka yang digunakan adalah tinjauan naratif. Implementasi geoedukasi di kawasan geopark merupakan strategi penting dalam upaya pelestarian
USUUSU Carbon trading merupakan kegiatan jual beli kredit karbon (carbon credit), di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkanCarbon trading merupakan kegiatan jual beli kredit karbon (carbon credit), di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan
UNARSUNARS Hasil penelitian menemukan bahwa pembagian harta bersama di Indonesia dan Tunisia memiliki kesamaan, yaitu mantan suami dan mantan istri mendapatkan hartaHasil penelitian menemukan bahwa pembagian harta bersama di Indonesia dan Tunisia memiliki kesamaan, yaitu mantan suami dan mantan istri mendapatkan harta
UNARSUNARS Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atasTujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas